Bumi dan Indonesia Tak Bisa Menunggu

Oleh: Jalal

Ketika di jutaan layar orang menyaksikan Donald Trump dan Xi Jinping berjabat tangan di Zhongnanhai minggu lalu, yang ada di benak saya adalah bahwa dunia bukan hanya sedang menyaksikan pertunjukan kekuasaan, melainkan juga sedang menghitung biaya dari ketidakpastian yang mereka ciptakan bersama.

Selama dua hari di Beijing, 14–15 Mei 2026, Trump dan Xi duduk bersama dalam sebuah pertemuan puncak yang oleh banyak analis disebut sebagai ujian penentu bagi dinamika dua kekuatan terbesar yang secara bersamaan saling membutuhkan dan saling mencurigai itu. Analis HSBC Justin Feng menunjukkan bahwa lantaran AS dan Tiongkok, ditambah Uni Eropa kini menyumbang 60% dari PDB global, hubungan keduanya bukan sekadar urusan bilateral, melainkan arsitektur perekonomian dunia itu sendiri. Namun yang lebih menarik dari angka-angka itu adalah apa yang tidak diselesaikan dalam pertemuan tersebut, dan mengapa ketidakselesaian itu justru memberi kita peta yang lebih jujur tentang dunia yang sedang kita tinggali.

Trump meninggalkan Beijing dengan pernyataan yang hangat namun kabur: “Ini sungguh beberapa hari yang luar biasa,” katanya. Sementara Xi menyerukan pentingnya pengaturan ulang diplomatik dan menyebut kedua negara sebagai mitra, bukan rival. Retorika yang indah. Tapi di bawah permukaannya, tiga isu yang sangat besar yang saya tunggu-tunggu sebagai hasil utama pertemuan—Taiwan, tarif, dan Teluk Persia—tetaplah membara, dan masing-masing membawa konsekuensi yang jauh melampaui batas-batas kekuasaan kedua pemimpin itu sendiri.

Taiwan: Penting namun Absen

Tidak ada momen dalam pertemuan itu yang lebih menggentarkan dari pernyataan Xi soal Taiwan. Dalam pernyataan resmi Beijing, Xi memeringatkan bahwa jika isu Taiwan ditangani dengan baik, hubungan bilateral akan menikmati stabilitas secara keseluruhan. Jika tidak, kedua negara akan mengalami benturan bahkan konflik, yang menempatkan seluruh hubungan dalam bahaya besar. Kalimat itu sangat terasa bukan sebagai sekadar pernyataan diplomatik biasa, melainkan peringatan tentang tekanan yang terus naik di kawasan paling eksplosif di planet ini.

Xi menyebut Taiwan sebagai isu paling penting dalam hubungan AS-Tiongkok, dengan taruhan yang menurutnya tak bisa lebih tinggi lagi. Di sisi lain, Washington memainkan kartu ambiguitas: Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan posisi AS soal Taiwan tidak berubah, sambil menambahkan bahwa Tiongkok “… selalu mengangkatnya dari sisi mereka, kami selalu memerjelas posisi kami, lalu kami beralih ke topik lain.” Pernyataan resmi Gedung Putih sendiri bahkan tidak menyebut Taiwan sama sekali.

Apa artinya ini bagi stabilitas kawasan? Sangat banyak. Setiap ambiguitas strategis AS di Selat Taiwan adalah ketidakpastian baru bagi seluruh Indo-Pasifik termasuk Indonesia, yang berbagi laut dengan jalur perdagangan yang akan menjadi medan konflik pertama jika eskalasi terjadi.

Tarif: Perdagangan Sebagai Senjata

Pada hari pertama pertemuan, kedua pihak sepakat untuk membangun hubungan AS-Tiongkok yang konstruktif dan stabil secara strategis, yang dinyatakan oleh Beijing dideklarasikan sebagai panduan untuk tiga tahun ke depan. Kedua pemimpin mendiskusikan cara meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk memerluas akses pasar bagi bisnis AS di Tiongkok dan meningkatkan investasi Tiongkok di Amerika. Ikut hadir dalam rombongan Trump adalah sejumlah nama besar bisnis Amerika: Elon Musk dari Tesla, Jensen Huang dari Nvidia, Tim Cook dari Apple, Larry Fink dari BlackRock—sebuah orkestra korporasi raksasa yang memberi sinyal bahwa pertemuan ini lebih banyak soal kepentingan modal daripada relasi bilateral biasa.

