Oleh: Dicky Edwin Hindarto

SD Inpres, Posyandu, Dan MBG. Program pertama dijalankan mulai pada tahun 70 an jaman saya SD, program kedua di akhir 80 an sampai tahun 2000 an, dan program terakhir baru tahun lalu berjalan.

Meskipun tidak pernah bersekolah di SD Inpres, saya masih ingat model bangunan SD ini yang memanjang, dan di ujungnya ada kantor guru.  Program Posyandu saya tahu benar, karena Ibu saya almarhumah adalah ketua Posyandu yang bahkan pernah memenangkan kejuaraan di tingkat provinsi Jawa Timur. Saya bahkan dulu sering ikut dapat jatah susu dan bubur kacang hijau kalau membantu Ibu menyusun perlengkapan alat timbang balita dan meja kursi.

Sementara MBG, entah kenapa sampai sekarang yang saya dengar lebih banyak negatifnya daripada positifnya.

Kesamaan di antara ketiga program tersebut sebenarnya adalah di tujuannya, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Ketiganya lahir dengan niat yang sama, memperbaiki masa depan anak-anak Indonesia. Tetapi cara berpikir di balik ketiganya sangat berbeda.

Sebagai orang yang cukup lama mengamati kebijakan publik, saya sering merasa bahwa keberhasilan sebuah program negara biasanya tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan seberapa sederhana gagasan dasarnya.  Dan seberapa luas penerimaan masyarakat akan program tersebut.

Di situlah SD Inpres menjadi contoh yang hampir klasik.

SD Inpres (Instruksi Presiden) lahir dari persoalan banyak sekali anak Indonesia yang tidak bisa sekolah karena sekolahnya kurang.  Solusinya sederhana tapi efektif, membangun sekolah. Ribuan SD dibangun melalui Instruksi Presiden.

Tidak ada konsep yang rumit, tidak ada operasi logistik nasional yang kompleks. Tidak ada pula berbagai penolakan masyarakat. Negara hanya melakukan satu hal, membangun sekolah di tempat yang belum punya sekolah.

Hasilnya nyata. Akses sekolah dipermudah.  Anak Indonesia menjadi memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Sekitar sepuluh tahun kemudian lahir Posyandu. Program ini bahkan lebih sederhana lagi. Negara menyadari bahwa masalah kesehatan ibu dan anak tidak bisa hanya diselesaikan oleh dokter di rumah sakit. Maka dibentuklah pos pelayanan kesehatan di tingkat desa, bahkan di level RW, dijalankan oleh kader masyarakat.

Saya masih ingat bahwa Ibu saya dulu menjalani pelatihan sebagai kader Posyandu. Berikutnya dibimbing langsung oleh tenaga kesehatan, dan kemudian dilepas.

Negara menyediakan kerangka program dan dukungan tenaga kesehatan. Masyarakat menjalankan kegiatan di lapangan. Posyandu menjadi contoh kebijakan yang cerdas: murah, dekat dengan masyarakat, dan sangat efektif.

Masyarakat dan negara mempunyai sistem peringatan dini adanya balita yang malnutrisi dan ibu hamil atau yang menyusui yang kurang gizi.

Dua program ini memberi satu pelajaran penting, yaitu program sosial yang berhasil biasanya tidak rumit.

Lalu berpuluh tahun kemudian, datanglah MBG, Makan Bergizi Gratis.

Gagasannya terdengar mulia. Anak-anak diberi makanan bergizi agar tumbuh sehat dan bisa belajar dengan baik. Siapa yang bisa menolak ide seperti itu?

Masalahnya ternyata bukan hanya pada niat.

Masalahnya pada skala dan cara berpikir kebijakannya. Juga model operasionalnya.  Dan modalnya.

MBG murni menggunakan APBN, bersumber dari dana pendidikan.  Dan menghabiskan sekitar 1,5 trilyun rupiah per hari.

MBG berjalan tiap hari, bahkan pada saat sekolah libur sekali pun, MBG lebih rajin dari satpam sekolah SD.

Jika SD Inpres hanya perlu membangun sekolah, dan Posyandu hanya perlu menggerakkan komunitas, maka MBG harus melakukan sesuatu yang jauh lebih kompleks, menyediakan bahan makanan mentah, memasak, dan mendistribusikan jutaan porsi makanan setiap hari di seluruh Indonesia.

Setiap hari.

Tanpa boleh gagal. Tanpa boleh ada yang keracunan makanan.

Sebagai kebijakan publik, ini bukan lagi program sosial sederhana. Ini adalah operasi logistik raksasa.

