Jejak Perang, Darah, dan Penjarahan oleh Amerika Serikat sejak 1945

Oleh: Jalal

Amerika Serikat, negara yang paling keras menyuarakan demokrasi, kedaulatan, dan hukum internasional adalah negara yang paling sering melanggarnya. Itu adalah fakta tak terbantah di abad 20 dan 21 ini.  Bukan sekali dua kali, bukan karena kekhilafan, bukan pula karena desakan keadaan yang tidak terduga yang memaksa mereka berperang, melainkan berulang-ulang, secara metodis, dan selalu dengan bungkus narasi yang sama: kebebasan, keamanan, dan tatanan dunia yang lebih baik.  Menelusuri sejarah peperangan ilegal Amerika Serikat, menurut saya, bakal membuat kita semua sadar bahwa isi sesungguhnya benar-benar tak sesuai merk yang tertera di kemasan.

Dekade 1940-1980

Kisah ini dimulai bahkan sebelum tinta Piagam PBB kering. Pada 1948, ketika Israel diproklamasikan sebagai negara di atas tanah yang dihuni oleh rakyat Palestina selama berabad-abad, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakuinya.  Hanya butuh sebelas menit setelah deklarasi itu dibacakan. Yang terjadi kemudian, dalam sejarah resmi Barat, disebut ‘kemerdekaan Israel’. Bagi 750.000 orang Palestina yang diusir dari kampung halaman mereka dalam apa yang dikenal sebagai Nakba alias bencana itu adalah awal dari sebuah pengasingan yang tak berakhir. Washington tidak hanya mengakui negara baru itu; selama tujuh dekade berikutnya, ia membangunnya menjadi kekuatan militer paling kuat dan brutal di kawasan Timur Tengah, mengucurkan lebih dari USD300 miliar—disesuaikan dengan inflasi—dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer, menjadikan Israel penerima terbesar bantuan luar negeri Amerika sepanjang sejarah.

Di Semenanjung Korea, antara 1950 dan 1953, lebih dari tiga juta jiwa melayang.  Di antaranya memang tentara, tapi majoritasnya adalah petani dan kaum ibu yang tidak memihak siapa pun selain kelangsungan hidup keluarga mereka. Amerika kehilangan 36.000 tentara. Perang itu berakhir bukan dengan perdamaian, melainkan gencatan senjata, sebuah jeda yang secara resmi belum berakhir hingga hari ini.

Kemudian datanglah Teheran, 1953. Mohammad Mosaddegh, Perdana Menteri Iran yang popular dan nasionalis, telah melakukan sesuatu yang tak terampuni di mata Barat: ia menasionalisasi industri minyak yang selama puluhan tahun dihisap oleh Anglo-Iranian Oil Company—perusahaan yang kelak menjadi BP. CIA dan dinas intelijen Inggris MI6 merancang Operasi Ajax, menggulingkan Mosaddegh dalam hitungan hari, dan mengembalikan Shah Reza Pahlavi ke singgasananya. Konsorsium minyak Amerika termasuk Standard Oil of New Jersey, cikal bakal ExxonMobil, langsung mengambil posisi di ladang-ladang minyak yang kini kembali mengalir ke Barat. Rakyat Iran menanggung kediktatoran selama dua puluh enam tahun, hingga Revolusi 1979 meledak sebagai api dendam sejarah yang tidak pernah padam.

Setahun kemudian, Guatemala, 1954. Jacobo Árbenz, presiden yang menang lantaran dipilih majoritas rakyatnya sendiri, memutuskan untuk mereformasi pertanian dan mengambil sebagian tanah milik United Fruit Company—perusahaan pisang Amerika yang lebih berkuasa dari pemerintah Guatemala. CIA membiayai dan melatih pemberontak. Árbenz jatuh. Rezim militer yang menggantikannya memulai salah satu pembantaian terpanjang di Amerika Latin: perang saudara 36 tahun yang menghabisi lebih dari 200.000 jiwa, yang majoritasnya warga pribumi Maya. United Fruit Company, yang kelak berganti nama menjadi Chiquita Brands, tetap memanen pisangnya. Wall Street bertepuk tangan riuh lantaran profit terus mengalir ke kantung-kantung pemegang saham perusahaan itu.

