Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Mayoritas warga Indonesia (60%) atau tiga dari lima orang, setuju bahwa perbankan berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.
Kuda laut berperan penting sebagai indikator kesehatan ekosistem laut. Keberadaan kuda laut di wilayah lamun, bakau, maupun terumbu karang menunjukkan kondisi lingkungan yang masih baik dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.
Telah diperoleh fakta bahwa penyusunan RUKN tidak didahulukan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menyebabkannya jadi cacat prosedur. Selain itu, RUKN juga bertentangan dengan berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang (UU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) karena tidak memensiunkan PLTU batubara, UU Energi, Perjanjian Paris, hingga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup alias UU PPLH.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama mitra peneliti berhasil mendokumentasikan sepuluh spesies anggrek sebagai rekaman baru di Indonesia. Temuan ini memperluas data sebaran anggrek Nusantara, sekaligus menegaskan pentingnya eksplorasi biodiversitas dan kajian herbarium dalam mendukung konservasi flora Indonesia.
Keberadaan spesies asing invasif di perairan Indonesia telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem secara signifikan. Tercatat sekitar 50 jenis ikan asing telah tersebar di perairan Indonesia, dengan 18 di antaranya memiliki sifat invasif.
