Draf versi masyarakat sipil ini mendorong 11 isu utama, mulai dari penguatan definisi dan istilah masyarakat adat, wilayah adat, perlindungan dan pengakuan yang tidak panjang dan berlapis, Free Prior and Informed Consent (FPIC), perempuan adat, Komisi Masyarakat Adat, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, pemberdayaan, badan usaha, dan aturan pidana.
Berdasarkan analisis hotspot, citra satelit Sentinel, serta verifikasi lapangan pada 15–24 Agustus 2026, Jikalahari menemukan areal bekas terbakar seluas kurang lebih 583 hektar yang tersebar di lima konsesi korporasi, yakni PT Arara Abadi Melako, PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) Blok Mandau, PT Tani Subur Makmur, PT Sari Lembah Subur, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari.
Koalisi #ResetKehutanan yang beranggotakan lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia menegaskan peristiwa karhutla bukan sekadar fenomena alam yang disebabkan El Nino, melainkan cermin atas tata kelola kehutanan yang eksploitatif dan tidak berorientasi terhadap perlindungan lingkungan.
Peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Jembrana, Bali, harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi secara menyeluruh, bukan sekadar pembangunan pembangkit skala besar. Pengembangan energi surya juga harus membuka ruang yang luas bagi PLTS skala kecil, termasuk PLTS Atap yang dapat dikembangkan oleh rumah tangga, komunitas, fasilitas publik, maupun dunia usaha.
Saat perusahaan-perusahaan minyak terbesar dunia mencetak rekor laba sebesar $93 miliar pada kuartal kedua 2026, analisis terbaru dari 350.org menunjukkan, rumah tangga di Indonesia menanggung akibatnya. Guncangan harga minyak akibat perang Iran membebani perekonomian keluarga hingga miliaran dolar.
Kelompok masyarakat sipil dan akademisi menegaskan bahwa hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan iklim hanya sah apabila dibentuk secara terbuka, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta tunduk pada pembatasan kekuasaan.