Di Asia Tenggara, mesin perang Amerika bekerja paling keras dan paling lama. Vietnam, Laos, dan Kamboja antara 1955 dan 1975 menjadi pelajaran mengerikan tentang apa yang terjadi ketika arogansi militer bertabrakan dengan kenyataan geografi dan sejarah. Tiga hingga empat juta warga Vietnam tewas. Ratusan ribu di Laos dan Kamboja mati dalam pengeboman rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Kongres Amerika sendiri. Operasi Menu, pemboman gila-gilaan terhadap Kamboja yang dijalankan diam-diam oleh pemerintahan Nixon, menjatuhkan lebih banyak bahan peledak daripada yang digunakan seluruh Sekutu sepanjang Perang Dunia II. Perusahaan pertahanan seperti Lockheed, McDonnell Douglas, dan Dow Chemical yang merupakan produsen napalm dan Agent Orange, meraup miliaran dolar dari kontrak-kontrak perang. Ho Chi Minh City akhirnya jatuh pada 1975. Amerika kalah, tapi tidak seorang pun diadili.

Sementara Vietnam masih membara, Washington mengalihkan pandangannya ke Afrika. Di Kongo, 1960, ketika Patrice Lumumba, pemimpin anti-kolonial yang baru saja memimpin negaranya merdeka dari Belgia, meminta bantuan Soviet untuk menghadapi pemberontakan bersenjata, CIA merancang pembunuhannya. Lumumba ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Washington kemudian mendukung Jenderal Joseph-Désiré Mobutu yang memerintah secara kleptokratis selama lebih dari tiga dekade, sementara kekayaan mineral Kongo—tembaga, kobalt, berlian—mengalir dengan deras ke luar negeri lewat perusahaan-perusahaan pertambangan Barat. Dampak jangka panjangnya, termasuk kontribusi destabilisasi ini terhadap Perang Kongo Kedua pada 1998–2003, diperkirakan mencapai lebih dari enam juta jiwa.  Ini adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar abad ke-20, namun hampir tidak pernah disebut dalam buku teks sejarah Barat.

Di Indonesia, pola yang sama terulang dengan kedalaman yang bahkan lebih mengerikan. Sukarno, presiden yang memimpin gerakan non-blok dan membiarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), partai komunis terbesar di dunia di luar Blok Soviet dan Tiongkok, tumbuh sebagai kekuatan politik sah, sudah lama menjadi duri bagi Washington. Ketika peristiwa 30 September 1965 meletus, CIA mengakui dalam memo internalnya bahwa gerakan tersebut melibatkan unsur-unsur tentara, angkatan udara, dan sejumlah organisasi komunis.  Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang jauh melampaui respons proporsional terhadap peristiwa itu. Jenderal Suharto mengambil alih kendali, dan dalam hitungan bulan, antara 500.000 hingga satu juta pendukung PKI yang dituduh terlibat—termasuk serikat buruh, guru, seniman, dan aktivis—dibantai; sekitar satu juta lainnya dipenjara.

Dokumen-dokumen kedutaan Amerika yang baru dideklasifikasi pada 2017 membuktikan bahwa Washington tidak sekadar mengetahui pembantaian itu, mereka menyambut dan menyokongnya. Dalam sebuah kabel bertanggal 5 Oktober 1965, Duta Besar AS Marshall Green menulis secara eksplisit bahwa “kita dapat membantu membentuk perkembangan demi keuntungan kita… menyebarkan cerita tentang kesalahan, pengkhianatan, dan kekejaman PKI.” AS tidak hanya mengetahui apa yang sedang berlangsung, tetapi menjadi pendukung, dengan memasok militer Indonesia daftar nama anggota PKI yang kemudian dieksekusi satu per satu. Sejarawan Bradley Simpson dari National Security Archive menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu mengandung perincian yang memberatkan bahwa AS secara sadar dan dengan penuh semangat mendorong pembunuhan massal terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Suharto kemudian memerintah Indonesia selama 32 tahun dalam kediktatoran militer yang korup, dan selama itu pula, investasi dan kepentingan korporasi Amerika mengalir deras ke kepulauan yang kini telah ‘diamankan’ dari ancaman komunisme. Ini bukan anomali dalam sejarah Amerika. Ini adalah metode yang dipakai di seluruh dunia.  Nama metode itu? The Jakarta Method, sebagaimana yang diungkap oleh jurnalis investigatif asal Amerika Serikat sendiri, Vincent Bevins.

Di Amerika Latin, sepanjang 1960-an hingga 1980-an, Washington memerlakukan kawasan itu seperti properti miliknya sendiri. Di Chile, 1973, CIA mendukung kudeta Jenderal Augusto Pinochet yang menggulingkan Salvador Allende. ITT Corporation dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya yang memiliki kepentingan bisnis di Chile aktif melobi Washington untuk menghancurkan pemerintahan Allende. Ribuan aktivis, intelektual, dan mahasiswa kemudian dihilangkan, disiksa, atau dibuang ke lautan dari pesawat terbang.

