Oleh: Novel Abdul Gofur *

Pengumpulan sampah dari Rumah Tangga (RT) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia hanya 39 % (sampai di TPA), dan tingkat prosentase kegiatan 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) di Indonesia tidak sampai 15 %. Hal ini telah menjadi perhatian semua bahwa pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia kewalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang persampahan. Perlu upaya nyata untuk hal ini, peraturan kelembagaan serta bantuan keuangan langsung yang mendukung untuk kelembagaan tersebut, serta dibantunya lembaga community based of waste management yang sudah banyak di Indonesia menjadi salah duanya.

Kebutuhan pelayanan publik untuk persampahan menurut Undang-Undang / UU yang berlaku (UU Pemerintahan Daerah, UU Desa dan UU Persampahan, serta turunan Peraturan Pemerintahan (PP) nya) mensyaratkan dua (2) pengelolaannya (secara legalitas dan prakteknya), yaitu: pada level Kabupaten dan Kota (saya sebut dengan institutionalized based of waste management/IBWM) serta pada Desa (Kelurahan – hanya secara prakteknya), saya sebut dengan community based of waste management/CBWM.

Selain dari aspek legalitas di level desa (dan juga kelurahan), aspek mata-pencaharian/penghidupan (livelihood) juga menjadi faktor kenapa UU dan PP Persampahan mengakomodir ini.

Kedua-duanya tidak bisa berdiri sendiri, dan perlu penunjang baik dari tingkatan atas pemerintahan (Provinsi dan Pemerintah Pusat), ataupun bahkan keduanya-duanya melakukan kerjasama dengan pihak kedua (partnership/cooperation) guna mendapatkan bantuan untuk capital & operational expenditure, serta alih teknologi dan kepengetahuan untuk pelayanan persampahan di masing-masing level tingkatan dapat terlaksana dengan maksimal.

Seperti kita ketahui, dengan minimnya kapasitas fiskal kabupaten dan kota yang ini berimbas pada cakupan layanan (baik fungsi/kegiatan dan jangkauan), maka terobosan-terobosan dramatis untuk mendukung aturan lanjutan perlu amat segera dibuat. Memudahkan pembentukan kelembagaan seperti UPTD bahkan BLUD atau pun bentuk gabungan kerjasama dengan pihak non-pemerintah (BUMD, swasta, dlsb) menjadi sine qua non (keharusan).

Selain itu, dari sisi mekanisme pendanaan, sebaiknya instrumen fiskal dari pusat seperti DAK, DID, dekonsentrasi, dllnya (juga dari Provinsi), sangat diharapkan tidak melalui proses birokrasi yang as usual. Maksudnya, pendanaan-pendanaan tersebut harus langsung dapat digunakan oleh lembaga bentukan dari IBWM ini. Artinya, tidak lagi harus masuk ke rekening pemerintah daerah kabupaten/kota dimana proses pengalokasiannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan kerap adanya politicking diproses pengalokasiannya.

Untuk CBWM, dan karena ini sudah jutaan pelakunya yang terlibat, maka yang dapat dilakukan pemerintah salah duanya adalah, yang pertama usaha akhir penjualan sampah yang sorted & recycled waste, sangat diharapkan adanya buffer price dari pemerintah guna menghadapai para industri daur ulang sampah (pelapak besar level Provinsi serta pabrik / perusahaan daur ulang) yang kerap memainkan harga.

Selain dari mendukung matapencaharian para pelau CBWM, juga tujuan akhir pengelolaan sampah akan tercapai, karena adanya nilai tambah (added value) dari kegiatan ini. Yang kedua, variasi dari usaha akhir penjualan sampah juga dapat berupa bentuk lain, antara lain: penjualan briket dari proses pengolahan sampah, pupuk cair, pakan ternak, small scale community electricity, dan lain sebagainya. Kesemuanya ini juga harus mendapat platform dukungan antara lain kebijakan, insentif serta promosi dari pihak pemerintah.

Untuk kesemuanya di atas, perlu melibatkan berbagai kementerian untuk terealisasi dengan baik. Untuk itu, Kementerian Koordinator yang tegas dan konsisten untuk mengawal ini sangat amat diharapkan dan diperlukan.

–##–

* Novel Abdul Gofur adalah seorang Governance / Institutional Development Specialist.