Oleh: Jalal

Ketika ketegangan geopolitik memuncak dan Selat Hormuz yang tercekik sejak awal tahun 2026 memicu guncangan pasokan energi terbesar dalam sejarah pasar modern, para pemimpin dunia dengan panik kembali pada narasi usang: “keamanan energi”. Harga minyak dan LNG melonjak drastis di Eropa dan Asia. Negara-negara importir menghadapi pemadaman bergilir, inflasi yang mencekik, dan mulai masuk ke krisis utang. Namun, di balik penderitaan miliaran orang dan retorika politik yang membingungkan, terdapat sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap: kekacauan ini tidak terjadi secara kebetulan. Kekacauan ini dibiayai, disahkan, bahkan dikunci oleh institusi keuangan terbesar di dunia.

Laporan Banking on Climate Chaos (BOCC) 2026 yang dirilis tanggal 9 Juni 2026 oleh koalisi masyarakat sipil global membongkar anatomi pengkhianatan finansial dan ekologis terbesar di abad ke-21. Di saat ilmuwan iklim berteriak tentang titik kritis, dan energi terbarukan telah terbukti lebih murah serta mampu memenuhi seluruh pertumbuhan permintaan listrik global pada tahun 2025, 65 bank terbesar di dunia justru memilih jalan yang berbeda. Pada tahun 2025 saja, mereka menggelontorkan USD906 miliar ke dalam industri bahan bakar fosil. Angka ini melonjak hampir 8% dari tahun sebelumnya, membawa total pembiayaan fosil sejak Perjanjian Paris disepakati satu dekade lalu menjadi angka yang tak terbayangkan besarnya: USD8,7 triliun!

Konsentrasi Aliran Modal Fosil

Laporan ini, bagi saya, menyingkap sebuah realitas yang seharusnya membuat setiap regulator, pembuat kebijakan, dan warga negara yang peduli terhadap masa depan Bumi untuk tersentak. Kita tidak sedang mengalami krisis transisi energi; kita sedang mengalami krisis alokasi modal yang disengaja.  Temuan paling mencengangkan dari laporan ini bukanlah sekadar jumlahnya, melainkan seberapa terkonsentrasinya aliran modal tersebut. Masalah ini didorong oleh sekelompok kecil elit perbankan yang dijuluki The Dirty Dozen, seperti judul film perang terkenal itu. Dua belas bank ini—termasuk raksasa Wall Street seperti JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, dan Wells Fargo, bersama dengan institusi besar dari Jepang, Kanada, dan Inggris seperti MUFG, Mizuho, RBC, dan Barclays—kini menguasai hampir 39% dari seluruh kesepakatan finansial fosil global.

JPMorgan Chase, yang dinobatkan sebagai pembiaya bahan bakar fosil nomor satu di dunia, berkomitmen sebesar USD58,2 miliar pada tahun 2025 saja. Bayangkan skala pengaruh ini: hanya segelintir eksekutif di belasan ruang rapat yang pada dasarnya memegang hak veto atas kelangsungan hidup iklim Bumi. Mereka menyalurkan modal ke dalam kelompok perusahaan fosil yang juga semakin menyusut dan sangat bergantung pada utang. Sepuluh perusahaan peminjam terbesar, yang didominasi oleh perusahaan infrastruktur midstream seperti Enbridge dan Venture Global, menyerap hampir 13% dari total pembiayaan fosil global dalam lima tahun terakhir.

Konsentrasi ganda ini—dari segelintir bank ke segelintir perusahaan—menciptakan arsitektur energi yang rapuh, kaku, dan sangat rentan terhadap guncangan. Ini sejatinya adalah kebalikan mutlak dari dalih ‘keamanan energi’ yang selama ini didengungkan oleh para pelobi fosil.

Venture Global dan LNG

Untuk memahami bagaimana pembiayaan bank secara langsung memperdalam krisis biaya hidup dan ketidakadilan global, kita hanya perlu melihat kasus Venture Global. Perusahaan eksportir LNG yang berbasis di Amerika Serikat ini adalah penerima tunggal terbesar dari pembiayaan bank fosil pada tahun 2025, menyerap puluhan miliaran dolar. Ketika konflik bersenjata melumpuhkan pasokan gas dari Asia Barat di awal tahun ini, Venture Global berada di posisi yang sempurna untuk meraup keuntungan raksasa dari pasar spot yang bergejolak.

