Agenda transisi energi di Indonesia yang diposisikan sebagai langkah strategis nasional untuk menurunkan emisi karbon dan memenuhi komitmen iklim global, justru berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat di tingkat tapak.
Di televisi, pejabat kementerian tersenyum lebar di samping truk tangki berlogo Pertamina; di media sosial, tagar kebangsaan energi nasional berseliweran. B50, yang merupakan campuran lima puluh persen solar fosil dan lima puluh persen FAME, Fatty Acid Methyl Ester dari kelapa sawit, dipresentasikan sebagai jawaban tunggal atas dilema energi dan pertanian sekaligus. Sebuah kemenangan yang seakan tanpa korban.
Mengubah manusia dari objek menjadi subjek. Di situlah sesungguhnya letak makna advokasi. Advokasi bukan sekadar memperjuangkan perubahan kebijakan. Ia juga merupakan perjuangan untuk mengubah cara masyarakat melihat manusia. Setiap orang yang memperjuangkan perubahan membawa pengalaman hidupnya masing-masing.
Indonesia seharusnya bisa menjadi model untuk membangun keuangan berkelanjutan yang benar-benar layak untuk menyelesaikan isu ini. Ide-ide sudah jelas, demikian juga moral- dan business case-nya. Yang masih perlu kita bangun adalah arsitektur yang sengaja menghubungkan semuanya juga keberanian kolektif untuk membangunnya.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali memperkuat perannya dalam mendukung kebijakan konservasi berbasis sains melalui kolaborasi strategis dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Kehutanan. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui riset bertajuk “Kajian Keanekaragaman Genetik Satwa Purba Komodo”.
Purwoceng sebagai tanaman endemik Indonesia harus kita konservasi, harus kita budidayakan, dan harus kita standarisasi agar menjadi bahan baku herbal unggulan yang mampu menopang kemandirian industri fitofarmaka nasional.
