Di tengah polemik kehutanan yang semakin kompleks dan adanya agenda revisi yang sedang berjalan di DPR, Koalisi #ResetKehutanan mendesak bahwa Indonesia membutuhkan UU Kehutanan yang baru. UU Kehutanan baru ini bertujuan untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan Indonesia ke arah pemulihan dan tata kelola yang berkeadilan.
BRWA ajukan Amicus Curiae dalam pengujian UU KSDAHE: perlindungan biodiversitas harus berjalan bersama perlindungan hak biokultural Masyarakat Adat. BRWA menegaskan bahwa tujuan konservasi dan perlindungan hak Masyarakat Adat bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
Aksi damai yang dikemas dalam bentuk "silent disco" ini diselenggarakan sebagai upaya mendorong kesadaran publik mengenai urgensi elektrifikasi sektor kendaraan menengah dan berat guna mengatasi krisis polusi udara di kawasan perkotaan. Menurut data IESR, meskipun populasi kendaraan menengah dan berat hanya mencakup 4% dari total kendaraan di jalan raya, sektor ini menyumbang hingga 30% dari total emisi moda transportasi.
Guterres memperingatkan, tanpa aksi adaptasi dan mitigasi yang signifikan, risiko yang dihadapi kota dan komunitas pesisir dapat meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2100. Kenaikan permukaan laut memperparah ancaman ini, menghantam ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan sistem pangan, menghapus warisan budaya dan identitas, memperparah ketidakstabilan dan integritas wilayah beberapa negara.
Ketika jutaan rakyat harus menanggung kerugian akibat krisis iklim dan negara kesulitan menyediakan anggaran pemulihan, tidak masuk akal jika perusahaan-perusahaan yang menikmati keuntungan besar dari ekonomi ekstraktif dibiarkan hanya menikmati keuntungannya. Negara wajib memastikan keuntungan berlebih dari sektor ekstraktif ikut membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan krisis iklim.
Inilah cerita kelompok-kelompok rentan dari garis depan Karhutla: Kisah para perempuan yang menanggung beban ganda, para penyandang disabilitas tanpa akses evakuasi dan masyarakat adat yang terancam kriminalisasi.