Namun di balik acara makan malam dan foto-foto berjabat tangan, arsitektur tarif yang telah mengguncang rantai pasok global belum bergeser. Pada Oktober sebelumnya, Washington memang setuju menurunkan tarif untuk semua barang Tiongkok, sementara Beijing menjeda pembatasan ekspor logam tanah jarang.  Ini lebih seperti sebuah gencatan senjata yang rapuh, bukan perdamaian. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang terjebak di antara dua raksasa perdagangan ini, gencatan senjata transaksional semacam itu hanyalah jeda, bukan kepastian.

Yang lebih jauh mengkhawatirkan adalah logika di balik tarif itu sendiri. Ketika perdagangan dijadikan senjata, bukan difungsikan sebagai instrumen untuk saling tumbuh, yang pertama kali dirugikan adalah koordinasi global: koordinasi kebijakan iklim, koordinasi standar keberlanjutan, koordinasi pembiayaan energi terbarukan. Tatanan yang dibangun atas gencatan senjata perdagangan tidak memiliki stamina untuk menghadapi tantangan-tantangan yang membutuhkan kepatuhan lintas-batas selama beberapa dekade.

Teluk Persia: Selat yang Menentukan Segalanya

Barangkali tidak ada isu yang lebih mengungkapkan kerentanan tatanan dunia saat ini daripada nasib Selat Hormuz. Tiongkok adalah pembeli terbesar minyak Iran yang membeli lebih dari 80% ekspor minyak mentah Teheran, sementara sekitar separuh dari impor minyak mentah Beijing berasal dari kawasan itu. Gangguan di Teluk Persia telah membuat pengiriman komersial rentan terhadap serangan dan keterlambatan.

Trump mengatakan bahwa ia dan Xi “… merasakan hal yang sama soal Iran. Kami ingin itu berakhir. Kami tidak ingin mereka memiliki senjata nuklir. Kami ingin Selat tetap terbuka.” Xi menyatakan keberatan Beijing atas ‘militarisasi’ jalur energi vital itu dan menyampaikan minat Tiongkok untuk membeli lebih banyak minyak AS guna mengurangi ketergantungan pada minyak dari Asia Barat. Sementara itu, pada saat pertemuan berlangsung kapal tanker dan kapal kargo terus diserang atau disita di perairan Oman, seakan menjadi pengingat bahwa konsensus di meja perundingan belum tentu mengubah realitas di lautan.

Bagi dunia, blokade Hormuz bukan hanya krisis energi jangka pendek. Ia adalah bukti betapa rentannya seluruh arsitektur ekonomi global terhadap satu titik cekik geografis. Dan ironisnya, krisis itulah yang sedang memainkan peran paling signifikan dalam mendorong percepatan transisi energi. Bukan karena kesadaran iklim, melainkan karena rasa takut geopolitik.

Ketika Geopolitik Memangsa Agenda Bumi

Di sinilah paradoks paling menyakitkan dari pertemuan di Beijing itu terbentang. Sementara Trump dan Xi bernegosiasi tentang siapa yang akan membeli berapa banyak sapi dan kedelai, agenda keberlanjutan Bumi terancam menjadi korban sampingan dari ambisi kekuasaan keduanya.  Analis dari Council on Foreign Relations menggambarkan pertarungan petrostate vs electrostate sebagai poros baru politik internasional. Trump mengejar dominasi energi berbasis minyak dan gas, sementara Xi membangun elektrifikasi yang menjanjikan pembangunan ekonomi lebih cepat dan lebih aman dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Kepala iklim PBB Simon Stiell, yang berpidato di Beijing tepat saat Trump bertemu Xi, memuji kepemimpinan Tiongkok dalam hal ini dengan pernyataan yang bisa dibaca sebagai sangat memihak: “Semakin jauh Tiongkok melangkah, semakin cepat transisi energi bersih berakselerasi.”

