Piala Dunia adalah perayaan inklusivitas. Atau begitu yang selama ini saya dan kita semua percaya. Dan siapapun yang mengikuti berita-berita sekitar Piala Dunia 2026 tahu bahwa inklusivitas benar-benar telah dibuang ke tong sampah oleh negara yang ditunjuk sebagai tuan rumahnya.
Pensiunnya sebuah skenario emisi (RCP8.5) bukan berarti krisis iklim telah selesai. Tantangan besar justru semakin menghadang. Perjuangan mengatasi krisis iklim dalam skenario baru terus menuntut perhatian serius.
Ketika di jutaan layar orang menyaksikan Donald Trump dan Xi Jinping berjabat tangan di Zhongnanhai minggu lalu, yang ada di benak saya adalah bahwa dunia bukan hanya sedang menyaksikan pertunjukan kekuasaan, melainkan juga sedang menghitung biaya dari ketidakpastian yang mereka ciptakan bersama.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
UGM menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia.
Siapapun yang memahami sepak terjang Trump sadar bahwa kata ‘perdamaian’ di situ dipilih dengan cermat, bukan lantaran ia mencerminkan tujuan yang sesungguhnya, melainkan justru karena ia menyembunyikan tujuan jahatnya.
