Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan Indonesia semakin tegas: negara harus memimpin. Proyek strategis nasional diperluas, intervensi ekonomi diperkuat, dan narasi kesejahteraan rakyat dikedepankan. Ini adalah wajah state-driven development—model yang menjanjikan lompatan cepat menuju kemakmuran.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
Indonesia tidak kalah karena lemah. Indonesia kalah dalam perundingan karena memilih untuk tidak bertarung. Di era ketika perang tidak lagi selalu dilakukan dengan peluru, meja perundingan telah menjadi arena utama perebutan kepentingan nasional.
Laporan ini terkait pembiayaan OCBC kepada entitas Harita yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive untuk mendukung smelter nikel di Pulau Obi, Indonesia.
Cetak biru global untuk keberlanjutan perusahaan terasa telah usang. Komitmen keberlanjutan diserang dari berbagai penjuru. Namun di tengah kekacauan inilah justru keberlanjutan menjadi lebih relevan - bukannya berkurang - bagi perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi global telah mengorbankan keanekaragaman hayati, memicu risiko kritis dan meluas terhadap ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan manusia. Pilihan bagi bisnis hanya dua: memimpin perubahan transformatif atau berisiko menghadapi kepunahan. Laporan IPBES memaparkan strateginya.
