Menjaga Ekosistem Laut, dan Masa Depan Konservasi Indonesia dan Dunia

Oleh: La Ode M. Aslan

Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bukan sekadar kawasan hutan yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kawasan ini merupakan salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus habitat alami terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies yang keberadaannya semakin terbatas dan menghadapi ancaman kepunahan. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kawasan ini harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan ekosistem jangka panjang, bukan semata-mata pertimbangan pemanfaatan sumber daya alam.

Belakangan ini, ramai sekali perhatian publik pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditampilkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kawasan dengan nilai ekologis dan konservasi yang sangat penting memang layak dimasukkan ke dalam perencanaan wilayah usaha pertambangan? Saya sebagai salah seorang akademisi angat menolak keputusan Menteri Bahlil lahadia ini. Sangat tidak masuk akal dan cenderung merusaka ekosistem yang dijaga sejak puluhan hingga sudah lebih seratus tahun tahun oleh Indonesia dan dunia. Kawasan ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli botani Jerman, F. Junghun pada 1846 saat ia mengumpulkan tumbuhan tropis. Kekayaan flora dan faunanya sudah menarik perhatian peneliti sejak masa itu, bahkan perjalanan ke kawasan ini sempat dimuat dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1921 oleh Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan kawasan semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan sebagai kawasan suaka alam. Statusnya kemudian ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Taman Nasional Ujung Kulon pada 1992.

Tahun 1991, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 15 Februari 1991. Ujung Kulon ditunjuk sebagai Taman Nasional Ujung Kulon dengan luas total 122.956 Ha terdiri dari kawasan darat 78.619 Ha dan perairan 44.337 Ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan pada 26 Februari 1992. Kemudian diitetapkan sebagai Taman Nasional Model berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi pada 3 Mei 2006. Selanjutnya, Ujung Kulon ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008.

Ironis sekali jika pihak Kementerian ESDM tidak mengatahu status Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Kawasan Strategis Nasional.

Kementerian ESDM pada 17 November 2026 memberikan penjelasan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sendiri tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Menurut kementerian, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) hanya mencakup sebagian perairan di sekitarnya dan merupakan kelanjutan proses pengusulan sejak 2013. Pemerintah juga menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan di kawasan taman nasional maupun perairan sekitarnya. Penjelasan ini perlu dicatat secara proporsional. Penetapan WUP memang tidak identik dengan pemberian izin operasi tambang. Namun, justru karena penetapan tersebut merupakan bagian dari perencanaan pengusahaan sumber daya mineral, keputusan ini tetap layak dikaji secara kritis dari perspektif ekologis, tata ruang, dan kepentingan konservasi.

1.Konservasi tidak boleh berhenti pada garis batas administratif

Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan lingkungan adalah kecenderungan memandang ekosistem berdasarkan batas administratif. Hutan dilindungi melalui kebijakan kehutanan, kawasan laut melalui kebijakan kelautan, sementara pertambangan dikelola melalui kebijakan energi dan sumber daya mineral. Padahal, alam tidak bekerja berdasarkan pembagian kewenangan birokrasi.

Ekosistem darat dan laut saling berhubungan melalui aliran air, sedimen, nutrien, proses ekologis, dan interaksi berbagai organisme. Kawasan pesisir dan perairan sekitar Ujung Kulon merupakan bagian dari bentang alam ekologis yang lebih luas. Oleh karena itu, perlindungan taman nasional tidak cukup hanya dengan memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak berlangsung di dalam batas kawasan konservasi. Aktivitas di luar batas administratifnya pun harus dinilai berdasarkan kemungkinan dampaknya terhadap keseluruhan ekosistem.

Dalam konteks ini, penetapan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP perlu ditinjau kembali. Pemerintah tidak seharusnya hanya berpegang pada argumen bahwa lokasi yang ditetapkan berada di luar kawasan taman nasional. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah wilayah tersebut memiliki hubungan ekologis dengan kawasan konservasi, bagaimana potensi dampak kegiatan pertambangan terhadap habitat dan keanekaragaman hayati, serta apakah risiko yang mungkin muncul dapat dikendalikan secara meyakinkan.

