Oleh: Jalal

Di balik pintu kaca kedap suara di lantai-lantai marmer Midtown Manhattan hingga kantor pusat di Berlin, sebuah standar baru ‘jurnalisme’ sedang dipancangkan. Bukan tentang kecepatan atau akurasi berita, melainkan tentang kesetiaan ideologis yang kini menjadi syarat mutlak bagi mereka yang memegang papan ketik komputer. Di tengah lanskap media global yang semakin menyempit hingga Mei 2026 ini, pertanyaan mengenai siapa yang memiliki narasi kini bertransformasi menjadi pertanyaan yang lebih eksistensial: apakah kebenaran masih memiliki ruang untuk bernapas tanpa izin dari pemilik modal?

Peta kepemilikan media massa dunia telah mengalami konsolidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang merger raksasa—termasuk akuisisi Warner Bros. Discovery oleh Netflix senilai $82,7 miliar pada akhir 2025 dan pengambilalihan Paramount Global oleh keluarga Ellison melalui Skydance Media—telah menciptakan segelintir entitas yang mengontrol arus informasi global. Namun, bagi para pengamat ekonomi politik media yang kritis dan teliti, masalah utamanya bukanlah sekadar monopoli ekonomi, melainkan penyelarasan ideologis yang sistematis, terutama dalam liputan mengenai Israel dan gerakan Zionisme.

Saat Teknologi Bertemu Ideologi

Pengambilalihan Paramount Global—induk dari CBS News yang legendaris—oleh David Ellison merupakan proklamasi era baru di mana media massa tidak lagi dipandang sebagai institusi publik, melainkan sebagai instrumen projeksi kekuatan politik. David Ellison, dengan dukungan finansial tak terbatas dari ayahnya, pendiri Oracle dan orang nomor 6 paling tajir sedunia Larry Ellison, kini memegang kendali atas salah satu corong informasi terbesar di dunia.

Larry Ellison, yang dikenal sebagai salah satu pendukung finansial paling gigih bagi kepentingan pro-Israel di Silicon Valley, telah lama dipandang oleh para kritikus sebagai sosok yang ingin ‘menyelaraskan’ arus informasi Barat dengan visi geopolitik tertentu. Dampak dari akuisisi ini terasa seketika di ruang berita CBS. Laporan-laporan investigasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan, yang sebelumnya mendapatkan ruang meski terbatas, kini menghadapi proses penyuntingan yang brutal. Para editor senior melaporkan adanya pedoman baru yang tak tertulis: setiap kritik terhadap kebijakan militer Israel harus ‘diimbangi’ dengan narasi defensif yang begitu tebal sehingga inti dari berita tersebut seringkali terkubur.

“Kita tidak lagi bicara tentang jurnalisme,” ujar seorang mantan koresponden luar negeri CBS yang mengundurkan diri bulan Maret lalu. “Kita bicara tentang manajemen reputasi sebuah negara yang dilakukan melalui frekuensi publik.”

Bari Weiss dan Senjakala Kompetensi

Di tengah badai konsolidasi ini, penunjukan Bari Weiss sebagai konsultan editorial senior dan pengawas kebijakan konten di beberapa entitas media di bawah pengaruh Ellison telah memicu kemarahan di kalangan jurnalis veteran. Weiss, mantan editor opini The New York Times yang membangun kariernya di atas retorika kebebasan berbicara, kini justru dipandang sebagai arsitek dari bentuk baru penyaringan informasi yang bersifat ideologis.

Bagi para kritikus, Weiss adalah personifikasi dari ketidakkompetenan yang dipoles oleh loyalitas. Tanpa latar belakang manajemen berita yang mumpuni, ia dituduh mengubah ruang redaksi menjadi laboratorium bagi narasi pro-Zionis yang agresif. Di bawah pengaruhnya, batas antara opini dan berita menjadi kabur. Isu-isu sensitif terkait Palestina kini seringkali diserahkan kepada penulis-penulis yang memiliki rekam jejak dukungan tanpa syarat terhadap Israel, sementara suara-suara yang menyerukan objektivitas malah disingkirkan dengan dalih melindungi media massa dari disinformasi.

Penunjukan Weiss bukan sekadar masalah preferensi editorial, melainkan sinyal bahwa kompetensi jurnalistik—kemampuan untuk membedakan fakta dari propaganda—kini berada di bawah kesetiaan ideologis dalam hierarki nilai perusahaan media modern.

Kasus Axel Springer

Kasus Ellison bukanlah anomali tunggal. Baru-baru ini, pada April 2026, Mathias Döpfner, CEO Axel Springer—raksasa media yang membawahi Politico, Business Insider, dan The Telegraph—memberikan ultimatum yang mengguncang ruang redaksi. Dalam pertemuan internal yang bocor, Döpfner menegaskan bahwa dukungan terhadap hak eksistensi Israel adalah salah satu dari ‘Essentials’ atau nilai inti perusahaan yang tidak dapat ditawar.

Pesan tersebut jelas: mereka yang tidak sejalan dengan prinsip ini dipersilakan mencari pekerjaan di tempat lain. Ketika kebijakan editorial sebuah media besar secara eksplisit mewajibkan dukungan terhadap satu pihak dalam konflik geopolitik, maka konsep objektivitas yang selama ini diagungkan oleh sekolah-sekolah jurnalisme seketika runtuh. Bias pro-Israel dalam media Barat, yang selama beberapa dekade dianggap sebagai produk kedekatan budaya Judeo-Christian, kini telah terlembagakan melalui struktur kepemilikan dan dipatrikan ke dalam nilai-nilai tertulis perusahaan.

