Oleh: Jalal

Tak ada orang waras yang punya informasi memadai tentang Donald Trump percaya kepada dia ketika membuat Board of Peace alias Dewan Perdamaian. Siapapun yang memahami sepak terjang Trump sadar bahwa kata ‘perdamaian’ di situ dipilih dengan cermat, bukan lantaran ia mencerminkan tujuan yang sesungguhnya, melainkan justru karena ia menyembunyikan tujuan jahatnya. Dalam sejarah hubungan internasional, instrumen paling kuat bukanlah senjata, ia adalah narasi. Dan narasi yang paling efektif adalah yang terdengar paling mulia tetapi dilancarkan oleh orang paling jahat.  Kita kini agaknya sedang berhadapan dengan salah satu narasi paling berbahaya dalam sejarah diplomasi kontemporer.

Pada 28 Februari 2026 peluru kendali jarak jauh Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Iran dalam operasi yang diberi nama Roaring Lion dan Epic Fury. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Yang dilaporkan kedua negara agresor itu, fasilitas-fasilitas nuklir dan militer dihancurkan. Tetapi seluruh dunia menyaksikan sebuah madrasah khusus perempuan hancur dan puluhan, kalau bukan lebih dari seratus, anak-anak meninggal. Dan yang membuat ini bukan sekadar tindakan militer biasa, melainkan pengkhianatan diplomatik yang belum pernah terjadi dalam skala seperti ini: ketika bom-bom itu dijatuhkan, Iran dan Amerika Serikat masih berada di meja perundingan nuklir yang dimediasi Oman. Ronde ketiga negosiasi di Jenewa baru saja gagal; ronde berikutnya telah dijadualkan. Iran masih percaya bahwa jalur diplomatik terbuka. Lalu bom pun berbicara.

Ini bukan insiden tunggal. Ini adalah kali kedua dalam delapan bulan pemerintahan Trump menyerang Iran di tengah perundingan yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Oman, negara yang menjadi perantara dan menjamin proses itu, menyatakan sangat prihatin bahwa negosiasi yang serius telah sekali lagi dirusak, bukan dihentikan. Dirusak oleh pihak yang mengaku sedang mencari perdamaian dan memimpin Dewan Perdamaian.

Dan tokoh yang mengoordinasikan perundingan nuklir itu dari sisi Amerika? Jared Kushner, menantu Trump yang juga duduk sebagai anggota Executive Board of Peace. Seorang pria yang hadir di meja diplomasi Iran sambil diam-diam memersiapkan pengeboman, adalah orang yang sama yang meminta dunia percaya untuk membangun perdamaian di Palestina.  Kepercayaan macam apa yang bisa lahir dari sana?

Sebelum 28 Februari, sudah cukup banyak alasan untuk tidak memercayai Board of Peace, jika saja benak-benak yang waras membaca piagamnya. Dokumen itu menempatkan Trump sebagai ketua permanen yang hanya bisa digantikan oleh penerus yang ia tunjuk sendiri. Ia memberikan otoritas eksklusif kepada satu individu untuk mengangkat dan memberhentikan anggota, menetapkan agenda, dan mengeluarkan resolusi. Keanggotaan permanen bagi negara lain tersedia dengan membayar satu miliar dolar AS, dan mereka harus memercayakan kontrol efektif tetap berada di tangan Trump. Bloomberg menyebutnya dengan tegas: Trump memegang “ultimate decision-making power” atas seluruh Board.  Ini jelas bukan multilateralisme, melainkan unilateralisme berkostum koalisi.

Yang lebih mendasar lagi, piagam Board of Peace tidak menyebut Palestina di manapun. Rakyat yang paling berkepentingan dengan nasib Gaza tidak memiliki representasi yang bermakna dalam lembaga yang diklaim dibentuk untuk masa depan mereka. Mantan pejabat PLO Diana Buttu menyebut dewan ini sebagai upaya untuk menormalisasi genosida. Noura Erakat, pengacara hak asasi manusia terkenal, menyatakan bahwa tujuan sesungguhnya adalah memaksakan kehendak Trump—dan di baliknya adalah perintah Zionis Israel—kepada rakyat Palestina. Ini adalah antitesis dari dan pengkhianatan terhadap right to self-determination, hak paling fundamental dalam hukum internasional modern.

Sementara itu, mandat Board yang disetujui Dewan Keamanan PBB terbatas pada Gaza, dan hanya hingga akhir 2027. Namun piagam yang dibawa ke Davos tidaklah menyebut Gaza sama sekali.  Ini  memerkuat kecurigaan bahwa Trump menggunakan krisis Palestina sebagai batu loncatan untuk membangun institusi ‘resolusi konflik’ global yang ia kendalikan sepenuhnya—sebuah PBB tandingan yang hanya dia sendiri yang bakal menentukan apapun. Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan di Konferensi Keamanan Munich bahwa Board of Peace sama sekali tidak mencerminkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang membentuknya. Rusia, Tiongkok, Aljazair, Prancis, dan sejumlah negara lain telah menyatakan keberatan yang sama.

