Oleh: Jalal

Di atas permukaan Waduk Cirata, Jawa Barat, lebih dari 300.000 panel surya mengapung di atas perairan seluas 250 hektare. Projek senilai ratusan juta dolar ini, dibangun oleh perusahaan Tiongkok PowerChina, adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Di kawasan industri Morowali, jaringan sensor kualitas udara mikro terus merekam emisi dari pabrik pemurnian nikel, sementara di Jakarta, platform digital twin seluas 700 kilometer persegi memetakan pola banjir, kualitas udara, dan kemacetan secara real-time. Kontraktor dari Tiongkok juga baru saja dipilih Danantara untuk membangun projek waste-to-energy.

Semua ini bukan visi masa depan. Ini adalah realitas yang sudah terjadi. Namun, di balik daftar projek yang mengesankan tersebut, terdapat tantangan yang belum terpecahkan. Indonesia menghadapi kesenjangan pembiayaan transisi iklim sebesar US$145 miliar hingga 2030, lonjakan deforestasi sebesar 66% pada 2025 seperti menghancurkan rekor perlindungan hutan delapan tahun terakhir, ketergantungan batu bara yang masih menyumbang 60–68% bauran listrik, serta krisis sampah yang mencemari tanah, air, dan paru-paru 95% penduduknya. Di saat yang sama, Republik Rakyat Tiongkok telah menyelesaikan transformasi teknologi hijau paling dramatis dalam sejarah modern: kapasitas surya melampaui 1,2 Terawatt, penetrasi kendaraan energi baru tembus 50%, penyimpanan energi berbasis grid-forming yang stabil tanpa inersia turbin fosil, serta jaringan pemantauan lingkungan bertenaga Kecerdasan Buatan yang dilaporkan telah menurunkan konsentrasi PM2,5 di zona industri hingga 28–34%.

Potensi Kolaborasi Raksasa

Bagi saya, potensi kolaborasi di antara keduanya terlihat begitu jelas. Teknologi yang dibutuhkan Indonesia sudah ada, sudah teruji, dan sebagian sudah mendarat di Nusantara. Namun, kerja sama bilateral selama ini tetap terfragmentasi, bersifat transaksional, dan rentan terhadap ketimpangan struktural. Transfer teknologi masih dangkal. Standar lingkungan dan ketenagakerjaan di beberapa kawasan industri nikel masih dipertanyakan. Pembiayaan hijau sering kali datang tanpa kerangka taksonomi yang harmonis, meninggalkan proyek-proyek strategis terjebak dalam birokrasi atau beban utang yang tidak sebanding dengan manfaat yang kita peroleh. Yang lebih krusial, masyarakat luas, akademisi, dan jurnalis sangat jarang dilibatkan secara sistematis dalam mengevaluasi, mengadaptasi, atau mengawasi teknologi yang akan membentuk masa depan ekologis, sosial dan ekonomi Indonesia.

Inilah mengapa saya membayangkan tentang, sebut saja, Annual China-Indonesia Sustainability Technology Expo & Policy Dialogue (CISTE-PD).  Bukan sekadar usulan pameran dagang atau forum seremonial, melainkan sebagai kebutuhan institusional. Indonesia dan Tiongkok membutuhkan platform tetap yang mengubah kerja sama dari pola project-by-project menjadi ekosistem inovasi yang terukur, transparan, dan berakar pada kapasitas lokal. Sebuah ruang di mana kebijakan bertemu bukti lapangan, di mana riset universitas bertemu kebutuhan industri, dan di mana pembiayaan hijau tidak lagi dipandang sebagai utang semata, melainkan sebagai investasi bersama yang berfungsi menyeret kita semua mendekati target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

CISTE-PD saya bayangkan akan empat pilar utama. Pertama, zona demonstrasi teknologi yang tidak hanya memamerkan perangkat keras, tetapi menampilkan data kinerja real-time. Pengunjung dapat melihat secara langsung bagaimana drone penyemaian hutan bekerja di medan Kalimantan yang sulit dijangkau, bagaimana model dispersi polutan bertenaga AI memprediksi kualitas udara di kawasan industri, atau bagaimana sistem mikrogrid satelit-integratif menyalakan listrik di pulau terpencil Nusa Tenggara. Kedua, forum kebijakan dan harmonisasi standar. Di sinilah Kementerian ESDM, KLH, Kemenhut, OJK, bersama mitra Tiongkok seperti NDRC dan MEE, duduk bersama menyelaraskan taksonomi keuangan hijau, standar pengisian kendaraan listrik, protokol pemantauan emisi industri, dan kerangka environmental, social, and governance (ESG) yang dapat diaudit secara independen.

