Pilihan untuk merangkul Waste to Energy (WtE) sebagai solusi utama krisis sampah di Tanah Air kemungkinan akan menjadi kesalahan paling mahal dalam sejarah pengelolaan limbah Indonesia. WtE, bukanlah tongkat sihir yang mampu menghapus dosa-dosa konsumsi kita.
Visi keberlanjutan yang telah kita bangun selama beberapa dekade—dengan target-target ambisius dalam SDGs dan Persetujuan Paris—kini terancam runtuh. Bukan lantaran kegagalan teknologi atau ketiadaan sumberdaya, melainkan karena sesuatu yang lebih mendasar: semakin memudarnya perdamaian.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang luar biasa dalam tata kelola karbon global. Dari Kapuas Hulu sampai Sorong, masyarakat lokal terus dibanjiri janji-janji—baik dari pemerintah, investor, maupun NGO—bahwa menjaga hutan akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Tetapi janji-janji itu tak kunjung datang.
Bencana banjir bandang dan longsor yang datang nyaris tanpa peringatan di wilayah Sumatera kerap dipahami sebagai musibah alam semata, padahal sesungguhnya ia adalah sinyal keras dari krisis yang lebih dalam: adaptasi yang rapuh akibat mitigasi yang nyaris absen. Sebuah refleksi dari Kota Bandar Lampung.
Hingga kini, sekitar 8,4 juta hektar kawasan hutan telah dikelola. Sampai September 2025, lebih dari 11.000 Surat Keputusan Perhutanan Sosial diterbitkan, dengan sekitar 1,4 juta kepala keluarga menjadi penerima manfaat langsung. Ribuan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga tumbuh di berbagai wilayah.
Dunia korporasi saat ini dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam dan tajam: apakah integrasi prinsip keberlanjutan hanya bertujuan untuk menghindari risiko finansial, ataukah juga untuk menciptakan nilai positif yang nyata bagi kehidupan manusia dan ekosistem?
