Draf versi masyarakat sipil ini mendorong 11 isu utama, mulai dari penguatan definisi dan istilah masyarakat adat, wilayah adat, perlindungan dan pengakuan yang tidak panjang dan berlapis, Free Prior and Informed Consent (FPIC), perempuan adat, Komisi Masyarakat Adat, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, pemberdayaan, badan usaha, dan aturan pidana.
Di berbagai wilayah Australia, semakin banyak anak muda yang mulai mengenal persoalan perubahan iklim melalui pendidikan, kegiatan komunitas, diskusi, maupun berbagai proyek kreatif. Mereka tidak hanya belajar memahami apa yang sedang terjadi pada lingkungan, tetapi juga mulai mencari cara untuk mengambil bagian dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.
Koalisi #ResetKehutanan yang beranggotakan lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia menegaskan peristiwa karhutla bukan sekadar fenomena alam yang disebabkan El Nino, melainkan cermin atas tata kelola kehutanan yang eksploitatif dan tidak berorientasi terhadap perlindungan lingkungan.
Konflik manusia dan satwa liar kembali memakan korban di Dusun V Damar Hitam, Desa Mekar Makmur. Dusun ini sudah lama hidup berdampingan dengan ancaman gajah liar. Ladang rusak, jalan hancur, tanaman musnah menjadi trauma bagi warga yang tak kunjung sembuh. Diperlukan solusi paripurna untuk mencegah konflik berlanjut.
Kelompok masyarakat sipil dan akademisi menegaskan bahwa hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan iklim hanya sah apabila dibentuk secara terbuka, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta tunduk pada pembatasan kekuasaan.
Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia untuk berpendapat, berserikat, berkumpul; merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari intimidasi-persekusi; serta merdeka untuk berpartisipasi dalam mengelola negeri.
