Sepanjang kuartal I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp118 triliun. Angka tersebut telah mencapai lebih dari separuh dari total alokasi subsidi energi tahun 2026 sebesar Rp210 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa volatilitas harga energi fosil global masih menjadi salah satu faktor utama yang membebani fiskal negara.
Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
Indonesia tidak kalah karena lemah. Indonesia kalah dalam perundingan karena memilih untuk tidak bertarung. Di era ketika perang tidak lagi selalu dilakukan dengan peluru, meja perundingan telah menjadi arena utama perebutan kepentingan nasional.
Laporan ini terkait pembiayaan OCBC kepada entitas Harita yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive untuk mendukung smelter nikel di Pulau Obi, Indonesia.
Cetak biru global untuk keberlanjutan perusahaan terasa telah usang. Komitmen keberlanjutan diserang dari berbagai penjuru. Namun di tengah kekacauan inilah justru keberlanjutan menjadi lebih relevan - bukannya berkurang - bagi perusahaan.
