PP No. 31 Tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas merupakan momentum untuk menggeser paradigma pembangunan Indonesia, dari sekadar memenuhi hak menuju pembangunan yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi warga negara.
Tidak ada yang tidak mungkin di negeri ini, dan legalisasi korupsi salah satunya. Di negara yang bahkan oknum-oknum lebih terkenal daripada instansi, kementerian, dan perusahaannya, seharusnya mampu melakukan legalisasi korupsi. Korupsi bisa disahkan sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum, bahkan menjadi pelestarian budaya leluhur.
Jika dikelola secara konsisten dan berbasis keberlanjutan pengembangan SAF dapat menjadi pijakan penting bagi cita-cita Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan energi hijau dunia, memperkuat kemandirian energi di sektor aviasi, serta menopang agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.
Di Indonesia sendiri, lebih dari 90 persen bencana yang terjadi setiap tahun adalah bencana iklim, yang antara lain meliputi banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanah longsor, dan berbagai bencana hidrometeorologi lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi risiko nyata yang harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
Di televisi, pejabat kementerian tersenyum lebar di samping truk tangki berlogo Pertamina; di media sosial, tagar kebangsaan energi nasional berseliweran. B50, yang merupakan campuran lima puluh persen solar fosil dan lima puluh persen FAME, Fatty Acid Methyl Ester dari kelapa sawit, dipresentasikan sebagai jawaban tunggal atas dilema energi dan pertanian sekaligus. Sebuah kemenangan yang seakan tanpa korban.
Mengubah manusia dari objek menjadi subjek. Di situlah sesungguhnya letak makna advokasi. Advokasi bukan sekadar memperjuangkan perubahan kebijakan. Ia juga merupakan perjuangan untuk mengubah cara masyarakat melihat manusia. Setiap orang yang memperjuangkan perubahan membawa pengalaman hidupnya masing-masing.