Tapi pujian itu sesungguhnya masih menyimpan ironi yang pahit. Tiongkok adalah emiter gas rumah kaca terbesar di dunia. Xi baru-baru ini mengumumkan target reduksi emisi absolut pertama Tiongkok  memotong emisi neto 7-10% dari puncaknya pada 2035. Ini jelas sebuah langkah penting, namun jauh dari cukup menurut banyak ilmuwan iklim. Di sisi lain, Amerika Serikat di bawah Trump justru berjalan ke arah berlawanan: Trump telah memulai proses penarikan diri dari UNFCCC setelah sebelumnya menginisiasi proses keluar dari Perjanjian Paris untuk kedua kalinya.

Jadi, ketika kedua negeri dengan emisi terbesar itu bertemu, urusan emisi benar-benar absen. Pertemuan cenderung diisi oleh akrobat dan basa-basi diplomatik, juga kepentingan nasional yang disamarkan sebagai ‘kepemimpinan’ global.  Apakah Xi berpikir bahwa Trump adalah pemimpin yang mustahil diajak berunding apalagi bekerjasama untuk iklim, sehingga menunggu penggantinya menjadi lebih masuk akal?  Mungkin saja. Tetapi, bencana iklim terus berlangsung tanpa menunggu konsensus geopolitik.

Apa yang Perlu Dilakukan Indonesia?

Dalam kekacauan ini, Indonesia berada di posisi yang penuh potensi sekaligus penuh bahaya. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengunjungi Moskow untuk bertemu Putin selama lima jam, menandatangani kesepakatan akses minyak dan gas Rusia. Ini adalah sebuah langkah hedging yang pragmatis di tengah lonjakan harga energi akibat serangan ilegal AS dan Israel terhadap Iran. Sementara itu, Indonesia juga menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang lama tertunda dengan Uni Eropa, sebuah pencapaian strategis yang membuka ruang diversifikasi pasar di luar ketergantungan pada AS dan Tiongkok.

Namun, dari sudut pandang keberlanjutan, diversifikasi sumber migas dan perdagangan saja jauh dari cukup. Yang Indonesia butuhkan adalah sebuah doktrin keberlanjutan yang otonom dan berani—bukan keberlanjutan yang disetir Washington, Beijing, atau Brussels. Beberapa langkah konkret yang menurut saya sangat mendesak adalah:  Pertama, Indonesia harus mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan mineral kritis dunia dengan syarat-syarat yang berpihak pada transformasi industri domestik, bukan sekadar ekspor bahan mentah. Nikel, tembaga, dan tanah jarang Indonesia adalah kartu truf dalam tatanan energi baru, tapi hanya jika dimainkan dengan strategi, bukan transaksionalisme reaktif.

Kedua, Indonesia perlu memimpin agenda keberlanjutan ASEAN dengan lebih proaktif, mengisi kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan AS. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menolak dipaksa memilih dalam dikotomi bipolar.  Strategi hedging yang selama ini dijalankan perlu ditingkatkan menjadi kepemimpinan aktif, bukan sekadar penghindaran konflik.  Ketiga, dan barangkali yang paling penting: agenda keberlanjutan harus ditempatkan di luar jangkauan volatilitas geopolitik. Ini berarti membangun arsitektur pembiayaan iklim domestik yang tidak bergantung sepenuhnya pada iklim investasi asing, memerkuat regulasi lingkungan yang dapat bertahan melewati pergantian pemerintahan, dan, yang paling menantang, membangun konsensus publik bahwa keberlanjutan bukan kemewahan di masa damai, melainkan keniscayaan yang perlu diperjuangkan bahkan di masa gejolak.

Pertemuan Beijing mengajarkan satu hal dengan sangat jelas: ketika dua kekuatan besar sibuk mengatur pembagian dunia di antara mereka negara negara yang menunggu ‘izin’ untuk bertindak akan selalu terlambat. Bumi tidak punya waktu untuk menunggu konsensus dua raksasa tersebut. Dan Indonesia dengan hampir 290 juta penduduk, ekosistem yang tak ternilai, dan posisi geostrategi yang tak tergantikan, tidak punya alasan untuk terus menunggu.  Teluk Persia masih akan membara. Selat Taiwan mungkin akan semakin tegang. Tarif bakal masih dimainkan oleh Trump. Tapi krisis iklim tidak bisa diredam dengan menunggu isu-isu itu diselesaikan dulu di antara kedua raksasa.

–##–