Kelompok masyarakat sipil dan akademisi menegaskan bahwa hukum, demokrasi, dan aksi iklim tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebijakan iklim hanya sah apabila dibentuk secara terbuka, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta tunduk pada pembatasan kekuasaan.
Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia untuk berpendapat, berserikat, berkumpul; merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari intimidasi-persekusi; serta merdeka untuk berpartisipasi dalam mengelola negeri.
Data BRWA menunjukkan bahwa pengakuan terhadap wilayah adat masih menghadapi kesenjangan yang besar. Sebagian besar wilayah adat yang telah teregistrasi belum memperoleh penetapan pengakuan dari pemerintah, sementara sebagian lainnya masih berhadapan dengan kawasan hutan, konsesi, dan berbagai kepentingan pembangunan.
Narasi bahwa EV adalah solusi semu karena listrik Indonesia masih bergantung pada PLTU batu bara harus diluruskan. Akselerasi transisi ke EV justru menjadi momentum untuk mendorong percepatan energi terbarukan. Ketika bauran energi terbarukan masuk ke jaringan listrik nasional, keunggulan BEV kian mutlak.
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan RUU Masyarakat Adat di enam media nasional sepanjang Januari - Juni 2026 menunjukkan bahwa masyarakat adat masih minim menjadi subjek utama dalam pemberitaan mengenai regulasi yang secara langsung menyangkut hak-hak mereka.
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memberi sinyal akan mencabut insentif pajak kendaraan listrik memicu kritik keras dari pemerhati lingkungan. Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menilai wacana tersebut sebagai langkah mundur yang berisiko mengembalikan Jakarta ke era krisis udara bersih.