Di Angola, mulai 1975, CIA memersenjatai dan mendanai UNITA dan FNLA melawan pemerintah yang baru merdeka, memulai perang saudara yang berlangsung hingga 2002 dan menewaskan antara 500.000 hingga satu juta jiwa. Di belakang layar, Chevron tetap mengoperasikan ladang-ladang minyak lepas pantai Angola tanpa gangguan. Di Mozambique, sepanjang 1977 hingga 1992, Amerika dan rezim apartheid Afrika Selatan bersama-sama mendukung RENAMO, kelompok paramiliter yang dikenal karena kekejamannya terhadap warga sipil. Lebih dari satu juta jiwa tewas.

Lalu, di Nikaragua, pemerintahan Reagan mendanai Contra setelah Sandinista mengambil alih kekuasaan. Mahkamah Internasional menjatuhkan putusan pada 1986 bahwa Amerika telah melanggar hukum internasional. Washington mengabaikan putusan itu dan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut kepatuhan.  Dan, akhirnya Panama, 1989. Manuel Noriega dulunya adalah aset CIA. Ketika ia tidak lagi berguna, bukan saja habis manis sepah dibuang, Amerika menginvasi negaranya. Lebih dari 500 warga sipil Panama tewas. PBB mengecam invasi itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Tetapi Paman Sam cuma mengangkat bahunya.

Dekade 1990-2010

Di Somalia, awal 1990-an, intervensi yang dikemas sebagai misi kemanusiaan berubah menjadi bencana militer. Yang lebih jarang dibicarakan adalah bagaimana, sepanjang 1980-an, Amerika mendukung rezim Siad Barre yang melakukan genosida terhadap penduduk di wilayah utara Somalia— justru karena Barre membuka akses bagi Washington ke pangkalan militer strategis di Berbera.

Sementara itu, di sepanjang dekade yang sama, projek terbesar impunitas Amerika berlangsung bukan melalui perang terbuka, melainkan melalui cek yang ditandatangani setiap tahun di Washington. Pada 1967, Israel menduduki Tepi Barat, Gaza, Sinai, dan Dataran Tinggi Golan dalam Perang Enam Hari. Pendudukan militer itu, yang oleh hukum internasional jelas-jelas ilegal, tidak pernah berakhir—dan Amerika tidak pernah benar-benar menghentikannya. Sebaliknya, Washington membiayainya. Antara 1951 dan 2022, Israel menerima USD225,2 miliar bantuan militer Amerika yang disesuaikan dengan inflasi, sekitar 71% dari seluruh bantuan kepada Israel. Sejak tahun 2000, malah lebih dari 86% bantuan tahunan Amerika untuk Israel digunakan untuk keperluan militer. Permukiman-permukiman ilegal dibangun di atas tanah Palestina satu demi satu, ratusan ribu pemukim Yahudi dipindahkan ke tanah yang bukan milik mereka, dan tembok beton raksasa membelah kehidupan warga Palestina seperti pisau. Ketika dunia mencoba menghentikan ini lewat PBB, Amerika menggunakan hak vetonya. Berkali-kali. Amerika telah memveto 89 resolusi Dewan Keamanan PBB secara total sejak 1945, dan lebih dari separuhnya digunakan untuk resolusi-resolusi yang mengkritik Israel.

Israel juga mencuri tanah di luar Palestina. Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah, dianeksasi secara sepihak pada 1981, sebuah tindakan yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB. Namun pada 2019, Presiden Trump mengakui kedaulatan Israel atas Golan, menjadikan Amerika satu-satunya negara di dunia yang melakukan hal itu, dan sekali lagi memberi Israel lisensi untuk terus mengabaikan hukum internasional. Israel berulang kali menginvasi Lebanon, mengebom infrastruktur, membunuh ribuan warga sipil, dan menduduki sebagian wilayah selatan Lebanon selama bertahun-tahun. Setiap kali komunitas internasional mencoba meminta pertanggungjawaban, Washington berdiri di depan pintu Dewan Keamanan dengan tangan terangkat, siap memveto.

