Oleh: Joko Tri Haryanto *

Per 1 Januari 2020 kemarin sedianya pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng jenis curah. Aturan pelarangan ini didasarkan atas pertimbangan aspek menjaga kesehatan masyarakat terlebih ketika minyak goreng jenis curah tidak melewati uji klinis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian, seluruh minyak goreng yang akan beredar di pasaran wajib menggunakan kemasan. Banyak pihak menganggapi beragam kebijakan ini. Beberapa menyambut baik dengan tetap mengedepankan syarat pemerintah mampu memastikan ketepatan peredaran dan stabilitas harga jual eceran tertinggi (HET) ke depannya. Banyak pihak lainnya justru menyuarakan hal yang berbeda khususnya di level pedagang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mereka khawatir bahwa perubahan ini akan menggerus laba usaha yang didapatkan.

Penulis sendiri tidak tertarik dengan diskusi ini. Topik yang urgen justru terkait dengan pemahaman mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh limbah dari hasil minyak goreng dalam bentuk minyak jelantah. Semua orang pasti mengenal minyak jelantah, mulai dari orang kaya hingga tak mampu. Siapa yang tak kenal dengan minyak jelantah? Dari anak kecil hingga manula, semuanya mengenal minyak jelantah atau minimal pernah mengkonsumsi produk yang berkaitan dengan minyak jelantah. Sayangnya tak banyak diantara kita yang juga mengenal bahaya minyak jelantah atau justru mengenal dengan baik namun tidak memperdulikan. Secara teori, minyak jelantah dikenal dengan nama used cooking oil (UCO) yang memiliki beberapa kategori baik sebagai limbah atau input jika digunakan untuk menghasilkan produk lainnya.

Seperti halnya yang ada di Indonesia, di beberapa negara lainnya, minyak jelantah diproduksi dalam skala massif, khususnya di negara-negara berkembang. Konsumsi minyak jelantah yang tinggi memiliki tingkat korelasi yang erat dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan makanan. Padahal seiring dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai ledakan jumlah penduduk, potensi peningkatan produksi minyak jelantah juga ikut membesar. Ditambah dengan makin gencarnya berbagai promosi dan kampanye iklan minyak goreng yang memunculkan faktor ketergantungan masyarakat terhadap minyak jelantah.

Dari sisi kesehatan dan medik, minyak jelantah masuk kategori berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dalam periode waktu tertentu. Kondisi ini juga diperkuat adanya temuan beberapa zat pemicu munculnya penyakit degenerative seperti kanker, stroke dan penyempitan pembuluh darah. Dari hasil analisis berbagai penelitian kesehatan, minyak goreng yang sudah dipanaskan selama 30 menit pada suhu 1250 C, akan memutuskan rantai-rantai asam lemak serta memunculkan senyawa-senyawa baru yang mengandung racun.

Beberapa penelitian lainnya juga memberikan penguatan. Minyak goreng yang dipanaskan secara berulang-ulang, akan mengubah lemak menjadi jenuh sekaligus melepaskan radikal bebas yang bersifat karsinogenik. Di saat bersamaan akan terbentuk akrolein yang sangat berbahaya karena bersifat toxic serta menimbulkan rasa gatal luar biasa pada tenggorokan. Bagi beberapa orang, minyak goreng yang berulang juga meningkatkan konsentrasi kolesterol yang dapat mengganggu peredaran darah sehingga berisiko munculnya aterosklerosis berupa penyumbatan pembuluh darah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut survey Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi angka prevelensi kanker tahun 2013 disusul Provinsi Jateng, Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bengkulu. Sementara angka prevelensi stroke tertinggi adalah Provinsi Sulsel kemudian Provinsi DIY, Provinsi Sulteng, Provinsi Jatim dan Provinsi Sulbar. Untuk prevelensi pengidap Penyakit Jantung Koroner (PJK) umur di atas 15 tahun, ranking tertinggi Provinsi NTT, Provinsi Sulteng, Provinsi Sulsel, Provinsi Sulbar, Provinsi NAD dan Provinsi Kalsel.

Kewajiban pemerintah

Mengingat besarnya dampak negatif yang dihasilkan dari konsumsi minyak jelantah oleh masyarakat, sekiranya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengelolanya. Di beberapa daerah, minyak jelantah justru tidak dikonsumsi melainkan diolah menjadi biodiesel, minyak bakar serta berbagai jenis produk kecantikan. Karenanya peran pemerintah daerah (Pemda) menjadi sangat vital sebab pemerintah daerah wajib menyusun regulasi baik Peraturan daerah (Perda) atau minimal Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menarik peredaran minyak jelantah di daerah masing-masing. Perlu diinvestigasi juga berapa besar potensi pasokan minyak jelantah yang dihasilkan baik dari hotel/restoran/rumah sakit maupun sekolah melalui survei yang komprehensif.

