Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
Bagi mereka yang mengikuti perjalanan kebijakan energi Indonesia selama beberapa dekade terakhir, wacana hemat energi ini terasa seperti menonton film lama yang diputar ulang. Judulnya sama, aktornya berganti, dialognya sedikit diperbarui, tetapi alur ceritanya hampir tidak berubah.
Kesamaan di antara ketiga program tersebut sebenarnya adalah di tujuannya, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Ketiganya lahir dengan niat yang sama, memperbaiki masa depan anak-anak Indonesia. Tetapi cara berpikir di balik ketiganya sangat berbeda.
UGM menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia.
Dan perang itu akhirnya pecah. US dan Israel berkomplot menyerang Iran secara besar-besaran. Ironisnya serangan ini dilakukan oleh dua anggota Board of Peace yang diperintahkan oleh ketuanya langsung, Donald Trump.
Indonesia tidak kalah karena lemah. Indonesia kalah dalam perundingan karena memilih untuk tidak bertarung. Di era ketika perang tidak lagi selalu dilakukan dengan peluru, meja perundingan telah menjadi arena utama perebutan kepentingan nasional.