Jared Kushner yang berada di meja perundingan dengan Iran itu beberapa minggu lalu di Davos memresentasikan apa yang disebut sebagai rencana induk untuk Gaza.  Tetapi wujudnya sangat menyerupai projek Riviera milik Trump: sebuah visi tentang pariwisata pantai, pusat data, kawasan residensial premium, dan kompleks pelabuhan untuk mengakses pencurian gas alam Gaza Marine. Duduk di sebelahnya adalah Yakir Gabay, miliarder pengembang properti Israel-Siprus yang merupakan rekan dekat Kushner. Amerika Serikat bahkan dilaporkan sudah merencanakan pembangunan pangkalan militer baru di selatan Gaza.

Pertanyaannya kemudian tak bisa dihindari: apakah Board of Peace hadir untuk membangun masa depan rakyat Palestina, atau untuk membuka jalan bagi projek real estate dan eksploitasi sumberdaya milik rakyat Palestina oleh para oligarkh yang mengaku sebagai pembawa perdamaian?  Sementara itu, di lapangan, selama periode yang disebut sebagai ‘gencatan senjata’, lebih dari enam ratus warga Palestina tewas dalam serangan-serangan yang terus berlanjut. Dapatkah kita menyebut ini gencatan senjata dengan jujur? Jelas ini bukan upaya perdamaian. Ini adalah pelembagaan kekerasan dengan kata-kata yang lebih sopan.

Kini kembali ke momen 28 Februari. Chatham House, lembaga think-tank hubungan internasional paling bergengsi di dunia, menyatakan bahwa serangan itu membuat preseden yang mengkhawatirkan dengan menyerang ketika perundingan tidak berjalan seperti yang diinginkan Washington. Kuba menyebutnya sebagai tindakan yang mengancam dan secara serius membahayakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan regional dan internasional. IAEA maupun para ahli nuklir lainnya tidak menemukan bukti bahwa Iran telah melanjutkan pengayaan uranium. Perang dimulai bukan karena ancaman terverifikasi, melainkan karena pilihan politik untuk melayani kepentingan Israel.

Dan Trump, dalam postingan yang memberitakan kematian Khamenei, menyatakan bahwa pemboman yang parah dan ‘tepat sasaran’ akan terus berlanjut tanpa gangguan untuk mencapai tujuan: PERDAMAIAN. Ia mengetik kata ‘perdamaian’ dalam huruf kapital. Seolah volume suara bisa mengubah hakikat sebuah pemboman.  Tetapi inilah yang terjadi ketika sebuah kata kehilangan maknanya: ia digunakan untuk menutupi kebalikannya. Board of Peace adalah nama yang dipilih oleh orang yang percaya bahwa bom bisa menciptakan damai, bahwa pengusiran bisa disebut rekonstruksi, dan bahwa diplomasi adalah taktik untuk mengulur waktu sambil daftar target dan rencana jahat disempurnakan.

Tanpa ragu, Indonesia harus pergi dari institusi ini. Tidak dengan malu-malu, tidak dengan bahasa diplomatik yang ambigu, tetapi dengan tegas, dan dengan penjelasan yang jelas kepada komunitas internasional tentang mengapa.  Alasannya bukan sekadar pragmatisme—meski argumen pragmatisnya pun kuat. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, suara penting di OKI dan G20, dan salah satu demokrasi terbesar di Asia. Bergabung dengan Board of Peace telah dan akan terus menggerus kepercayaan komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia pada hak asasi manusia dan hukum internasional.

Tetapi ini tidak seharusnya dilihat hanya sebagai persoalan pragmatisme reputasi. Ini soal jatidiri Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tidak ambigu: kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Doktrin bebas-aktif tidak memberi ruang bagi keanggotaan dalam institusi yang dikendalikan secara eksklusif oleh satu kepala negara dari satu negara, apalagi dia menyatakan akan tetap memegang kendali walau sudah tak jadi kepala negara. Bergabung dengan Board of Peace sama sekali bukan perwujudan aktif, melainkan subordinasi yang mahal, karena untuk keanggotaan permanen pun negara harus membayar satu miliar dolar demi hak untuk duduk di meja yang tetap dikendalikan orang lain.

Dan kini, setelah 28 Februari, ada dimensi yang jauh lebih berat: Indonesia akan menjadi bagian dari institusi yang diarsiteki oleh pemerintahan yang terbukti membunuh kepala negara di tengah perundingan diplomatik yang masih berlangsung. Ini bukan tuduhan. Ini fakta yang tercatat, diakui, bahkan dirayakan oleh Trump sendiri dalam huruf kapital.

Hukum internasional memiliki adagium klasik: ex injuria jus non oritur—dari ketidakadilan, hukum tidak lahir. Prinsip yang sama berlaku untuk perdamaian: dari pengkhianatan, perdamaian tidak lahir.  Board of Peace dibangun di atas fondasi pengecualian representasi Palestina, kepentingan komersial yang menyamar sebagai kemanusiaan, mandat yang melampaui legitimasi PBB yang diberikan kepadanya, dan kini, yang paling telanjang dari semua, oleh kepala pemerintahan yang memilih bom ketika perundingan belum menghasilkan apa yang mereka inginkan.

Tidak ada alasan logis, moral, maupun konstitusional yang membenarkan Indonesia untuk tetap berada di dalamnya. Setiap hari Indonesia bertahan di institusi ini adalah hari di mana Indonesia meminjamkan legitimasinya kepada projek yang—dengan segala bukti yang tersedia—bukan tentang perdamaian, melainkan tentang kekuasaan.

Indonesia harus menarik diri. Sekarang. Dan dengan kepala tegak.

–##–