Oleh: Zakki Hakim *

Toni menunjukkan lahan miliknya di Bandung Selatan yang baru dibajak untuk persiapan menanam kentang. Tanahnya coklat muda, agak berdebu dan mudah remuk – tanda kurangnya kandungan materi organik. Berpuluh tahun petani di wilayah ini intensif membajak tanah dan menggunakan pestisida, serta bergantung pada pupuk sintetik untuk memastikan produksi berbagai tanaman hortikultura ini dapat menghidupi mereka.

Pertanian regeneratif melihat tanah sebagai barang hidup, dan berupaya memaksimalkan materi organik yang menyuburkan tanah, sehingga tanaman lebih tahan penyakit dan hama, dan tanah lebih mampu menangkap karbon dari udara serta mengikat gas rumah kaca dan menahan zat hara di bawah tanah.

Pengabaian menahun atas pentingnya menjaga materi organik dalam tanah, berakibat pada lingkaran setan ketergantungan pada pestisida yang membunuh semua mikroorganisme tanah. Seharusnya bakteri “baik” dipertahankan untuk dapat menyuburkan tanaman secara alami, dan dapat mengurangi penggunaan pupuk sintetik. Logikanya sama seperti manusia yang menjaga bakteri probiotik di dalam lambung masing-masing agar tetap bisa mencerna nutrisi makanan yang masuk.

Toni, 25 tahun, adalah sarjana pertanian dan anak petani dari Jawa Timur. Dalam pekerjaan sebelumnya sebagai agronomis perusahaan perkebunan di Jawa Barat, Toni bertemu dengan petani lokal yang menyerah dan memutuskan menjual lahan miliknya, karena penghasilan dari bertani semakin kecil. Tidak berapa lama, Toni menjadi pemilik baru lahan tersebut.

“Saya ingin mendampingi petani dan membuat percontohan agar produksi lebih tinggi,” ucap Toni, yang juga mengajari teknik bertani kepada santri pesantren. “Supaya mereka punya keahlian praktis dan tertarik untuk bertani saat lulus dari pesantren.”

Sebetulnya dalam tahun produksi yang baik dan harga stabil, petani hortikultura di sini bisa mendapatkan rata-rata 2 juta rupiah per bulan untuk lahan setengah hektar. Namun saat pandemi Covid-19 mewabah Maret lalu, hasil panen tidak bisa disalurkan ke kota-kota besar, akibatnya harga jatuh, dan tidak bisa menutup biaya produksi yang tinggi.

Biaya produksi tinggi di Jawa Barat, dan Indonesia umumnya, bisa diatribusikan pada hasil panen per hektar yang rendah, ketergantungan pada produsen bibit unggul, pupuk sintetis dan pestisida yang mahal atau malah tidak selalu tersedia, kurangnya pengetahuan teknis petani, dan tidak sebandingnya biaya buruh tani dengan kinerja harian.

Bertani menjadi semakin tidak menguntungkan dan tidak menarik. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017, sebagian besar petani Indonesia berusia di atas 45 tahun, dan bahkan di Jawa Tengah berusia rata-rata 52 tahun. Jumlah petani pun menurun dari 31 juta di tahun 2003 ke 21 juta jiwa di 2017.

Pemerintah dan beberapa pihak mendorong reforma agraria, namun bagaimanakah memastikan petani akan mempertahankan lahannya atau meyakinkan pemuda untuk bertani jika kesuburan lahan pertanian terus menurun dan penghasilannya tidak menutup kebutuhan hidup? Faktanya Indonesia menghadapi krisis petani di tengah bonus demografi berupa besarnya jumlah penduduk usia produktif dan tren pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, ASEAN dan China, yang mana ketiga pasar ini akan meningkatkan permintaan makanan sehat berupa sayur-sayuran dan buah-buahan – alias komoditas bernilai tinggi.

Pada pertengahan 2020 ada sekitar 63 start-up pertanian di Indonesia, atau biasa disebut “agtech”. Umumnya mereka ingin merombak tatanan yang ada demi meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Istilahnya melakukan disrupsi. Seperti layaknya Gojek dan Uber membongkar zona nyaman transportasi umum Indonesia lima tahun yang lalu.

Wacana yang muncul diantaranya bagaimana memotong rantai pasok komoditas pertanian yang terlalu panjang, atau meninjau kembali porsi marjin laba yang dikatakan dinikmati terlalu besar oleh para rentenir dan perantara. Gamblangnya, bagaimana mengurangi tengkulak dan pengepul dari persamaan ini.

Masalahnya tengkulak dan pengepul sudah menjadi bagian dari tatanan sosial sejak beberapa generasi, bukan seperti taksi yang baru beberapa puluh tahun ada di Indonesia. Seringkali mereka adalah pemuka desa atau saudara yang dituakan, sehingga sulit dipotong dari rantai pasok. Tengkulak terkadang dilihat sebagai “lender of last resort” yang siap meminjamkan dananya kapan saja, untuk kebutuhan apa saja, dan tanpa agunan.