2.Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan tanggung jawab bangsa dan dunia

Badak Jawa merupakan salah satu mamalia sekaligus monument hidup paling langka di dunia. Keberlangsungan hidupnya bergantung pada perlindungan habitat, ketersediaan pakan, kualitas lingkungan, serta pengelolaan kawasan konservasi yang konsisten. Kehilangan satu spesies bukan hanya kehilangan satu jenis satwa, melainkan juga hilangnya bagian penting dari kekayaan biologis dan warisan alam Indonesia dan dunia.

Memang, keberadaan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon berpotensi menganggu secara langung atau tidak langsung habitat badak Jawa. Penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon memang belum berarti kegiatan pertambangan telah berlangsung. Namun, keberadaan WUP membuka kemungkinan pemanfaatan sumber daya mineral yang lebih intensif dan ugal ugalan pada masa mendatang. Karena itu, risiko ekologis terhadap kawasan konservasi harus dikaji secara menyeluruh sejak tahap perencanaan. Saya berani menyatakan bahwa, “Jangan menunggu habitat badak Jawa terganggu untuk kemudian menyadari bahwa perlindungan ekosistem seharusnya menjadi prioritas sejak awal.”

Badak Jawa memang merupakan satwa darat. Namun, pendekatan konservasi tidak boleh menyederhanakan persoalan hanya berdasarkan habitat langsung suatu spesies. Kualitas ekosistem pesisir, kondisi perairan, vegetasi pantai, serta hubungan ekologis darat-laut merupakan bagian dari konteks pengelolaan kawasan secara menyeluruh. Kita harus menghindari munculnya preseden bahwa wilayah di sekitar kawasan konservasi dapat dimasukkan ke dalam rencana pemanfaatan ekstraktif tanpa kajian ekologis yang komprehensif. Perlindungan badak Jawa seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat kehati-hatian dalam setiap keputusan yang berpotensi mengubah lingkungan di sekitarnya.

Salah satu kelemahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia adalah kesenjangan antara keberadaan regulasi dan konsistensi penegakannya. Kita memiliki berbagai peraturan mengenai pertambangan, perlindungan lingkungan, kehutanan, konservasi, dan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila implementasi, pengawasan, dan penegakan hukumnya tidak berjalan secara konsisten pada setiap tahapan kegiatan.

Persoalan ini perlu menjadi perhatian serius dalam menyikapi penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Pengawasan lingkungan tidak boleh baru diperketat ketika kegiatan eksplorasi dan eksploitasi telah berlangsung, apalagi setelah muncul pencemaran atau kerusakan ekosistem. Seharusnya, prinsip perlindungan lingkungan diterapkan sejak proses perencanaan dan penetapan wilayah.

Pengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa mencegah kerusakan jauh lebih rasional daripada memulihkan ekosistem yang telah rusak. Kerusakan lingkungan tidak selalu dapat dipulihkan sepenuhnya, terutama ketika menyangkut habitat satwa langka, ekosistem pesisir, dan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai konservasi tinggi. Bahkan, ketika kewajiban pemulihan telah dibebankan kepada pelaku usaha, proses pemulihan ekologis dapat membutuhkan waktu yang sangat panjang dan belum tentu mengembalikan kondisi awal.

Karena itu, kita perlu mengkritisi pendekatan pembangunan yang terlalu mengandalkan kelengkapan dokumen administratif tanpa memastikan efektivitas pelaksanaannya. Persetujuan lingkungan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kesesuaian tata ruang, dan izin kegiatan harus benar-benar menjadi instrumen pencegahan dan pengendalian, bukan sekadar persyaratan formal untuk melanjutkan investasi.

Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penetapan WUP, kegiatan eksplorasi, hingga kemungkinan eksploitasi, berada dalam pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian ekologis harus dilakukan secara independen, informasi harus terbuka bagi masyarakat, dan setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas sesuai hukum.

Kita tidak boleh membangun pola kebijakan yang baru menunjukkan keseriusan setelah terjadi bencana lingkungan. Jangan sampai setelah habitat terganggu, perairan tercemar, atau keanekaragaman hayati mengalami penurunan, pemerintah baru membentuk tim evaluasi dan melakukan koordinasi lintas lembaga.

Lebih jauh, penetapan suatu wilayah sebagai WUP tidak boleh diperlakukan sebagai keputusan yang kebal terhadap evaluasi. Apabila kajian ilmiah menunjukkan adanya risiko serius terhadap fungsi konservasi Ujung Kulon, pemerintah harus berani meninjau kembali, bahkan membatalkan penetapan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Negara tidak hanya berkewajiban memberikan kepastian investasi, tetapi juga menjamin keselamatan lingkungan dan hak generasi mendatang atas sumber daya alam yang lestari. Penegakan hukum lingkungan harus hadir sejak sebelum kegiatan dimulai, selama kegiatan berlangsung, hingga setelah kegiatan berakhir.

