Target Indonesia mendorong sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh seluruh pemegang izin usaha pengelolaan hutan alam (dulu dinamakan HPH) pada akhir Maret ini dipastikan kembali gagal.

Informasi ini disampaikan oleh Purwadi Soeprihanto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Rabu (20/3) di Jakarta. “Tenggat akhir Maret dipastikan tidak akan terpenuhi,” ujarnya kepada Hijauku.com. Kegagalan ini adalah kegagalan kedua setelah tenggat pertama pada 21 Desember 2012 terlewati.

Menurut Purwadi, saat ini terdapat 452 perusahaan pengelola hutan yang menjadi anggota APHI terdiri dari 271 perusahaan pemegang izin usaha pengelolaan hutan alam dan 154 perusahaan pemegang izin usaha hutan tanaman.

Dari jumlah tersebut baru 91 perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi PHPL (sekaligus sertifikasi VLK) dan 35 perusahaan yang hanya memiliki sertifikasi VLK, dengan total 126 perusahaan. Jumlah ini mewakili 215 anggota APHI yang aktif di Indonesia. Masih ada 237 perusahaan anggota APHI yang tidak aktif dari total 550 perusahaan (dari APHI dan bukan APHI) di Indonesia.

Kegagalan pencapaian target sertifikasi PHPL ini menambah masalah kehutanan yang sudah ada selama ini. Satu masalah yang paling mengemuka adalah tumpang tindih peta kehutanan di Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi jika lokasi dan luas wilayah kehutanan di Indonesia memiliki beragam versi yang berbeda di masing-masing kementerian dan lembaga.

Kondisi tumpang tindih ini tercermin jelas saat pemerintah harus melakukan tiga kali revisi resmi pada Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) seiring dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No.10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau yang lebih dikenal dengan nama Inpres Moratorium. Pada revisi yang ke-3, luas kawasan hutan dan lahan gambut yang dilindungi terus berkurang dari 69.144.073 hektar menjadi 64.796.237 hektar.

Ancaman ini masih ditambah dengan kasus-kasus unik di daerah yang salah satunya muncul dari hasil analisis Greenpeace Indonesia di Papua. Menurut Greenpeace, lebih dari 800.000 hektar hutan Papua terancam dibabat pada saat berakhirnya kebijakan moratorium pemberian izin baru. Hal ini akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No. 458 / 2012 yang mengubah kawasan hutan menjadi non-hutan.

Dalam SK Menhut 458/2012, kawasan hutan Papua seluas total 376.535 hektar diubah statusnya menjadi kawasan non-hutan. Surat Keputusan ini juga mengubah status hutan lindung/konservasi seluas 392.535 hektar menjadi kawasan hutan produksi. Dan hanya 41.743 hektar kawasan Papua yang statusnya bukan hutan yang ditetapkan menjadi kawasan hutan dalam SK ini.

Teguh Surya, Juru Kampanye Politik Hutan dari Greenpeace menyatakan, saat ini, walau 90% luas daratan Papua adalah hutan, namun separuh dari kawasan hutan tersebut sudah bukan merupakan kawasan hutan lindung. “Padahal seharusnya tidak boleh ada perubahan fungsi pokok kawasan,” tuturnya kepada Hijauku.com Kamis (14/3) di Jakarta.

Perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan, memperbesar ancaman eksploitasi & pembabatan hutan, tidak hanya di Papua, namun juga di wilayah-wilayah lain seperti di Kalimantan, Sumatera dan Maluku.

Menurut Kiki Taufik, Team Leader Research and Mapping dari Greenpeace Indonesia, kecenderungan pemerintah saat ini adalah menyisakan hanya 30% kawasan hutan di sejumlah wilayah di Tanah Air sebagai kawasan hutan lindung. Kebijakan ini, menurut Greenpeace Indonesia akan mengakibatkan bencana ekologi serta meningkatkan ancaman konflik di masyarakat karena fungsi hutan lindung/konservasi di satu tempat tidak dapat digantikan oleh wilayah lain.

Pemerintah memahami besarnya risiko ini. Heru Prasetyo, Deputi 1 UKP4 bidang Pengawasan dan Pengendalian Inisiatif Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan, menyatakan, salah satu solusi yang diupayakan pemerintah saat ini adalah menciptakan satu peta yang mampu menjadi panduan tata kelola kehutanan di Indonesia. Amanat ini tercantum dalam Inpres Moratorium.

