Krisis Iklim adalah Krisis Keadilan
Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menolak pembahasan RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PLH-PI) dan mendesak pengesahan Undang-undang Keadilan Iklim terpisah!
Ketika Hukum Dirancang untuk Mengabdi pada Keberlanjutan
Buku "Paradigma Hukum Baru Atasi Krisis Bumi" lebih merupakan peta arah ketimbang cetak biru legislasi yang siap pakai. Ambisinya adalah mengubah cara berpikir, bukan menuliskan pasal demi pasal undang-undang baru. Tapi justru di situlah kekuatannya bagi Indonesia hari ini, saat hilirisasi nikel, transisi energi, dan pembangunan besar terus menekan ekosistem yang sama yang hendak dilindungi Konstitusi.
STT NF Terapkan Game Web untuk Pembelajaran Numerasi
Media pembelajaran berbasis game web ini disusun sesuai kurikulum SPS Rumah Pintar Antariksa agar bisa langsung dipakai guru dalam kegiatan belajar di kelas.
Bekerja untuk (Atasi Krisis) Iklim
Iklim adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia bekerja. Ia menunjukkan apakah pekerjaan kita merawat kehidupan atau justru mempercepat kerusakan. Ia memaksa kita bertanya: untuk apa kita bekerja? Untuk siapa pembangunan dijalankan? Masa depan macam apa yang sedang kita produksi?
EPR: Saatnya Pemerintah Berani Menata, Produsen Berani Bertanggung Jawab
EPR membutuhkan tata kelola, bukan sekadar regulasi. Sebab hanya tata kelola yang baik yang mampu memastikan regulator mengatur, administrator bekerja, pengawas mengawasi, dan produsen benar-benar bertanggung jawab.
KMS Desak Pemerintah Perkuat Fiskal melalui ‘Windfall Tax’
Sepanjang kuartal I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp118 triliun. Angka tersebut telah mencapai lebih dari separuh dari total alokasi subsidi energi tahun 2026 sebesar Rp210 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa volatilitas harga energi fosil global masih menjadi salah satu faktor utama yang membebani fiskal negara.