Revisi POJK 51/2017 merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia di tengah meningkatnya risiko krisis iklim, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta maraknya praktik greenwashing di sektor jasa keuangan. Namun proses revisi yang dinilai belum berjalan secara transparan dan partisipatif.
Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa.
Praktik independensi seharusnya terlihat dalam struktur. Ia jelas, tertulis, dan dapat dipertahankan secara formal. Namun, di Indonesia, independensi mulai dipengaruhi oleh dinamika yang tidak selalu terlihat. oleh relasi kuasa, oleh koordinasi, dan oleh ekspektasi yang berkembang dalam sistem.
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan Indonesia semakin tegas: negara harus memimpin. Proyek strategis nasional diperluas, intervensi ekonomi diperkuat, dan narasi kesejahteraan rakyat dikedepankan. Ini adalah wajah state-driven development—model yang menjanjikan lompatan cepat menuju kemakmuran.
Peneliti Ahli Utama Bidang Kepakaran Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Pranowo menjelaskan bahwa awal kemarau memicu pergerakan Angin Timuran yang kuat. Angin ini mendorong massa air permukaan laut ke arah lepas pantai, yang kemudian digantikan oleh massa air dingin kaya nutrien dari lapisan yang lebih dalam.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
