Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – AMAN
Jakarta, 27 Juni 2013 – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah-wilayah adat di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors Workshop di Jakarta, Kamis (27/6).
Menurut SBY, proses pendaftaran dan pengakuan wilayah adat tersebut merupakan langkah awal yang penting dalam proses implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Mei 2013 atas uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menetapkan hutan adat bukan lagi hutan negara.
“Keputusan ini menandai sebuah langkah penting menuju pengakuan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya. Keputusan ini juga akan memampukan perubahan Indonesia menuju pertumbuhan berkelanjutan dengan keadilan di sektor hutan dan rawa,” kata SBY di pidatonya itu.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menyambut gembira komitmen Presiden Yudhoyono tersebut. “AMAN sangat senang dan menghargai karena Presiden menganggap penting keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apalagi Presiden telah mengungkapkan komitmennya bukan hanya sebagai kepala negara, namun juga secara pribadi. Sekarang, kita menunggu langkah nyata Presiden SBY,” kata Abdon. Tambahnya, Masyarakat Adat siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Dalam pidatonya di lokakarya tersebut, Abdon juga telah menyampaikan aspirasi Masyarakat Adat di Nusantara. “Masyarakat Adat meminta kepemimpinan Presiden Yudhoyono untuk memastikan seluruh lembaga kepemerintahan – dari tingkat nasional ke tingkat lokal – bekerja untuk mewujudkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Masyarakat Adat.” Hal ini akan merupakan sumbangan terbesar Presiden SBY dan Indonesia dalam mewujudkan capaian Post 2015 dan menjadi kisah sukses yang dapat disampaikan pada Koferensi Dunia tentang Masyarakat Adat yang akan dilaksanakan oleh Sidang Umum PBB pada 22-23 September 2014 mendatang.
Tentang AMAN
AMAN didirikan pada 17 Maret 1999. Misi AMAN adalah “Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi, Bermartabat secara Budaya.” Silahkan kunjungi www.aman.or.id.
Kontak media:
Mona Sihombing, 085217352162 – Media Relations Staff – AMAN
Salut dan hormatku atas pernyataan Bapak Presiden, tentang putusan MK diatas. Sebagai seorang Pemimpin, beliau sangat-sangat sadar bahwa Negeri ini berdiri diatas pondasi kokoh keberagaman dan ratusan komunitas adat yang sudah ada sejak sebelum Republik ini diproklamasikan. Beliau sangat sadar, bagaimana menghormati “akar yang kokoh” dari Republik Indonesia tercinta ini berupa masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.
Terimakasih Bapak Presiden, Bapak telah menciptakan rantai persatuan kembali kokoh dan tangguh, setelah terindikasi rapuh beberapa puluh tahun terakhir.