Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa.
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan Indonesia semakin tegas: negara harus memimpin. Proyek strategis nasional diperluas, intervensi ekonomi diperkuat, dan narasi kesejahteraan rakyat dikedepankan. Ini adalah wajah state-driven development—model yang menjanjikan lompatan cepat menuju kemakmuran.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
Indonesia tidak kalah karena lemah. Indonesia kalah dalam perundingan karena memilih untuk tidak bertarung. Di era ketika perang tidak lagi selalu dilakukan dengan peluru, meja perundingan telah menjadi arena utama perebutan kepentingan nasional.
Laporan ini terkait pembiayaan OCBC kepada entitas Harita yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive untuk mendukung smelter nikel di Pulau Obi, Indonesia.
