Krisis Iklim adalah Krisis Keadilan
Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menolak pembahasan RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PLH-PI) dan mendesak pengesahan Undang-undang Keadilan Iklim terpisah!
Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menolak pembahasan RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PLH-PI) dan mendesak pengesahan Undang-undang Keadilan Iklim terpisah!
Media pembelajaran berbasis game web ini disusun sesuai kurikulum SPS Rumah Pintar Antariksa agar bisa langsung dipakai guru dalam kegiatan belajar di kelas.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli–September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.
Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Mayoritas warga Indonesia (60%) atau tiga dari lima orang, setuju bahwa perbankan berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.
Kuda laut berperan penting sebagai indikator kesehatan ekosistem laut. Keberadaan kuda laut di wilayah lamun, bakau, maupun terumbu karang menunjukkan kondisi lingkungan yang masih baik dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.