Transisi energi Indonesia tidak sekadar kekurangan dana. Ia salah dikonfigurasi secara struktural, institusional, dan finansial, sehingga perbaikan yang dibutuhkan jauh lebih mendasar dari apa pun yang saat ini tersedia. Taruhannya jauh melampaui lebih dari 280 juta rakyat Indonesia yang hidup menanggung akibatnya.
Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang terjadi selama dua hari terakhir ini di Sumatera, bukan sekadar gangguan teknis biasa. Peristiwa ini merupakan peringatan serius bahwa sistem energi nasional Indonesia masih memiliki kerentanan mendasar.
Mayoritas warga Indonesia (60%) atau tiga dari lima orang, setuju bahwa perbankan berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.
Telah diperoleh fakta bahwa penyusunan RUKN tidak didahulukan oleh Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menyebabkannya jadi cacat prosedur. Selain itu, RUKN juga bertentangan dengan berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang (UU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) karena tidak memensiunkan PLTU batubara, UU Energi, Perjanjian Paris, hingga UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup alias UU PPLH.
Di tengah menurunnya produksi minyak dan gas bumi konvensional, Indonesia ternyata menyimpan potensi energi alternatif yang sangat besar di dasar laut. Sumber energi ini dikenal sebagai gas hidrat atau metana hidrat, yang dinilai memiliki prospek besar sebagai energi masa depan karena jumlahnya melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Koalisi PWYP Indonesia menilai, di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu dan ancaman krisis iklim, RUU ini tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, melainkan harus menjadi jawaban atas kerentanan energi nasional.
