Tatanan dunia terus berubah dan semakin rapuh. The Princeton Encyclopedia of Self-Determination mendefinisikan tatanan dunia sebagai sistem pengaturan pemerintahan, kekuasaan, regulasi, norma, dan lembaga yang mengelola hubungan internasional dan urusan global.

Tatanan ini mengatur bagaimana negara berinteraksi, mendefinisikan perilaku yang diizinkan atau tidak diizinkan, guna menjaga stabilitas global melalui kerja sama atau dominasi kekuatan besar.

Dominasi kekuatan besar yang diharapkan dalam konteks ini adalah kekuatan positif membangun di mana para pemangku kepentingan bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Dunia melalui kerjasama di berbagai bidang telah berupaya mengatasi berbagai masalah multidimensi: kemiskinan, kesehatan, kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan lain sebagainya.

Dunia pun mengenal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Charter), Persetujuan Paris (Paris Agreement), Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty) hingga 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang ditargetkan pencapaiannya pada 2030.

Namun upaya bersama komunitas dan masyarakat dunia itu semakin terlihat rapuh saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sekutunya memaksakan kehendak mereka, melalui kebijakan tarif dan embargo yang disertai ancaman, melakukan invasi bersenjata illegal, untuk mencapai tujuannya.

Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa membangun sistem untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia semakin sulit saat tatanan dunia; prinsip, regulasi, diplomasi dan norma antar bangsa tak lagi dihormati akibat arogansi hegemoni kuasa merusak yang didasari atas kekuatan senjata. Aksi Amerika Serikat dan sekutunya langsung mempengaruhi kondisi kemanusiaan dan ekonomi kita. Korban nyawa dan harta benda seakan tiada artinya.

Jika negara-negara di Timur Tengah atau di wilayah-wilayah lain ikut terpancing dalam konflik proksi antar agressor yaitu Amerika Serikat dan sekutunya dan korban-korbannya, tatanan dunia tidak hanya akan rapuh, namun juga runtuh.

Di balik agenda proksi para agresor ini – walau seringkali dibalut dengan narasi religius yang absurd – tak dipungkiri lagi adalah hegemoni politik juga ekonomi. Tidak ada yang salah dari kedua tujuan tersebut. Yang salah adalah apabila para agresor ini mencapai kedua tujuan itu dengan segala cara, tanpa menghormati tatanan dunia.

Paradoks yang Melanda Dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyadari kondisi ini (PBB). Menurut PBB dunia saat ini terus menghadapi paradoks. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir belum bisa diterjemahkan ke dalam bentuk kemajuan bersama. Banyak orang yang merasa tertinggal atau bahkan ditinggalkan. Kepercayaan mereka pada institusi atau negara semakin melemah, sementara tekanan terhadap lingkungan dan sumber daya alam semakin destruktif.

Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama ini dijadikan ukuran hanya menangkap output ekonomi, tetapi belum mencerminkan banyak hal lain yang betul-betul bernilai atau dihargai manusia. PDB tidak bisa menjawab dan menghitung hal-hal yang lebih penting seperti; apakah kondisi kehidupan masyarakat benar-benar membaik, apakah peluang berusaha dan bekerja, memperbaiki kondisi ekonomi benar-benar muncul dan dibagikan, dan apakah planet bumi kita ini akan bisa menopang generasi mendatang.

Keputusan Donald Trump dan sekutunya untuk memicu perang yang saat ini masih terus berlangsung jelas-jelas melecehkan agenda-agenda penting itu. Jangan lupa, AS di bawah Trump juga keluar dari Persetujuan Paris. Rezim agresor ini tak lagi menghormati tiga prinsip besar dunia: perdamaian, perhormatan atas hak asasi manusia dan prinsip menjaga kelestarian bumi.

Upaya untuk mengangkat kembali penghormatan atas ketiga prinsip merupakan inisiatif Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres yang – merespon permintaan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa saat acara Pact for the Future tahun lalu – membentuk High-Level Expert Group on Beyond GDP.

Dalam laporan akhir berjudul Counting What Counts – A Compass of Progress for People and Planet yang dirilis baru-baru ini, tim yang beranggotakan para ahli ini menyimpulkan, dunia perlu kompas baru yang lebih baik – yang melampaui ukuran-ukuran Produk Domestik Bruto.

Proposal Langsung

Bentuknya adalah panel kontrol yang berisi satu set indikator untuk melengkapi PDB. Panel inilah yang memuat tiga prinsip dasar di atas (perdamaian, perhormatan atas hak asasi manusia dan prinsip menjaga kelestarian bumi). Tiga prinsip ini diterapkan sejalan dengan upaya komunitas dunia untuk meraih kesejahteraan, kesetaraan dan inklusivitas, ketahanan serta keberlanjutan.

Panel kontrol ini juga digunakan untuk melacak hasil berbagai upaya yang kita lakukan hari ini untuk melestarikan modal yang mendukung kesejahteraan di masa datang yaitu modal sumber daya manusia, modal sosial, modal kelembagaan, dan modal sumber daya alam. Melalui pendekatan ini manusia dan planet bumi berada di titik pusat gravitasi.

Prinsip perdamaian, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap planet bumi juga bisa dibangun di atas konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals disesuaikan dengan konteks nasional.

Dengan menggunakan pijakan yang lebih komprehensif daripada PDB ini dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, pemerintah dan masyarakat sipil akan berada di posisi yang lebih baik untuk menetapkan prioritas, mengelola trade-off dan menilai apakah kebijakan yang mereka ambil akan meningkatkan kualitas kehidupan saat ini tanpa mengorbankan masa depan.

Langkah Selanjutnya 

Laporan Counting What Counts – A Compass of Progress for People and Planet ini menandai tonggak sejarah peralihan antar generasi untuk bergerak melampaui ketergantungan yang berlebihan pada PDB.  Peralihan ini harus terus menerus dilakukan, dari waktu ke waktu, melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, ahli statistik, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sebagainya. Ada beberapa rekomendasi dalam laporan yang dapat diterapkan saat ini, ada pula yang masih memerlukan waktu, sumber daya, iterasi, dan – di atas segalanya – adalah komitmen politik. Komitmen politik sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan nasional/negara.

Sejumlah negara – dipandu oleh PBB – akan menguji dan menyempurnakan panel kontrol ini; dan implementasinya bisa segera dimulai di seluruh pemerintah, sistem multilateral, dan masyarakat.

Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antarbangsa. Sebuah kompas baru untuk menuntun dunia kembali ke jalan keadilan, perdamaian dan hak-hak asasi manusia.

Redaksi Hijauku.com