Laporan Banking on Climate Chaos (BOCC) 2026 yang dirilis tanggal 9 Juni 2026 oleh koalisi masyarakat sipil global membongkar anatomi pengkhianatan finansial dan ekologis terbesar di abad ke-21. Laporan ini menyingkap sebuah realitas yang seharusnya membuat para pihak yang peduli terhadap masa depan bumi tersentak.
Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa.
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan Indonesia semakin tegas: negara harus memimpin. Proyek strategis nasional diperluas, intervensi ekonomi diperkuat, dan narasi kesejahteraan rakyat dikedepankan. Ini adalah wajah state-driven development—model yang menjanjikan lompatan cepat menuju kemakmuran.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
Laporan ini terkait pembiayaan OCBC kepada entitas Harita yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive untuk mendukung smelter nikel di Pulau Obi, Indonesia.
Cetak biru global untuk keberlanjutan perusahaan terasa telah usang. Komitmen keberlanjutan diserang dari berbagai penjuru. Namun di tengah kekacauan inilah justru keberlanjutan menjadi lebih relevan - bukannya berkurang - bagi perusahaan.
