Iklim adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia bekerja. Ia menunjukkan apakah pekerjaan kita merawat kehidupan atau justru mempercepat kerusakan. Ia memaksa kita bertanya: untuk apa kita bekerja? Untuk siapa pembangunan dijalankan? Masa depan macam apa yang sedang kita produksi?
EPR membutuhkan tata kelola, bukan sekadar regulasi. Sebab hanya tata kelola yang baik yang mampu memastikan regulator mengatur, administrator bekerja, pengawas mengawasi, dan produsen benar-benar bertanggung jawab.
Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar istilah 'shrinking civic space', menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil akibat berbagai tekanan politik, ekonomi, maupun regulasi. Fenomena ini nyata. Namun menurut saya, ada tantangan lain yang justru lebih berbahaya. Saya menyebutnya sebagai 'shrinking mind'.
Kata-kata "pembangunan yang inklusif" atau "inklusi" banyak ditemui dalam berbagai dokumen negara. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah masyarakat adat benar-benar telah menjadi subjek pembangunan atau seringkali hanya disebut dalam berbagai teks kebijakan?
Perhutanan Sosial adalah proses panjang untuk mengubah hubungan antara manusia dan hutan: dari hubungan yang didasarkan pada kontrol dan eksklusi menuju hubungan yang didasarkan pada partisipasi, tanggung jawab, dan keberlanjutan.
Produksi komoditas kakao Indonesia tengah mengalami penurunan. Produksi kakao Indonesia pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 200.000 ton, turun drastis dibanding 590.000 ton di tahun 2005-2006. Indonesia perlu meningkatkan produktivitas 5.000 perkebunan kakao secara berkelanjutan.