Lalu tibalah babak yang mengubah tatanan dunia secara fundamental. Irak, 2003. Colin Powell berdiri di podium Dewan Keamanan PBB, mempertontonkan vial yang diklaim berisi anthrax dan foto-foto satelit yang disebut sebagai bukti senjata pemusnah massal. Dunia kini tahu: semua itu rekayasa. Tidak ada senjata pemusnah massal. Tidak pernah ada. Namun invasi tetap dilakukan. Dan di balik puing-puing yang ditinggalkan, barisan korporasi Amerika telah siap dengan kontrak-kontrak rekonstruksi. Halliburton, perusahaan yang pernah dipimpin oleh Wakil Presiden Dick Cheney, meraup kontrak senilai miliaran dolar tanpa tender terbuka. Bechtel Group mendapat kontrak rekonstruksi infrastruktur senilai USD2,8 miliar. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, dan General Dynamics menjual amunisi dan sistem senjata senilai puluhan miliar dolar. Blackwater mengirim ribuan kontraktor bersenjata yang tidak tunduk pada hukum militer manapun. Biaya kemanusiaannya: antara 200.000 hingga 600.000 jiwa warga sipil Irak, dan ISIS yang lahir dari abu penjara Abu Ghraib.

Di Afghanistan, dua dekade pendudukan meninggalkan 176.000 orang tewas dan negara yang benar-benar lebih hancur daripada sebelumnya. Di Libya, 2011, intervensi NATO menggulingkan Muammar Gaddafi dan mengubah negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika itu menjadi pasar budak terbuka. Di Suriah, Washington mendanai kelompok oposisi dalam perang proksi yang menewaskan lebih dari 300.000 jiwa. Di Yaman, Amerika mensuplai bom, intelijen, dan dukungan logistik kepada Arab Saudi dalam kampanye militer yang menciptakan bencana kemanusiaan terburuk abad ini dengan lebih dari 150.000 jiwa tewas, dan jutaan anak-anak terancam kelaparan. Raytheon dan Lockheed Martin lagi-lagi menangguk untung lantaran menjual miliaran dolar persenjataan kepada Riyadh sepanjang konflik itu berlangsung.

Pasca-2020

Dan sementara semua itu terjadi, di Gaza, projek yang dimulai sejak 1948 mencapai intensitasnya yang paling mengerikan. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel—dengan menggabungkan mereka yang tewas di tangan tentara Israel sendiri. Namun respons Israel yang kemudian terjadi, dengan dukungan penuh Amerika dalam bentuk senjata, amunisi, intelijen, dan perlindungan diplomatik di PBB, telah melampaui semua batas yang diizinkan oleh hukum perang. Sebuah studi oleh Max Planck Institute for Demographic Research memerkirakan bahwa pada Oktober 2025, jumlah kematian akibat kekerasan di Gaza kemungkinan telah melampaui 100.000 jiwa. Pada akhir Desember 2025, Gaza mencatat 70.942 korban tewas yang teridentifikasi, termasuk 18.592 anak-anak dan sekitar 12.400 perempuan, sementara sekitar 11.000 jiwa masih dinyatakan hilang. Sebagian besar rumah sakit hancur, sekolah-sekolah rata dengan tanah, dan seluruh lingkungan pemukiman terhapus dari peta.

Ketika dunia meminta gencatan senjata lewat Dewan Keamanan PBB, Amerika memvetonya. Washington telah menggunakan hak vetonya sebanyak 49 kali terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang berkaitan dengan Israel. Ketika 140 negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan mendukung keanggotaannya penuh di PBB, Amerika memvetonya juga. Senjata-senjata Amerika—bom yang diproduksi oleh Boeing, rudal dari Raytheon, pesawat tempur F-35 dari Lockheed Martin—menjadi instrumen dari apa yang oleh Amnesty International, Human Rights Watch, dan B’Tselem telah diklasifikasikan sebagai genosida. Sejak dimulainya perang Hamas pada 7 Oktober 2023, para politisi Amerika Serikat, yang berada di bawah cengkeraman The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) telah mengesahkan undang-undang yang memberikan setidaknya USD16,3 miliar bantuan militer langsung kepada Israel, dengan lebih dari 90.000 ton senjata dan perlengkapan yang dikirim dalam 800 penerbangan angkutan dan 140 kapal.  Modal suap AIPAC kepada para politisi AS ‘hanyalah’ USD 100 juta, menjadikannya ‘investasi’ yang luar biasa lukratif.

Kemudian, pada Juni 2025, sejarah berulang dengan kecepatan yang mengagetkan. Amerika bersama Israel menjalankan serangkaian serangan terhadap fasilitas-fasilitas militer dan nuklir Iran. Dalihnya: mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun, komunitas intelijen Amerika selama bertahun-tahun telah menilai bahwa Iran menghentikan program senjata nuklirnya pada akhir 2003, dan bahwa Teheran belum mengotorisasi kembali pengembangan senjata nuklir. Persis seperti Iraq dua puluh tahun sebelumnya. Persis seperti skenario yang sama, dengan aktor yang sama, dan kebohongan yang sama, hanya dengan nama negara yang berbeda.

