Sepanjang kuartal I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp118 triliun. Angka tersebut telah mencapai lebih dari separuh dari total alokasi subsidi energi tahun 2026 sebesar Rp210 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa volatilitas harga energi fosil global masih menjadi salah satu faktor utama yang membebani fiskal negara.
Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa.
Peneliti Ahli Utama Bidang Kepakaran Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Pranowo menjelaskan bahwa awal kemarau memicu pergerakan Angin Timuran yang kuat. Angin ini mendorong massa air permukaan laut ke arah lepas pantai, yang kemudian digantikan oleh massa air dingin kaya nutrien dari lapisan yang lebih dalam.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
Selagi dunia berdebat soal rezim iklim dan target kemiskinan global, dua kekuatan jahat bernama Israel dan Amerika Serikat membakar habis prasyarat paling fundamental dari semua itu: perdamaian. Siapapun bisa melihat ironi yang saat ini sedang terjadi.
