Kalau saya merenungi salah satu isu keberlanjutan yang paling mendesak di Indonesia, salah satu yang selalu masuk ke dalam benak adalah kecenderungan bahwa bisnis yang paling bergantung pada alam adalah bisnis yang paling ‘rajin’ menghancurkannya.
Majelis Umum PBB (UNGA) mengadopsi resolusi "Pendapat Ahli Mahkamah Internasional terkait Kewajiban Negara terhadap Perubahan Iklim", Rabu, 20 Mei 2026. Resolusi yang disiapkan oleh Vanuatu dan beberapa negara lain ini diadopsi dengan 141 suara mendukung, 8 menentang dan 28 abstain.
Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa.
Di tengah lanskap media global yang semakin menyempit hingga Mei 2026 ini, pertanyaan mengenai siapa yang memiliki narasi kini bertransformasi menjadi pertanyaan yang lebih eksistensial: apakah kebenaran masih memiliki ruang untuk bernapas tanpa izin dari pemilik modal?
While millions across the US and globally face energy insecurity and rising costs of living, major oil and gas corporations continue to post unprecedented earnings driven by the war in the Middle East and an energy system rigged in their favor.
Praktik independensi seharusnya terlihat dalam struktur. Ia jelas, tertulis, dan dapat dipertahankan secara formal. Namun, di Indonesia, independensi mulai dipengaruhi oleh dinamika yang tidak selalu terlihat. oleh relasi kuasa, oleh koordinasi, dan oleh ekspektasi yang berkembang dalam sistem.