Ketiga, dan ini yang sering terabaikan dalam kerja sama Selatan-Selatan, adalah koridor riset universitas. Kampus-kampus Tiongkok seperti Tsinghua, Zhejiang, dan Tongji akan mempresentasikan terobosan dalam kimia baterai solid-state, pemantauan ekologi tropis, dan rekayasa iklim perkotaan, sementara universitas Indonesia seperti UI, ITB, UGM, dan IPB membawa data lapangan, baseline biodiversitas, dan studi transisi sosial-ekonomi. Dari pertemuan ini perlu lahir 3–5 laboratorium riset bersama, program mobilitas doktor dan pascadoktor, serta hibah inovasi berbasis tantangan yang didanai bersama oleh MOST Tiongkok dan BRIN/Kemdikbudristek Indonesia. Keempat, platform keterlibatan publik dan media. Teknologi hijau tidak boleh menjadi menara gading teknokrat. Masyarakat perlu melihat, bertanya, dan memahami bagaimana solusi ini memengaruhi mata pencaharian, kesehatan, dan lanskap tempat mereka tinggal. Para jurnalis dan aktivis perlu dilengkapi dengan data terverifikasi, akses ke para pakar, dan ruang transparansi untuk melaporkan secara akurat, bukan spekulatif.

Pusat penyelenggaraan CISTE-PD akan berakar di Jakarta, memastikan aksesibilitas bagi pembuat kebijakan nasional, regulator, media, dan publik. Namun, platform ini tidak berhenti di Jakarta. Setiap tahun akan ada acara satelit yang bergilir ke Surabaya, Makassar, Balikpapan, atau Medan, menyesuaikan dengan konteks ekologis dan industri regional. Delegasi Indonesia juga akan melakukan kunjungan terstruktur ke pusat inovasi hijau Tiongkok seperti Shenzhen, Hangzhou, dan Chengdu. Tidak untuk meniru secara membabi buta, tetapi untuk memahami mekanisme regulasi, tata kelola projek, dan integrasi industri-akademik yang membuat kemajuan dalam skala raksasa itu mungkin.

Target Ambisius dengan Kewaspadaan Institusional

Apa yang diharapkan dari inisiatif ini? Targetnya harus ambisius namun terukur. Hingga 2030, CISTE-PD saya bayangkan dapat memobilisasi USD15–20 miliar pembiayaan berkelanjutan dari Tiongkok untuk projek hijau Indonesia, disalurkan melalui instrumen obligasi hijau, pembiayaan campuran, dan investasi ekuitas bersama yang melibatkan Danantara dan CIC. Target ini perlu dikunci dengan harmonisasi taksonomi TKBI Indonesia dengan standar obligasi hijau Tiongkok, yang diharapkan secara drastis mengurangi biaya uji tuntas dan memercepat pembiayaan projek. Di bidang restorasi ekosistem, platform ini menargetkan pemulihan 5 juta hektare lahan terdegradasi melalui kombinasi penyemaian drone, pemetaan spesies berbantuan AI, dan sensor rewetting lahan gambut, dengan tingkat kelangsungan hidup mangrove di atas 75%. Angka ini realistis karena teknologi pendukungnya sudah ada dan telah diuji di Dataran Tinggi Loess dan Gurun Kubuqi.  Yang kurang adalah skala imajinasi di Indonesia, koordinasi lintas-kementerian, dan mekanisme pendanaan projek karbon yang transparan.

Namun, ambisi harus diimbangi dengan kewaspadaan institusional. Sejarah kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam ekstraktif mengingatkan kita bahwa teknologi tanpa tata kelola yang kuat hanya akan memerdalam ketergantungan. Sektor nikel telah menunjukkan bagaimana pertumbuhan PDB regional yang melampaui 20% ternyata berjalan seiring dengan kemiskinan lokal yang stagnan, pelanggaran hak pekerja, dan praktik pembuangan tailing yang mengancam kehidupan pesisir. CISTE-PD harus secara eksplisit menolak pola ini. Setiap projek yang diluncurkan melalui platform ini harus tunduk pada audit keberlanjutan independen, kewajiban transfer teknologi yang terikat kontrak, pelatihan teknis berjenjang untuk tenaga kerja Indonesia, dan penghapusan praktik kerja yang merenggut kebebasan bergerak. Data pemantauan kualitas udara dan air dari kawasan industri harus terbuka untuk publik, terintegrasi dengan sistem PROPER KLH, bersifat real-time dan dapat diakses oleh jurnalis serta akademisi tanpa sensor sama sekali. Kerjasama hijau tidak boleh menjadi kamuflase bagi ekstraktivisme lama. Ia harus menjadi katalis untuk keadilan transisi, di mana provinsi-provinsi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi karbon mendapat dana diversifikasi yang memadai, program reskilling yang terarah, dan perlindungan sosial yang inklusif.

