Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk berpartisipasi sekaligus mengambil peran kepemimpinan dalam konferensi transisi dari energi fosil pertama di dunia yang akan diselenggarakan di Santa Marta, Kolombia pada 24–29 April.
Transisi energi Indonesia berada di persimpangan jalan. Di tengah ancaman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat dinamika Timur Tengah, kebijakan pembatalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) justru memperlambat agenda energi nasional.
Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Undang-Undang Kehutanan memiliki 5 (lima) catatan atas pencabutan izin usaha 28 perusahaan pasca Bencana Sumatera. Pertama, penegakan hukum harus dilakukan dengan mengedepankan akses informasi dan partisipasi masyarakat.
Peneliti Ahli Utama Bidang Kepakaran Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Pranowo menjelaskan bahwa awal kemarau memicu pergerakan Angin Timuran yang kuat. Angin ini mendorong massa air permukaan laut ke arah lepas pantai, yang kemudian digantikan oleh massa air dingin kaya nutrien dari lapisan yang lebih dalam.
Di Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) yang jatuh setiap tanggal 17 Maret, Komunitas Adat Nusantara mendesak Baleg DPR RI sahkan segera UU Masyarakat Adat.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