Setelah petualangan tengah malam tanggal 3 Januari 2026 di Caracas untuk menculik Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, datanglah 28 Februari 2026. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, dan menyeret konflik ke sedikitnya selusin negara. Khamenei beserta sekitar 40 petinggi Iran dibunuh. Rumah sakit, sekolah, dan situs warisan budaya ikut hancur. Insiden paling mematikan terjadi di kota Minab, di mana sebuah serangan terhadap sekolah dasar perempuan menewaskan lebih dari 170 orang, sebagian besar murid-murid perempuan. Seperti di Irak dua dekade silam, daftar korporasi yang akan menuai keuntungan dari kontrak militer pascaperang sudah mulai beredar di Washington bahkan sebelum asap mereda. Raytheon mencatat kenaikan harga saham. Lockheed Martin mengumumkan produksi dipercepat untuk memenuhi permintaan para warmongers di sekeliling Trump.

Desain Impunitas

Mengapa semua ini bisa terus terjadi? Bagi saya, jawabannya bukan sekadar kekuatan militer, meskipun Amerika memang membelanjakan lebih banyak uang untuk persenjataan daripada gabungan sepuluh negara terbesar berikutnya. Jawabannya juga bukan sekadar syahwat perampokan sumberdaya alam untuk memerkaya perusahaan-perusahaannya, meskipun pola geografis intervensi Amerika sangat konsisten mengikuti peta minyak, gas, tembaga, kobalt, dan mineral-mineral strategis yang tidak bisa dipisahkan dari peta perang-perang itu. Jawabannya yang paling dalam, dan paling jarang dibicarakan dengan jujur, adalah impunitas yang telah dirancang dengan cermat ke dalam arsitektur tata kelola global itu sendiri: sebuah sistem yang memungkinkan negara paling gemar dan sering berperang di planet ini untuk juga menjadi penjaga gerbang dari satu-satunya lembaga yang seharusnya mengadilinya.

PBB lahir dari kompromi yang memberikan hak veto kepada lima pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat. Mahkamah Internasional bisa diabaikan. Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki jurisdiksi atas warga Amerika, karena Amerika menolak meratifikasi Statuta Roma sambil, dengan wajah poker, mendorong negara-negara lain untuk tunduk pada hukum yang sama. Perusahaan-perusahaan seperti Halliburton, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Bechtel, ExxonMobil, dan Chevron memiliki kepentingan langsung untuk memastikan perang-perang berikutnya tetap datang, dan mereka memiliki lobi yang cukup kuat di Washington untuk memastikan kebijakan luar negeri Amerika tidak pernah terlalu jauh berubah, tidak peduli siapa yang duduk di Ruang Oval Gedung Putih.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain.

Amerika Serikat bisa terus melakukan semua ini—dari Teheran 1953 hingga Teheran 2026, dari Kinshasa hingga Kabul, dari Managua hingga Minab—bukan semata-mata karena senjatanya paling banyak dan lengkap atau karena mesin ekonominya haus akan minyak dan mineral. Ia bisa melakukannya karena selama delapan dekade ia telah merancang sebuah tatanan global di mana dirinya sendiri kebal hukum; di mana lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi justru menjadi instrumen untuk melegitimasi atau setidaknya mendiamkan agresinya; dan di mana korporasi yang mengambil keuntungan dari setiap bom yang dijatuhkan memiliki kepentingan langsung untuk memastikan bom-bom berikutnya terus dipesan, diproduksi, dan dikirim untuk mengamankan profit agar terus mengalir.

Selama hak veto masih berada di tangan mereka yang paling gemar berperang, selama Mahkamah Pidana Internasional masih bisa diabaikan oleh negara-negara yang paling membutuhkan pengadilannya, selama koalisi-koalisi alternatif masih terpecah oleh kepentingan sempit dan ketergantungan ekonomi masing-masing, maka kita tidak sedang menyaksikan anomali sejarah. Kita sedang menyaksikan sistem yang bekerja persis sebagaimana dirancang. Dan di suatu tempat, di antara reruntuhan sebuah sekolah dasar di Minab, di atas puing-puing rumah sakit di Gaza, atau di kuburan tanpa nama di dataran tinggi Guatemala, anak-anak yang tidak pernah meminta untuk lahir ke dalam kisah ini sedang menjadi bukti bahwa hukum internasional, tanpa kesatuan dunia yang sungguh-sungguh untuk menegakkannya, tidak lebih dari tinta di atas kertas yang dibakar oleh api yang sama, dari korek milik Amerika Serikat.

Keberlanjutan Bumi dan segala penghuninya?  Mustahil kita capai kalau kita biarkan Amerika terus membakarnya.

–##–

Depok, 20 Maret 2026