Survei tersebut sekaligus menghitung potensi ekonomi dari pengelolaan minyak jelantah untuk dikembangkan menjadi industri baru. Dengan regulasi tersebut, mekanisme insentif dan dis-insentif berupa pengurangan tarif pajak hotel dan restoran dapat dijalankan bagi pihak-pihak yang mau menyetorkan minyak jelantahnya kepada pemerintah. Hasil pengumpulan minyak jelantah kemudian diolah secara mandiri melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau diserahkan kepada perusahaan swasta yang ada di daerah via kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Hasil pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel, dimanfaatkan ulang Pemda menjadi bahan bakar seluruh armada transportasi baik jemputan pegawai, mobil dinas pejabat ataupun truk angkutan sampah. Ketika skala operasionalnya sudah membesar, dapat juga dijalankan untuk armada Trans Kota milik pemda. Dengan pemanfaatan ini diharapkan belanja APBD untuk operasional bahan bakar dapat lebih dihemat untuk mengkompensasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat memberikan penurunan tarif pajak hotel dan restoran.

Jika sudah dijalankan, tentu dibutuhkan sebuah mekanisme pengelolaan bisnis di daerah yang lebih memadai. Bentuk yang direkomendasikan dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai institusi bisnis yang mewadahinya. Di tahap akhir, perspektif industri dapat ditingkatkan untuk melayani kepentingan ekspor daerah-daerah lainnya. Jika sudah demikian, maka daerah akan menikmati berbagai benefit yang dihasilkan: dampak negatif minyak jelantah dapat diatasi dan masyarakat semakin sehat. Di saat bersamaan, APBD menjadi kuat karena tumbuhnya industri baru pengolahan minyak jelantah menjadi barang yang bernilai positif.

Selain pengelolaan minyak jelantah, BLUD juga dapat memperluas skala bisnis pengelolaan sampah karena dalam banyak kasus, pengelolaan jelantah dan sampah di banyak daerah lokasinya berdampingan. Pemerintah juga terus memperbaiki komitmen dan tata kelola terkait sampah mengingat status Indonesia sudah dianggap masuk dalam kategori darurat sampah baik sampah darat maupun sampah laut. Keseriusan pemerintah mengatasi permasalahan sampah nasional sekaligus mengupayakan adanya perubahan menuju paradigma circular economy dari pemanfaatan daur ulang sampah.

Secara teori, circular economy ini sendiri merupakan respons atas besarnya tekanan produksi dan konsumsi sumber daya alam dan lingkungan. Di sisi lain circular economy ini sebetulnya dapat dimaknai lebih sederhana ketika dinyatakan bahwa semua sistem kehidupan berfungsi secara maksimal ketika komponen satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Produksi barang dilakukan dengan mendesain material agar dapat di daur ulang sehingga selalu ada nilai tambah dari setiap perubahan yang dilakukan dan menekan residu sampah hingga nol.

Dari sisi swasta, selain konsep Corporate Social Responsibility (CSR), saat ini mereka juga diwajibkan menjalankan skema Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai bentuk kontribusi swasta terhadap pengelolaan lingkungan melalui kebijakan pencegahan polusi yang berfokus pada sistem pengolahan produk ketimbang fasilitas produksi. Dengan demikian tanggung jawab untuk produk diperluas di luar emisi dan limbah yang dihasilkan oleh ekstraksi atau proses manufaktur untuk memasukkan manajemen produk terhadap produk setelah dibuang. Tujuan utama dari EPR adalah pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan produk yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pemulihan produk. Dengan membuat produsen membayar untuk melakukan proses remediasi limbah dan polusi yang mereka ciptakan, maka mereka akan memiliki insentif untuk menggabungkan berbagai pertimbangan lingkungan yang lebih luas ke dalam desain produk, kemasan dan pilihan bahan. Insentifnya adalah untuk mengurangi konsumsi sumber daya pada semua tahap siklus hidup produk sehingga limbah yang dihasilkan semakin berkurang selain penghematan sumber daya.

EPR di Indonesia sudah diinisiasi sejak awal meskipun saat ini masih bersifat sukarela bukan sebuah kebijakan. Regulasi yang diperlukan juga relatif memadai, terdapat mandat di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. EPR juga memaksa para produsen untuk mulai memperhatikan bagaimana cara mengelola produk mereka masing-masing demi mengurangi potensi limbah dan sampah yang sering muncul sehari hari.

Jika di hulunya diatur dengan kewajiban EPR, maka di bagian hilir pemerintah mendorong munculnya banyak bank sampah di level komunal. Semua bank sampah ini dikelola dengan pola kemitraan apakah via BUMDES maupun bentuk badan usaha lainnya. BUMDES juga memiliki kapasitas untuk mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) dari APBN setiap tahunnya sehingga bank sampah memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih optimal. Segala kesiapan tersebut akan menjadi sangat elegan jika dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga kedepannya semangat menciptakan Indonesia Bersih dan Sehat dapat terwujud dengan sendirinya. Semoga!

–##–

* Joko Tri Haryanto adalah Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.