PP No. 31 Tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas merupakan momentum untuk menggeser paradigma pembangunan Indonesia, dari sekadar memenuhi hak menuju pembangunan yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi warga negara.
Tidak ada yang tidak mungkin di negeri ini, dan legalisasi korupsi salah satunya. Di negara yang bahkan oknum-oknum lebih terkenal daripada instansi, kementerian, dan perusahaannya, seharusnya mampu melakukan legalisasi korupsi. Korupsi bisa disahkan sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum, bahkan menjadi pelestarian budaya leluhur.
Pernyataan bombastis Elon Musk soal SpaceX tak boleh hanya ditertawakan lalu dilupakan. Ia bukanlah lelucon di bawah halusinasi hasil konsumsi ketamin yang tanpa akibat serius; ia adalah argumen investasi, argumen kebijakan, bahkan argumen moral yang sedang "digoreng" dan dijual kepada publik.
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memberi sinyal akan mencabut insentif pajak kendaraan listrik memicu kritik keras dari pemerhati lingkungan. Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menilai wacana tersebut sebagai langkah mundur yang berisiko mengembalikan Jakarta ke era krisis udara bersih.
Persoalan FSRU yang lebih mendasar adalah ketergantungan Bali pada energi fosil yang harganya sangat ditentukan oleh pasar global, bukan oleh kebutuhan lokal. Kalaupun Bali memerlukan tambahan daya, penambahan tersebut harus dipenuhi dari energi terbarukan—bukan dari gas, batu bara, atau bahan bakar fosil lainnya. Inilah syarat mutlak kemandirian energi Pulau Bali.Â
Jika dikelola secara konsisten dan berbasis keberlanjutan pengembangan SAF dapat menjadi pijakan penting bagi cita-cita Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan energi hijau dunia, memperkuat kemandirian energi di sektor aviasi, serta menopang agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.