Selain mengamanatkan satu peta kawasan hutan, menurut Heru, Inpres Moratorium juga mendorong perbaikan perijinan melalui penciptaan pusat data perijinan kehutanan, percepatan penciptaan peta perbatasan wilayah hutan dan penciptaan peta tematik kehutanan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (Klasifikasi penutup lahan) dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Upaya berjalan lamban

Namun semua upaya positif untuk memerbaiki tata kelola hutan di Indonesia – baik PHPL, VLK maupun program Satu Peta (One Map) ini – berjalan lamban. Target sertivikasi HPLH dan VLK gagal terpenuhi. Padahal, pemerintah dan Uni Eropa, diharapkan menandatangani Forest Law Enforcement and Trade Voluntrary Partnership Agreement bulan depan (April). Penandatanganan ini akan dilanjutkan dengan prosedur ratifikasi hingga bulan September 2013. Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi PHPL dan VLK ini di negara lain seperti Australia.

Menurut Hargyono, Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementrian Kehutanan, pemerintah tidak bisa mengenakan sangsi bagi perusahaan pemilik konsesi hutan alam (HPH) yang belum mendapatkan sertivikasi VLK hingga batas waktu berakhir Maret ini. “Walaupun bersifat wajib (mandatory), pemerintah sama sekali tidak mengatur sanksi bagi yang belum memenuhi sampai batas waktu,” ujarnya kepada Hijauku.com Rabu malam (20/3). Menurut Hargyono, pasar yang akan memberikan “sanksinya”. “Sanksinya adalah persepsi pasar. Pasti pasar akan memberikan respon yang lebih positif bagi (perusahaan) yang sudah tersertifikasi, dibanding yang belum,” tuturnya.

Lambannya perusahaan nasional mengadopsi VLK ini menjadi peluang bagi berkembangnya sistem sertifikasi legalitas kayu lain yang bersifat “sukarela” misal dari The Borneo Initiative (TBI) yang mengusung sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council). Hal ini seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk menembus pasar-pasar baru yang diharapkan bisa membeli produk-produk kayu bersertifikat mereka dengan “harga premium”. Saat ini sudah ada 37 perusahaan konsesi hutan alam di Indonesia – dengan luas wilayah konsesi 3,7 juta hektar – yang telah bergabung dalam TBI. Sebanyak 8 perusahaan telah memeroleh sertifikat FSC dengan bantuan TBI.

Koordinasi antar instansi dan wilayah menjadi alasan utama lambannya program Satu Peta ini. Menurut Heru, hingga saat ini program Satu Peta baru berlangsung di satu wilayah yaitu Kalimantan Tengah. “8 provinsi baru akan menyusul,” tuturnya di Jakarta, Selasa (19/2). Padahal, masalah baru sudah menghadang yaitu berakhirnya masa berlaku Inpres Moratorium pada 20 Mei mendatang.

Jika pemerintah mengacu pada kinerja atau capaian, semua uraian di atas meneriakkan perlunya perpanjangan penundaan izin kehutanan baru untuk memberikan waktu bagi semua pihak menyelesaikan tugas-tugas mereka.

Sebagaimana disampaikan oleh Mubariq Ahmad dari Kelompok Kerja Strategi Nasional REDD+, “Rekomendasi kami adalah, moratorium izin baru pemanfaatan lahan diperpanjang 1-2 tahun lagi,” tuturnya. Selain karena belum siapnya satu peta referensi pemberian izin, Mubariq mengkhawatirkan munculnya konflik lahan baru – yang hingga kini jumlahnya telah mencapai 30.000 kasus – jika moratorium tidak diperpanjang.

Pemerintah, sudah memulai reformasi tata kelola kehutanan ini sejak 2010. “Jika berhasil ini akan menjadi legasi positif dari pemerintah SBY menjelang masa berakhirnya pemerintahan pada 2014,” tuturnya. Hanya waktu yang akan bisa menjawab keberhasilan pemerintah ini. Waktu yang saat ini memasuki masa kritis.

Redaksi Hijauku.com