Oleh: Farhan Helmy *

Sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan selamat kepada Bung Jumhur Hidayat atas amanah barunya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Yang saya kenal sebagai Denci semasa aktif di kemasiswaan ITB.

Kita semua memahami bahwa ruang gerak kebijakan tidaklah luas, dan waktu tidak selalu berpihak. Dan Bung, andapun berada dalam situasi ini.

Namun justru dalam keterbatasan itulah kepemimpinan Bung diuji. Di tengah realitas ekonomi-politik yang kompleks, selalu ada ruang, sekecil apa pun, untuk mengambil posisi yang jelas, berani, dan transformatif.

Bukan hanya dalam menjaga lingkungan, tetapi dalam memastikan bahwa agenda keberlanjutan benar-benar inklusif, adil, dan tidak meninggalkan siapa pun.

Sejak kecelakaan di 2015, dan mendeklarasikan sebagai difabel berkursi roda tahun 2021. Saya mulai dengan kutipan ini:

> “Beberapa sentimeter dapat menentukan apakah seseorang termasuk atau tersisih”.

Di tengah diskursus global tentang menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C, banyak orang masih terhambat oleh sesuatu yang jauh lebih kecil: trotoar setinggi 1,5 cm. Bagi pengguna kursi roda, lansia, dan banyak kelompok rentan lainnya, hambatan kecil ini bukan sekadar persoalan teknis. Ia adalah bentuk eksklusi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Saya semakin melihat ini bukan sebagai kegagalan desain semata, tetapi sebagai cerminan dari cara kita berpikir.

Untuk memahami ini, saya mencoba melihatnya sebagai semacam panduan lapangan: bagaimana kita mengenali pola, melihat “kabut”, menghubungkan titik-titik, dan akhirnya merebut kembali peran kita dalam mengubah sistem.

Sering kali, apa yang kita anggap sebagai “wajar” sebenarnya bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari proses panjang pembiasaan. Ia dibentuk oleh institusi, budaya, dan relasi kuasa, lalu perlahan diterima tanpa dipertanyakan. Dalam kondisi ini, kita tidak hanya hidup di dalam sistem, kita juga ikut mereproduksinya dalam cara kita berpikir dan bertindak sehari-hari.

Di saat yang sama, sistem yang sebenarnya diciptakan oleh manusia sering kali tampak seolah-olah berdiri sendiri, seperti sesuatu yang tidak bisa diubah. Ketika hal ini terjadi, kita kehilangan rasa bahwa kita memiliki peran dan kendali. Padahal, justru dengan menyadari bahwa sistem adalah hasil pilihan manusia, kita membuka kemungkinan untuk membayangkan dan membangunnya kembali secara berbeda.

Pertama, kita perlu mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai “akal sehat.” Apa yang tampak wajar sering kali merupakan sesuatu yang dipelajari, dibentuk oleh institusi, budaya, bahkan lingkungan terdekat kita. Ia bukan sesuatu yang netral, melainkan bagian dari cara sistem mempertahankan dirinya.

Kedua, kita perlu menyadari bahwa sistem bukanlah sesuatu yang alami. Kita sering memperlakukan sistem yang diciptakan manusia seolah-olah tidak bisa diubah, seperti badai yang tak dapat dihentikan. Padahal kenyataannya sederhana: trotoar dibuat oleh manusia. Dan apa yang dibuat, bisa diubah.

Ketiga, kita perlu menghubungkan titik-titiknya. Hambatan yang kita hadapi bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Sebuah trotoar yang tidak aksesibel berkaitan dengan bagaimana kota dirancang, bagaimana prioritas ditentukan, dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Inklusi disabilitas, keadilan iklim, dan keadilan sosial bukanlah isu yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan yang saling terkait.

Dan yang terakhir, kita perlu mengubah cara kita memandang keahlian/kepakaran. Mereka yang mengalami langsung realitas ini bukan sekadar objek kebijakan, mereka adalah ahli atas pengalaman mereka sendiri.

Pengetahuan dari pengalaman langsung bukan pelangkap. Ini fondasi etik dan moral untuk membangun sistem yang lebih adil dan inklusif, tanpa diskriminasi.

Paradoks 1,5 bukan hanya tentang iklim atau aksesibilitas. Ini tentang relasi kuasa, tentang siapa yang menentukan apa yang dianggap normal, apa yang mungkin, dan apa yang layak diubah.

Dan mungkin langkah pertama adalah:

> Menyadari bahwa perjuangan untuk inklusi tidak hanya terjadi di ranah kebijakan atau infrastruktur, tetapi juga dalam cara kita melihat, memahami dunia, dan mengorganisir diri bersama sebagai warga.

Bumi sudah berbicara. Tapi selama kita masih mengabaikan yang tersisih, kita sebenarnya belum benar-benar mendengar.

–##–

* Farhan Helmy adalah Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lansia (DILANS) Indonesia.