Skema Perhutanan Sosial bukan hanya memberi akses mengelola dan kewajiban untuk menjaga kawasan hutan, tetapi juga menjadi penguat masyarakat dalam mendapatkan berbagai manfaat ekonomi tanpa menghancurkan hutan. Kini, salah satu yang bisa menjadi bonus dari kerja keras masyarakat dalam menjaga hutan adalah nilai karbon - yang ternyata juga bisa dijual dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang luar biasa dalam tata kelola karbon global. Dari Kapuas Hulu sampai Sorong, masyarakat lokal terus dibanjiri janji-janji—baik dari pemerintah, investor, maupun NGO—bahwa menjaga hutan akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Tetapi janji-janji itu tak kunjung datang.
Di tengah sorotan dunia pada Konferensi Iklim COP30 di Belem, Brasil, kalangan masyarakat sipil mengingatkan bahwa Indonesia belum layak menjual karbon di bawah Article 6 Perjanjian Paris. Target penurunan emisi Indonesia, dalam dokumen komitmen SNDC, masih sangat kurang alias “critically insufficient”.
Tanpa perubahan sistemik, bursa karbon berpotensi menjadi sarana mencari keuntungan semata tanpa berkontribusi pada penyelamatan umat manusia dari perubahan iklim.
Ketersediaan informasi dan kesamaan pemahaman mengenai perdagangan karbon perlu disampaikan untuk memastikan kebijakan Pemerintah sejalan dengan kaidah yang telah ada.
Menanam pohon bisa menjadi aksi sederhana yang berdampak nyata, jika kita menjaga manfaatnya.