Sudah beragam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perusahaan yang bergerak dengan asumsi untuk memotong rantai tersebut. Namun setelah berpuluh tahun belum berhasil, perlu kiranya memikirkan model alternatif. Ibarat kata, ini seperti melakukan hal yang sama berulang-ulang namun mengharapkan hasil yang berbeda.

Barangkali menarik untuk diteliti, mungkin seratus tahun yang lalu kue keuntungan di desa cukup besar untuk dibagi antara petani, buruh tani, tengkulak dan pengepul. Namun hari ini porsi kuenya lebih banyak dimakan oleh orang di kota, misalnya karena asimetri informasi.

Boleh jadi, start-up perlu melirik untuk melakukan disrupsi pada alokasi “kue” ini. Bagaimana memperbesar kuenya, dan berapa bagian yang sepantasnya dinikmati oleh pelaku pertanian di desa dan kota. Bagaimana mengelola resiko yang ditanggung tengkulak dan pengepul agar bunga pinjaman bisa diturunkan dan harga di level petani tidak ditekan. Penelitian apa saja yang sudah melihat kriteria mana dalam model pasar persaingan sempurna (perfect competition market) yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan harga yang lebih adil pada komoditas tertentu di Indonesia.

Bisa juga ditelisik bahwa, sejak masa Orde Baru kemungkinan telah terjadi bias sistemik pengambilan kebijakan pertanian yang condong pada perspektif kepentingan urban, dikarenakan pejabatnya mayoritas adalah orang kota. Kebijakan cenderung bias pada harga komoditas dimurahkan di kota, dengan asumsi masyarakat marjinal urban akan sulit makan jika harga pangan di kota mahal. Sementara asumsinya, orang desa di saat sulit akan tetap bisa mendapatkan pangan cukup karena tinggal menanam di halaman rumahnya. Akibatnya harga komoditas di desa ditekan, lewat berbagai kebijakan pengendalian harga, demi orang kota.

Salah satu indikator adalah angka kemiskinan penduduk Indonesia bukan diukur dari pendapatan rupiah per hari atau per bulan, tapi dari pengeluaran untuk konsumsi kalori minimum. Jadi kesannya walaupun penghasilan orang desa rendah, tidak mengapa asalkan asupan gizinya cukup. Jika start-up mencari tantangan untuk menyejahterakan petani dan masyarakat pedesaan, maka isu bias urban ini ialah satu hal yang mungkin bisa didisrupsi guna memunculkan harga stabil yang lebih adil bagi penduduk desa dan kota.

Berbekal ilmu kuliah, pengalaman bekerja dan jaringan sesama agronomis, Toni membentuk tim bersama teman-teman sesama sarjana pertanian. Mereka akan menerapkan “best practice” dan mengandeng petani lain yang lahannya bersebelahan untuk bersama meningkatkan hasil produksi per hektarnya.

Tim Toni sudah pernah belajar mengenai ilmu tanah dan dasar pertanian regeneratif terpadu yang bisa mengembalikan kesehatan dan kemampuan tanah menangkap karbon. “Masalahnya teknik ini belum mainstream di sini,” ujar Toni, dan akan sangat menantang untuk mengajak petani mencoba teknik baru, sementara teknik yang konvensional pun sebenarnya belum sepenuhnya dikuasai dan diterapkan oleh petani. “Mungkin awalnya dikuatkan dulu teknik yang konvensial, baru bertahap dikenalkan pada teknik regeneratif.”

Negara bisa sangat berperan dengan meningkatkan riset terapan pada teknik pertanian regeneratif terpadu ini dan penelitian karbon tanah. Menurut data jurnal Nature tahun 2016, dana belanja Indonesia tahun 2011 untuk riset pertanian barulah 577 juta dolar AS, dibandingkan China yang mencapai 4,7 miliar dolar AS pada tahun yang sama. Hari ini dana China untuk riset pertanian adalah yang terbesar di dunia, melebihi Amerika Serikat.

Pemerintah dapat juga mengembangkan mekanisasi, misalnya, untuk memudahkan penanaman tanpa membajak di lahan yang kecil, atau membeli dari perusahaan global, paten cetak biru alat mekanik pertanian untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang ingin memproduksi untuk modifikasi dan penggunaan sendiri.

“Agtech” bersama impact investor juga bisa ikut serta melakukan disrupsi dalam inovasi pertanian regeneratif terpadu yang menyejahterakan petani sambil menangkap karbon. Ukuran keberhasilannya adalah jika model bisnisnya bisa direplikasi dan scale up hingga puluhan atau ratusan ribu hektar, dan membuat lebih banyak anak muda seperti Toni mau dan bangga bertani, serta menjadi tuan di tanah sendiri.

–##–

* Zakki Hakim adalah Climate Leader Indonesia menulis dari Bandung, Jawa Barat.