Laporan investigasi ini menyoroti bagaimana para pendiri dan eksekutif Venture Global melihat kekayaan pribadi mereka melonjak miliaran dolar dalam hitungan minggu saat krisis terjadi, sementara negara-negara importir di Asia dan Eropa harus mensubsidi tagihan energi rakyatnya dengan utang negara yang mencekik. Ini adalah guncangan redistribusi yang terbalik. Keuntungan dari ketidakstabilan energi dinikmati oleh segelintir miliarder dan pemegang saham bank, sementara risikonya diturunkan kepada masyarakat paling rentan, komunitas pesisir yang kehilangan mata pencaharian akibat polusi terminal LNG, dan negara-negara berkembang yang dipaksa melakukan pengetatan fiskal. Di Filipina dan Bangladesh, melambungnya harga bahan bakar bahkan memaksa pemerintah menutup universitas dan menjatah konsumsi bensin, sementara nelayan di Louisiana kehilangan mata pencaharian akibat ekspansi terminal LNG yang merusak ekosistem pesisir. Ini adalah wajah asli dari investasi fosil: privatisasi keuntungan bagi segelintir elit, dan sosialisisasi kerugian bagi umat manusia.

Bank-bank global, dengan menyediakan fasilitas kredit bergulir dan penjaminan emisi obligasi, secara aktif menopang model bisnis yang membutuhkan volatilitas dan konflik geopolitik untuk menghasilkan keuntungan luar biasa. Mereka jelas tidak netral; mereka adalah arsitek dari kerapuhan sistemik ini.

Ekspansi yang Terus Dibiayai

Di mata saya, data yang paling mengkhawatirkan bagi masa depan iklim kita adalah lonjakan pembiayaan untuk ekspansi bahan bakar fosil. Pada tahun 2025, bank-bank menyalurkan USD508 miliar khusus untuk perusahaan-perusahaan yang secara aktif memerluas operasi minyak, gas, dan batubara mereka. Ini adalah lonjakan 27% dalam satu tahun. Lebih dari setengah dari pembiayaan ekspansi ini mengalir ke sektor midstream—pipa, terminal LNG, dan fasilitas penyimpanan. Infrastruktur midstream adalah bom waktu iklim. Terminal LNG, misalnya, diikat oleh kontrak penjualan jangka panjang 15 hingga 20 tahun. Setiap dolar yang diinvestasikan bank hari ini untuk membangun terminal LNG baru adalah komitmen de facto untuk mengunci emisi karbon dan ketergantungan gas fosil hingga jauh melampaui tahun 2050.

Ironisnya, hanya lima dari 65 bank global yang memiliki kebijakan yang mengecualikan pembiayaan untuk terminal ekspor LNG baru. Celah kebijakan ini dibiarkan menganga lebar, membiarkan triliun dolar mengalir ke infrastruktur yang akan menjadi aset telantar atau memaksa masyarakat menanggung bencana iklim di masa depan. Di saat yang sama, bank-bank Tiongkok terus menjadi penyokong utama ekspansi pertambangan dan pembangkit listrik tenaga batubara, mengunci benua Asia dalam polusi mematikan.

Bagaimana institusi yang mengklaim peduli pada masa depan planet ini bisa melakukan hal ini? Jawabannya terletak pada runtuhnya integritas inisiatif sukarela. Tahun 2025 dan awal 2026 menandai era kemunduran iklim yang brutal di sektor perbankan. Runtuhnya Net-Zero Banking Alliance (NZBA) pada Oktober 2025, yang diikuti oleh eksodus massal anggotanya, telah meruntuhkan wajah komitmen iklim korporasi raksasa yang sebelumnya ditampilkan. Di bawah tekanan politik anti-iklim yang intens terutama di bawah Donald Trump, bank-bank besar mulai secara diam-diam menghapus target pengurangan emisi mereka. Wells Fargo, RBC, Scotiabank, dan Santander secara efektif membuang target dekarbonisasi 2030 mereka.

Demikian juga, bank-bank seperti JPMorgan Chase dan Goldman Sachs secara sepihak mencabut pengecualian untuk pengeboran di Arktik, mengubahnya menjadi ‘proses uji tuntas’ yang tidak lebih dari sekadar stempel untuk melanjutkan bisnis seperti biasa. Lebih buruk lagi, beberapa bank kini secara aktif bergabung dengan inisiatif akuntansi karbon seperti Carbon Measures yang didukung oleh perusahaan-perusahaan minyak raksasa. Mereka menghapus Emisi Cakupan 3—emisi yang dihasilkan dari pembakaran produk fosil itu sendiri—dari neraca keuangan mereka. Ini adalah greenwashing tingkat tinggi, sebuah manipulasi data yang dirancang secara sistematis untuk melindungi portofolio fosil mereka dari pengawasan publik, investor, dan regulator.