Laporan terbaru bertajuk ‘Framing Gaza’ yang dirilis pada akhir 2025 saja sudah memberikan data empiris yang mencemaskan, juga memuakkan. Analisis terhadap delapan outlet media utama Barat menunjukkan bahwa frekuensi penyebutan ‘Israel’ dalam konteks defensif jauh melampaui penyebutan ‘Palestina’ dalam konteks penderitaan manusia. Penggunaan kata kerja pasif untuk menggambarkan korban sipil di Gaza—kontras dengan kata kerja aktif untuk tindakan kelompok perlawanan—telah menjadi standar operasional yang halus namun menumpulkan benak dan hati.

Ketidakandalan media saat ini juga dipicu oleh integrasi teknologi AI dalam penyaringan berita. Banyak platform distribusi informasi kini menggunakan algoritma yang dilatih dengan parameter yang bias. Laporan investigasi menunjukkan bahwa istilah-istilah yang terkait dengan narasi Palestina sering kali diberi bendera merah secara otomatis, sementara narasi resmi dari militer Israel diberikan prioritas melalui sistem white-listing. Ini adalah bentuk kontrol narasi yang jauh lebih efektif daripada sensor pemerintah di negara otoriter sekalipun, karena ia bersembunyi di balik jubah ‘standar komunitas’ yang seakan berfungsi melindungi masyarakat padahal intensinya persis sebaliknya.

Protes dari Balik Meja Redaksi

Ketidaktahanan terhadap tekanan ideologis ini memicu fenomena yang kini dikenal sebagai ‘The Great Journalistic Exodus’. Sejak awal 2026 saja, puluhan jurnalis terkemuka dari The New York Times, The Washington Post, dan jaringan berita utama lainnya telah memutuskan untuk mengundurkan diri.

Pengunduran diri massal ini bukan karena kelelahan, melainkan sebagai bentuk protes moral. Di The Washington Post, pengunduran diri tiga pemenang Pulitzer Prize dalam satu minggu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri. Dalam surat pengunduran diri yang bocor, mereka menuliskan bahwa “objektivitas telah menjadi barang mewah yang tidak lagi mampu dibeli oleh pemilik media kita.” Pemilik yang mereka maksud itu adalah Jeff Bezos, yang adalah orang paling kaya keempat di dunia yang ketika membeli media massa tersebut bersumpah untuk mendukung objektivitas.

Eksodus ini menciptakan lubang besar dalam kualitas liputan tentang konflik di Asia Barat. Pos-pos penting di Yerusalem dan Beirut kini seringkali diisi oleh reporter muda yang lebih mudah diarahkan atau, dalam beberapa kasus, oleh staf yang secara terbuka berafiliasi dengan lembaga pemikir (think tanks) yang didanai oleh lobi-lobi pro-Israel. Hasilnya adalah jurnalisme The Washington Post yang seragam, tumpul, dan semakin tidak bisa dipercayai.

Masa Depan Tanpa Penjaga Objektivitas

Dampak kondisi ini semua terhadap kepercayaan publik sangat menghancurkan. Survei-survei terbaru selalu menunjukkan bahwa persentase responden di bawah usia 30 tahun yang memercayai liputan media massa arus utama mengenai konflik di Asia Barat telah anjlok ke titik terandah. Ketidakmampuan media arus utama untuk menyajikan narasi yang berimbang telah menciptakan kekosongan informasi yang berbahaya. Publik mulai menyadari adanya kesenjangan lebar antara apa yang mereka lihat di rekaman mentah media sosial dan apa yang disajikan dalam berita yang disajikan grup-grup media massa besar. Di media sosial mereka menyaksikan genosida secara hampir real-time di Gaza, sementara kata itu diharamkan dipergunakan oleh media massa arus utama bahkan ketika para sarjana soal genosida sudah sepakat menggunakan label itu.

Sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana jurnalisme Barat melepaskan klaimnya atas keadilan universal. Konsentrasi kepemilikan di tangan keluarga seperti Ellison dan pengaruh figur seperti Weiss telah menciptakan echo chamber yang sangat mahal. Media-media ini mungkin masih memiliki jangkauan puluhan atau ratusan juta orang, namun mereka kehilangan otoritas moralnya.

Ketika media massa berhenti menjadi wasit yang netral dalam konflik internasional dan mulai mengenakan seragam Tim Israel, maka yang terjadi bukan lagi jurnalisme, melainkan peperangan informasi. Para jurnalis yang keluar adalah mereka yang menolak untuk menjadi tentara dalam perang tersebut. Media massa tidak lagi bisa diandalkan untuk memberikan gambaran objektif karena mereka tidak lagi berdiri sebagai pengamat; mereka adalah peserta aktif. Aktif mendukung kolonialisme, apartheid dan genosida.

Dunia mungkin masih membaca berita-berita dari beragam media massa yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh pemodal pro-Israel, namun mereka tidak lagi memercayainya. Dan dalam dunia jurnalisme, ketika kepercayaan hilang, yang tersisa hanyalah propaganda yang sangat mahal—sebuah narasi yang dibeli dengan harga tinggi, namun dibayar dengan harga yang lebih mahal lagi: kebenaran itu sendiri.

–##–

Jakarta, 7 Mei 2026 10:20