Jangan sampai kita menjadi bangsa yang rajin membuat aturan, tetapi terlambat menegakkannya; bangsa yang sibuk membicarakan pemulihan, tetapi kurang serius melakukan pencegahan.

Risiko pertambangan terhadap ekosistem laut harus diperhitungkan sejak awal

Dari perspektif ilmu lingkungan, kegiatan pertambangan di wilayah pesisir atau laut dapat menimbulkan berbagai tekanan ekologis. Jenis dan besarnya dampak sangat bergantung pada komoditas mineral, metode penambangan, karakteristik geologi, lokasi kegiatan, serta teknologi yang digunakan. Namun, beberapa potensi dampak yang harus diperhitungkan meliputi peningkatan kekeruhan, sedimentasi, perubahan kondisi dasar perairan, gangguan habitat bentik, dan risiko pencemaran akibat limbah atau kegiatan operasional.

Peningkatan sedimentasi dapat mengganggu penetrasi cahaya matahari ke kolom air. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat memengaruhi produktivitas primer dan organisme yang bergantung pada cahaya. Pengendapan material juga berpotensi menutupi substrat dasar perairan, mengganggu organisme bentik, serta memengaruhi habitat penting seperti terumbu karang dan padang lamun apabila terdapat di wilayah yang terdampak.

Risiko lainnya adalah masuknya logam dan bahan pencemar ke lingkungan perairan. Beberapa jenis mineral dapat mengandung unsur yang berpotensi toksik bagi organisme apabila terlepas ke lingkungan dalam konsentrasi dan bentuk kimia tertentu. Pencemaran dapat menyebar melalui arus laut dan proses sedimentasi, sehingga dampaknya tidak selalu berhenti pada lokasi kegiatan.

Saya perlu menegaskan bahwa risiko tersebut bukan bukti bahwa perairan Ujung Kulon telah tercemar atau pasti akan mengalami kerusakan akibat suatu kegiatan pertambangan. Belum ada dasar untuk menyimpulkan hal tersebut hanya dari peta WUP. Akan tetapi, kemungkinan dampak itu harus menjadi bagian dari penilaian lingkungan sebelum suatu wilayah diarahkan menuju kegiatan ekstraktif. Dalam konteks kawasan konservasi bernilai tinggi, pencegahan jauh lebih rasional dibandingkan pemulihan setelah kerusakan terjadi.

3.Penetapan WUP bukan izin tambang, tetapi bukan pula keputusan tanpa konsekuensi

Pemerintah menyatakan bahwa WUP merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral dan bukan izin untuk melakukan penambangan. Secara hukum, penjelasan ini perlu dipahami. Penetapan WUP tidak serta-merta memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan eksploitasi. Penerbitan izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, persetujuan pemanfaatan ruang laut, dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, perbedaan antara WUP dan izin tambang tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan substansi kebijakan penetapan wilayah tersebut. WUP merupakan bagian dari kerangka perencanaan wilayah pertambangan dan menjadi dasar bagi tahapan pengelolaan selanjutnya. Dengan demikian, penetapan WUP tetap memiliki arti strategis karena membuka kemungkinan wilayah tersebut dipertimbangkan untuk kegiatan usaha pertambangan pada masa mendatang.

Di sinilah pentingnya prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Prinsip pencegahan dan kehati-hatian menghendaki agar potensi kerusakan lingkungan diperhitungkan sebelum kegiatan berisiko dilaksanakan, terutama ketika menyangkut ekosistem yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini memberikan landasan bagi perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah, menegaskan pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Artinya, keberadaan potensi mineral tidak dengan sendirinya menjadi alasan yang cukup untuk mengarahkan suatu wilayah menuju pengusahaan pertambangan. Potensi ekonomi harus diuji bersama dengan kesesuaian ruang, fungsi ekologis, daya dukung lingkungan, serta ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

4.Transparansi dan partisipasi publik tidak boleh menjadi formalitas

Penjelasan Pemerintah Provinsi Banten menyebutkan bahwa proses penetapan wilayah pertambangan telah melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi antarpemerintah memang diperlukan. Namun, untuk wilayah yang berdekatan dengan kawasan konservasi penting, proses kebijakan seharusnya tidak berhenti pada konsultasi administratif.

