Tatanan dunia terus berubah dan semakin rapuh. The Princeton Encyclopedia of Self-Determination mendefinisikan tatanan dunia sebagai sistem pengaturan pemerintahan, kekuasaan, regulasi, norma, dan lembaga yang mengelola hubungan internasional dan urusan global.

Tatanan ini mengatur bagaimana negara berinteraksi, mendefinisikan perilaku yang diizinkan atau tidak diizinkan, guna menjaga stabilitas global melalui kerja sama atau dominasi kekuatan besar.

Dominasi kekuatan besar yang diharapkan dalam konteks ini adalah kekuatan membangun di mana para pemangku kepentingan bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Dunia melalui kerjasama di berbagai bidang berupaya mengatasi berbagai masalah multidimensi: kemiskinan, kesehatan, kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan lain sebagainya.

Dunia lalu mengenal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Charter), Persetujuan Paris (Paris Agreement), Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) hingga 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditargetkan pencapaiannya pada 2030.

Namun upaya bersama komunitas dunia itu terlihat rapuh saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sekutunya memaksakan kehendak mereka, melakukan invasi illegal untuk mencapai tujuannya – alih-alih menggunakan diplomasi, aturan, regulasi, norma antar bangsa.

Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa membangun sistem untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia semakin sulit saat tatanan dunia tak lagi dihormati akibat arogansi hegemoni kuasa merusak yang didasari atas kekuatan senjata. Aksi Amerika Serikat dan sekutunya ini mempengaruhi kondisi kemanusiaan dan ekonomi dunia. Korban nyawa dan harta benda seakan tiada artinya.

Jika negara-negara di Timur Tengah atau di wilayah-wilayah lain ikut terpancing dalam konflik antara proksi agressor dan korban-korbannya, tatatan dunia tidak hanya rapuh, namun juga akan runtuh.

Di balik agenda proksi agresor ini – walau seringkali dibalut dengan narasi religi yang absurd – tak dipungkiri adalah hegemoni politik juga ekonomi. Tidak ada yang salah dari kedua tujuan tersebut. Yang salah adalah apabila kedua tujuan itu dicapai dengan segala cara tanpa menghormati tatanan dunia.

Paradoks yang Melanda Dunia

Pada saat yang sama, dunia juga terus menghadapi paradoks. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade terakhir belum bisa diterjemahkan ke dalam bentuk kemajuan bersama. Banyak orang yang merasa tertinggal. Kepercayaan mereka pada institusi atau negara melemah, dan tekanan yang memicu kerusakan lingkungan semakin intensif.

Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama ini dijadikan ukuran hanya menangkap output ekonomi, tetapi belum mencerminkan banyak hal lain yang dihargai orang. PDB tidak menghitung hal-hal yang lebih penting: apakah kondisi kehidupan masyarakat benar-benar membaik, apakah peluang benar-benar muncul dan dibagikan, dan apakah planet bumi bisa menopang generasi mendatang.

Keputusan Donald Trump dan sekutunya untuk memicu perang pada saat ini jelas-jelas mengabaikan agenda-agenda penting itu. Jangan lupa, AS di bawah Trump juga keluar dari Persetujuan Paris. Tiga prinsip besar dunia: perdamaian, perhormatan atas hak asasi manusia dan prinsip menjaga kelestarian bumi tak lagi dihormati.

Ketiga prinsip di atas merupakan hasil inisiatif Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres yang – merespon permintaan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa saat acara Pact for the Future tahun lalu – membentuk High-Level Expert Group on Beyond GDP. Dalam laporan akhir berjudul Counting What Counts – A Compass of Progress for People and Planet yang dirilis baru-baru ini, tim yang beranggotakan para ahli ini menyimpulkan, dunia perlu kompas baru yang lebih baik – yang melampaui ukuran-ukuran Produk Domestik Bruto.

Proposal Langsung

Bentuknya adalah dasbor yang berisi satu set indikator yang bisa dipakai untuk melengkapi PDB. Dasbor inilah yang memuat tiga prinsip dasar di atas yang saat ini tengah dilecehkan oleh Trump: perdamaian, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap planet bumi. Tiga prinsip ini diterapkan sejalan dengan upaya untuk meraih kesejahteraan, kesetaraan dan inklusivitas, ketahanan serta keberlanjutan.

Dasbor ini kemudian digunakan untuk melacak hasil-hasil upaya yang kita lakukan hari ini untuk melestarikan modal yang mendukung kesejahteraan di masa datang: modal sumber daya manusia, modal sosial, modal kelembagaan, dan modal sumber daya alam. Melalui pendekatan ini manusia dan planet bumi berada di titik pusat gravitasi.

Prinsip perdamaian, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap planet bumi juga bisa dibangun di atas konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals yang disesuaikan dengan konteks nasional.

Dengan memegang tiga prinsip ini dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, pemerintah dan masyarakat sipil akan berada di posisi yang lebih baik untuk menetapkan prioritas, mengelola trade-off, dan menilai apakah kebijakan yang mereka ambil akan meningkatkan kualitas kehidupan saat ini tanpa mengorbankan masa depan, dengan menggunakan pijakan yang lebih komprehensif daripada PDB saja.

Langkah Selanjutnya untuk Menerapkan Beyond GDP

Laporan ini menandai tonggak sejarah dalam proses antar generasi. Bergerak melampaui ketergantungan yang berlebihan pada PDB memerlukan upaya yang terus menerus dari waktu ke waktu melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, ahli statistik, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sebagainya. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan saat ini ada pula yang membutuhkan waktu, sumber daya, iterasi, dan – di atas segalanya – komitmen politik. Semuanya akan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan nasional.

Pada tahap berikutnya, PBB akan memandu proses antarpemerintah guna membahas bagaimana membawa agenda ini ke depan. Sejumlah negara akan menguji dan menyempurnakan dasbor ini; dan implementasinya bisa segera dimulai di seluruh pemerintah, sistem multilateral, dan masyarakat. Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa. Dunia yang tidak hanya mengejar hegemoni politik dan ekonomi tanpa menghormati hak-hak asasi.

Redaksi Hijauku.com