Dan operasi logistik raksasa selalu datang dengan dua hal, yaitu biaya yang sangat besar dan risiko yang tidak kalah besarnya.

Di sinilah perbandingan dengan SD Inpres dan Posyandu menjadi menarik. Kedua program lama itu relatif murah dalam jangka panjang karena mereka membangun sistem yang bertahan lama, sekolah dan jaringan pelayanan komunitas.  Bahkan program ini terbukti berhasil menurunkan angka buta huruf dan malnutrisi di Indonesia.

MBG berbeda. Biayanya harus dikeluarkan setiap hari. Trilyunan  Jika program ini berhenti, manfaatnya juga langsung berhenti.

Itulah sebabnya perdebatan tentang MBG begitu keras sejak awal. Bukan karena orang menolak anak-anak makan bergizi, tetapi karena banyak yang bertanya apakah ini cara paling efektif untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.

Sejarah kebijakan publik sebenarnya cukup jelas: program yang paling berhasil biasanya yang paling sederhana desainnya.

SD Inpres membangun sekolah.

Posyandu membangun jaringan pelayanan masyarakat.

MBG mencoba membangun sistem distribusi makanan nasional.

Yang pertama dan kedua sudah terbukti dalam sejarah. Yang ketiga masih mencari pembuktiannya.

Sebagai warga negara, tentu kita berharap MBG berhasil. Tidak ada yang ingin program sebesar ini gagal.

Namun pengalaman masa lalu juga mengajarkan kita untuk tetap realistis. Dalam kebijakan publik, niat baik sering kali berlimpah.

Yang biasanya langka justru desain kebijakan yang sederhana dan disiplin dalam pelaksanaannya. Padahal untuk masalah kedisplinan ini masyarakat Indonesia sekarang sangat jarang yang memilikinya.

MBG melibatkan banyak sekali instansi untuk pelaksanaannya.  Setiap SPPG atau dapur untuk Penyiapan makanan membutuhkan modal untuk pembangunannya, yang kemudian diserahkan pada masyarakat atau organisasi yang berminat.

SD Inpres dan Posyandu mempunya desain kebijakan yang sederhana dan kedisplinan dalam Implementasinya.  Penyimpangan tentu saja selalu ada, terutama untuk program SD Inpres. Mutu bangunan yang tidak seragam, korupsi di dalam pembangunan, dan penyimpangan penyediaan infrastruktur.  Tapi semua kasat mata dan mudah dilihat karena banyak pembandingnya, karena itu penyimpangan mudah diatasi.

Kedua program tersebut juga hanya membutuhkan modal di awal, sementara Implementasinya menggunakan anggaran yang berbeda dan relatif jauh lebih kecil.  Sementara hasilnya terukur nyata.  Dan investasi di depan menjadi asset negara

Berbeda dengan MBG yang pengeluaran serta belanjanya trilyunan per hari.  Dan tak ada belanja tersebut yang menjadi asset negara.

Dari mulai desain pelaksanaan awalnya, MBG mudah untuk dilakukan kecurangan.  Dari penunjukan vendor SPPG nya, belanja pet hari, pengajian makanan ke siswa, subsidi harian pemerintah kepada penyelenggaranya, dan berbagai titik transaksi lain.

Belum lagi keterlibatan eksklusif dari berbagai organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun individu yang memiliki kedekatan dengan penguasa yang disetujui menjadi pelaksananya.

Belum lagi ternyata banyak sekali protes, hampir tiap hari, terhadap mutu sajian makanannya yang ternyata jauh dari kata bergizi.

MBG sekarang sedang diuji oleh sejarah, apakah akan mengikuti jejak SD Inpres dan Posyandu, atau justru menjadi contoh lain bahwa program yang terlalu besar sering kali juga terlalu rumit untuk berhasil.

Di tengah kerumitan hidup masyarakat Indonesia menghadapi kerumitan kebijakan pemerintahnya, MBG  menambah kerumitan. Dan pemborosan keuangan negara.

Bila Ibu saya masih hidup dan tahu tentang program MBG ini, bisa dipastikan beliau akan berkata dalam logat Malangnya, “Wis, koen gak usah melok-melok MBG-MBG an leee”.

Jabal Golfie, 6 Maret 2026

Dicky Edwin Hindarto

–##–

Keterangan:

“Wis, koen gak usah melok-melok MBG-MBG an leee” dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai: “Sudahlah, kamu jangan ikutan kegiatan MBG Nak.”