Masyarakat pesisir, akademisi, peneliti kelautan, organisasi konservasi, masyarakat adat atau komunitas lokal yang relevan, serta lembaga pengelola kawasan konservasi perlu memperoleh informasi dan ruang partisipasi yang memadai. Dokumen teknis, peta koordinat WUP, data geologi, kajian kesesuaian ruang, dan hasil penilaian lingkungan harus dapat diakses secara transparan.

Publik juga perlu mengetahui secara jelas jenis mineral yang menjadi dasar penetapan WUP, metode kegiatan yang mungkin dilakukan, lokasi dan jarak wilayah tersebut dari zona konservasi, serta potensi dampak ekologisnya. Tanpa informasi tersebut, masyarakat akan kesulitan menilai apakah penetapan wilayah telah mempertimbangkan seluruh kepentingan lingkungan dan sosial.

Keterbukaan informasi bukan penghambat pembangunan. Justru, transparansi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah konflik pemanfaatan ruang pada masa mendatang.

5.Saatnya meninjau kembali penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon

Atas dasar pertimbangan tersebut, saya berpandangan bahwa penetapan sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai WUP perlu ditinjau kembali. Peninjauan ini bukan berarti menolak seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral di Indonesia. Kita memahami bahwa pertambangan memiliki kontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Namun, pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan batas-batas ekologis, terlebih ketika menyangkut kawasan yang memiliki nilai konservasi luar biasa.

Pemerintah perlu melakukan setidaknya lima langkah konkret.

Pertama, membuka seluruh dokumen dan peta koordinat WUP yang bersinggungan secara geografis atau ekologis dengan kawasan sekitar TNUK agar dapat diperiksa secara independen.

Kedua, melakukan kajian lingkungan strategis dan penilaian risiko ekologis yang mempertimbangkan keterkaitan ekosistem darat, pesisir, dan laut, termasuk kemungkinan dampak kumulatif dari kegiatan di sekitar kawasan.

Ketiga, melibatkan lembaga konservasi, pengelola TNUK, perguruan tinggi, peneliti, masyarakat pesisir, dan organisasi lingkungan dalam proses evaluasi.

Keempat, memastikan tidak ada penerbitan izin atau persetujuan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi konservasi sebelum seluruh persyaratan hukum dan kajian lingkungan dipenuhi secara transparan dan dapat diuji.

Kelima, mengevaluasi kembali kelayakan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP. Apabila hasil kajian menunjukkan adanya risiko yang tidak dapat diterima terhadap ekosistem dan fungsi konservasi, wilayah tersebut harus dikeluarkan dari penetapan WUP.

Kesimpulan: Konservasi adalah investasi bagi generasi mendatang

Kita tidak boleh menilai keberhasilan pembangunan hanya dari besarnya investasi, nilai produksi mineral, atau penerimaan negara. Pembangunan juga harus dinilai dari kemampuan negara mempertahankan kekayaan alam, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Ujung Kulon adalah salah satu warisan ekologis Indonesia yang nilainya tidak dapat dihitung hanya dengan pendekatan ekonomi. Keberadaan badak Jawa, ekosistem hutan tropis, kawasan pesisir, dan lingkungan lautnya merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama.

Karena itu, saya menolak penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan selama kelayakan ekologis, kesesuaian tata ruang, dan implikasinya terhadap fungsi konservasi belum dibuktikan secara terbuka dan menyeluruh. Saya juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang dengan melibatkan para ahli dan masyarakat secara bermakna.

Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya perlindungan kawasan ini setelah kerusakan terjadi. Jangan pula kita menempatkan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas keselamatan ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan.

Badak Jawa tidak dapat berbicara untuk mempertahankan habitatnya. Ekosistem laut tidak dapat menyampaikan keberatan ketika menghadapi ancaman. Karena itu, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak mengorbankan warisan alam yang seharusnya kita serahkan dalam keadaan lestari kepada generasi berikutnya.

Ujung Kulon bukan sekadar wilayah di peta. Ujung Kulon adalah amanah ekologis bangsa dan dunia. Jangan pertaruhkan masa depannya.

–##–