Indonesia dan Jepang Sepakati Perdagangan Karbon - Ekon.go.idJakarta, 30 Agustus 2013 – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk melaksanakan kerjasama Joint Crediting Mechanism (JCM) yang merupakan skema perdagangan karbon secara bilateral.

Dokumen kesepakatan telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2013. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, telah menandatangani dokumen tersebut pada tanggal 7 Agustus 2013 di Tokyo.

Mekanisme JCM adalah kerjasama bilateral yang mengedepankan investasi berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Sebagai negara maju, Jepang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya (GRK) sampai dengan level 25% di bawah tahun 1990 pada tahun 2020. Target tersebut akan dicapai melalui kegiatan pengurangan emisi di dalam negeri dan melalui proyek pengurangan emisi yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta Jepang namun dilakukan di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang, melalui mekanisme JCM. Mekanisme ini akan menjadi insentif bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan rendah karbon di Indonesia . Pemerintah Jepang diuntungkan karena sebagian dari hasil penurunan emisi GRK di proyek-proyek investasi di Indonesia akan dapat diklaim sebagai penurunan emisi negaranya. Indonesia juga mendapatkan manfaat yang besar, baik manfaat ekonomi maupun lingkungan, dari kerjasama JCM tersebut.

“Melalui JCM, kami mengharapkan perdagangan dan investasi antara Jepang dan Indonesia akan meningkat baik dari sisi volume maupun kualitas, termasuk untuk pemanfaatan teknologi yang lebih bersih dan hemat energi. Lebih jauh, JCM merupakan wujud aksi nyata dari kedua pemerintah dalam merealisasikan komitmen penanganan perubahan iklim, khususnya melalui implementasi proyek-proyek rendah emisi karbon. Indonesia juga dapat mengklaim sebagian dari hasil pengurangan emisi di proyek-proyek JCM untuk pencapaian target pengurangan emisi,” kata Rizal Affandi Lukman, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ditegaskan oleh Duta Besar Jepang di Indonesia, Yoshinori Katori, “Jepang mempunyai teknologi canggih yang dapat memberikan kontribusi dalam mendukung proyek-proyek rendah emisi karbon. Melalui perusahaan swastanya yang memiliki pengalaman dalam implementasi teknologi pengurangan emisi, Jepang dapat memfasilitasi investasi dan kerjasama kepada Indonesia melalui proyek JCM”.

Kesepakatan JCM diproses melalui konsultasi antarnegara dan di antara lembaga-lembaga terkait di Indonesia. Pada Mei 2012, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Koordinasi Perundingan Perdagangan Karbon Antarnegara (TKPPKA) sebagai counterpart dalam diskusi dan perundingan JCM dengan pihak Jepang. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Pelaksana Perundingan yang diketuai oleh Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim ini juga melibatkan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang merupakan focal point perundingan perubahan iklim di Indonesia, serta kementerian teknis dan lembaga pemerintah terkait. Tim ini juga beberapa kali menyelenggarakan lokakarya untuk menjaring pandangan dan masukan dari lembaga non-pemerintah, termasuk perusahaan.

Persiapan dan pembahasan JCM antara Indonesia dan Jepang telah dilakukan sejak tahun 2010. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Pemerintah Jepang melalui beberapa kementeriannya telah memberikan dana hibah kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk melakukan studi kelayakan (feasibility studies) pelaksanaan proyek-proyek di bawah skema JCM di Indonesia. Sampai saat ini telah dilakukan 57 (lima puluh tujuh) studi kelayakan, yang terdiri dari studi di bidang energi terbarukan (dari sumber panas bumi, hidro, dan biomassa), efisiensi energi, transportasi rendah karbon, Carbon Captured and Storage (CCS), pertanian rendah karbon, dan kegiatan berbasis kehutanan. Dua aspek kelayakan utama yang dianalisis dalam studi-studi tersebut adalah skema pembiayaan dan metodologi penghitungan emisi GRK. Metodologi yang akan diterapkan perlu dipastikan akan memenuhi standar ilmiah sehingga hasil pengurangan emisi dari proyek JCM dapat diakui di forum/mekanisme internasional. Segera setelah penandatanganan kesepakatan JCM ini, Pemerintah Indonesia dan Jepang akan memulai implementasi beberapa kegiatan JCM yang sudah dikaji kelayakannya, antara lain proyek-proyek efisiensi energi dan energi terbarukan.

Di tengah krisis ekonomi global dan ancaman dari perubahan iklim, kedua negara yakin bahwa JCM akan membawa angin segar dan menumbuhkan optimisme bahwa investasi ekonomi dan pengurangan emisi GRK dapat berjalan beriringan. Implementasi proyek rendah karbon di Indonesia melalui JCM juga diharapkan akan menjadi katalis untuk pengembangan skema-skema perdagangan karbon jenis baru, di luar skema Clean Development Mechanism (CDM) yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat penurunan permintaan yang drastis.

Bagi Indonesia, JCM menjadi salah satu langkah penting dan nyata untuk mewujudkan komitmen yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 yaitu pengurangan emisi GRK nasional sebesar 26% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan internasional, pada tahun 2020, dihitung dari tingkat emisi jika Indonesia tidak melakukan upaya pengurangan emisi.

Sumber: Ekon.go.id