Laporan BOCC 2026 dengan sangat jelas memetakan di mana tuas kekuasaan yang sebenarnya berada. Hampir 87% dari seluruh pembiayaan fosil global mengalir melalui hanya enam pusat keuangan: Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Tiongkok, Inggris, dan Uni Eropa. Amerika Serikat sendiri, dengan pangsa lebih dari 32%, adalah episentrum dari krisis ini. Pesan untuk para pembuat kebijakan di keenam jurisdiksi ini sangat jelas dan mendesak: komitmen sukarela telah gagal. Mengandalkan kesadaran moral dari institusi yang merasa tujuan eksistensinya adalah memaksimalkan keuntungan jangka pendek merupakan resep untuk bunuh diri kolektif.

Bagaimana Kita Bisa Bertindak?

Bagi saya laporan ini menegaskan bahwa kita membutuhkan intervensi regulasi yang berani dan mengikat. Bank sentral dan otoritas pengawas keuangan harus segera mengklasifikasikan pembiayaan ekspansi fosil sebagai risiko sistemik. Uji ketahanan iklim tidak boleh lagi menggunakan model yang meremehkan realitas hukum fisika dari iklim. Regulator harus menerapkan persyaratan modal tambahan yang tinggi untuk pinjaman di sektor fosil, memasukkan transparansi seluruh biaya lingkungan dan sosial ke dalamnya, sehingga secara efektif membuat layak atau tidaknya pembiayaan batubara, minyak, dan gas bisa benar-benar dipahami.

Pengadilan internasional telah mulai menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah kerugian iklim yang disebabkan oleh aktor swasta. Kegagalan untuk mengatur bank-bank ini bukan lagi sekadar kesalahan kebijakan; itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Selain itu, pemerintah harus segera mengakhiri subsidi publik dan insentif pajak untuk bahan bakar fosil. Sebagai gantinya, mereka harus mewajibkan bank untuk menyusun rencana transisi yang mengikat secara hukum, yang mencakup larangan total terhadap pembiayaan ekspansi fosil baru dan mandat untuk menyalurkan modal ke energi terbarukan dengan rasio minimal tertentu pada tahun 2030. Publik juga harus menuntut transparansi penuh atas uji tuntas hak asasi manusia, memastikan bahwa uang mereka tidak mendanai perampasan tanah masyarakat adat atau perusakan hutan.

Kita kini hidup di era di mana krisis energi fosil tidak lagi menghasilkan masalah kemakmuran yang luas, melainkan ketidakstabilan struktural, inflasi, dan penderitaan yang terdistribusi secara tidak adil. Tahun 2026 telah membuktikan bahwa energi terbarukan bukan lagi sekadar alternatif idealis; ia adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan energi yang sesungguhnya, ketahanan ekonomi, dan keadilan iklim. Laporan BOCC 2026 adalah sebuah peringatan keras yang berdering dari ruang rapat Wall Street hingga ke jalanan negara-negara importir energi yang terdampak krisis. Triliunan dolar yang saat ini digunakan untuk menggali lebih dalam perut Bumi, seharusnya dialihkan untuk membangun jaringan energi terdesentralisasi, bersih, dan milik masyarakat.

Masa depan Bumi dan segala penghuninya tidak ditentukan oleh sinar matahari atau angin, atau teknologi untuk memanennya secara ekonomis—karena itu semua sudah tersedia secara melimpah—melainkan oleh ke mana kita memilih untuk mengarahkan arus modal. Sudah saatnya kita menuntut bank-bank kita, dan pemerintah yang mengawasi mereka, untuk berhenti membiayai kekacauan dan mulai membiayai kelangsungan hidup kita. Waktu untuk komitmen sukarela telah habis, dan waktu untuk regulasi yang berani dan benar-benar bersandarkan pada keadilan iklim telah tiba. Jika kita gagal bertindak sekarang, sejarah akan mencatat bahwa kita memiliki semua solusi di tangan kita, namun kita memilih untuk membakar masa depan demi keuntungan segelintir pihak.

–##–