Peran universitas dalam arsitektur ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja intelek dan terampil. Mereka adalah penjaga integritas ilmiah dan laboratorium hidup untuk adaptasi teknologi. Teknologi surya apung yang sukses di Danau Huainan tidak otomatis optimal di Waduk Saguling jika tidak ada kajian limnologi lokal. Sistem waste-to-energy yang terbukti efisien di Ningbo perlu modifikasi jika komposisi sampah di Bekasi didominasi plastik dan bahan organik basah dengan kadar air tinggi. Di sinilah kolaborasi riset menjadi strategis: universitas di Indonesia memberikan konteks ekologis, sosial, ekonomi dan tata kelola yang dibutuhkan; universitas Tiongkok memberikan rekayasa, manufaktur, dan skalabilitas. Bersama-sama, mereka dapat menerbitkan protokol terbuka, membagi hak kekayaan intelektual secara adil, dan mencetak lulusan yang tidak hanya mengoperasikan teknologi, tetapi memodifikasinya sesuai realitas Nusantara.

Media massa dan masyarakat sipil adalah tulang punggung akuntabilitas. Tanpa jurnalisme investigasi yang mendalam dan publik yang teredukasi, klaim hijau berisiko menjadi greenwashing institusional. CISTE-PD harus mengalokasikan dana khusus untuk fellowship jurnalistik, pelatihan verifikasi data lingkungan, dan pameran publik yang interaktif. Ketika seorang petani di Sulawesi Tengah dapat melihat bagaimana drone presisi mengurangi penggunaan pestisida, atau ketika seorang nelayan di Maluku memahami bagaimana pemantauan IoT melindungi ekosistem rumput laut dari polusi industri, maka transisi hijau berhenti menjadi jargon kebijakan dan benar-benar menjadi narasi kepemilikan bersama.

*****

Indonesia dan Tiongkok tidak membutuhkan lebih banyak nota kesepahaman yang berakhir di laci birokrat. Mereka membutuhkan institusi yang hidup, yang bernapas melalui data, dipertajam oleh debat akademis, didanai oleh arsitektur keuangan yang matang, dan diawasi oleh masyarakat yang kritis. Apa yang saya bayangkan sebagai CISTE-PD adalah jawaban atas kebutuhan itu. Ini adalah pengakuan bahwa tantangan keberlanjutan abad ke-21 tidak dapat diselesaikan dengan perdagangan satu arah atau pinjaman bilateral yang terisolasi. Ia memerlukan koridor pengetahuan yang permanen, di mana teknologi tidak hanya dipindahkan, tetapi benar-benar diadaptasi; di mana pembiayaan tidak hanya mengalir, tetapi diverifikasi manfaatnya; dan di mana kemajuan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial dan ekologis.

Dunia Selatan sedang mencari model kerja sama yang setara, transparan, dan berdampak nyata. Jika Indonesia dan Tiongkok dapat menginisialisasi platform ini dengan integritas, kejelasan target, dan komitmen pada tata kelola yang ketat, CISTE-PD tidak hanya akan memercepat tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan Dual Carbon Tiongkok. Ia juga akan menjadi cetak biru bagi diplomasi hijau abad ke-21: sebuah pengakuan bahwa masa depan yang layak tidak dibangun dengan menumpuk utang atau mengekspor masalah, tetapi dengan membangun institusi bersama yang mengunci teknologi pada kemanusiaan, mengaitkan inovasi dengan keadilan, dan memastikan bahwa setiap hektare yang dipulihkan, setiap megawatt yang dihasilkan, dan setiap yuan dan rupiah yang diinvestasikan, benar-benar bekerja optimal untuk generasi yang akan mewarisi Bumi ini.

Jakarta, 30 April 2026