Oleh: Jalal

Pada pekan terakhir Oktober 2026, Andreas Malm menerima pesan dari Kementerian Dalam Negeri Inggris: otorisasi perjalanan elektroniknya dibatalkan. Kehadirannya di Inggris, tulis pesan itu, “tidak dianggap kondusif bagi kepentingan publik.” Tanpa penjelasan lain, dan tanpa bukti bahwa ia berbahaya. Malm, Profesor Ekologi Manusia di Universitas Lund, telah puluhan tahun mengunjungi Inggris untuk riset, memberi kuliah di Cambridge dan Oxford, serta berpartisipasi dalam puluhan konferensi. Para pengacara di Tribune, pihak yang mengundang Malm, menyebut pembatalan itu praktis menjadi sebuah larangan masuk bagi Malm ke Inggris.

Padahal tujuan perjalanan Malm kali ini tetap sederhana. Tapi, dalam iklim politik Inggris hari ini, kehadirannya dianggap berbahaya. Ia dijadwalkan berbicara di acara majalah sosialis Tribune bersama Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action, jejaring demonstrasi langsung yang oleh Inggris dicap sebagai ‘organisasi teroris’.

Malm mengatakan ia akan membahas perang di Iran, dan bahwa ia tak pernah mengeluarkan pernyataan yang mendukung, memromosikan, ataupun mendanai Palestine Action. Kementerian Inggris menolak mengomentari masalah tersebut menganggapnya sebagai kasus perorangan. Ketika BBC bertanya apakah larangan itu terkait ucapannya yang menyebut serangan Hamas 7 Oktober 2023 sebagai “tindakan pembebasan?”, Malm menjawab, “Bisa jadi.”

Jawaban itu jujur, dan di sanalah argumen terkuat pemerintah bersembunyi. Ucapan Malm tentang 7 Oktober itu memang keras, dan banyak orang, tak hanya pendukung Israel, menganggapnya tak termaafkan karena korbannya adalah masyarakat sipil Israel. Tetapi pemerintah tidak menyebut soal ucapan itu, mereka hanya menyebutnya sebagai “kepentingan publik”, frasa yang tak menuntut bukti.

Malm menyebut, pembatalannya hadir di sebuah diskusi publik, berbicara pada BBC, dan menghadiri konferensi akademik adalah sebuah skandal. Sally Rooney, seorang penulis yang bukunya dilaporkan tak lagi bisa dijual di Inggris karena membela Palestina, menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari budaya yang menyedihkan dan menakutkan. Editor Tribune, Oliver Eagleton, menunjukkan ironi yang lain: Malm datang untuk membicarakan serangan terhadap kebebasan berbicara, lalu ia sendiri dilarang untuk berbicara.

Bagi saya, dalih pemerintah Inggris itu konyol. Alasan sesungguhnya mudah ditebak: Malm memang pembela Palestina yang gigih. Dan ia menulis buku yang terbit April 2024, beberapa bulan sebelum serangan Hamas. Buku yang membuat Malm dimusuhi, The Destruction of Palestine is the Destruction of the Earth. Buku itu tipis tetapi ambisius dan jelas ditulis dengan rasa yang mendesak.

Pendahuluannya, berjudul No Limits alias Tanpa Batas, yang mencatat pelanggaran batas wilayah oleh Israel yang diulang-ulang berkali-kali, sedemikian rupa, sampai konsep soal batas wilayah itu kehilangan makna. Tesis Malm: Penghancuran Palestina dan penghancuran Bumi bukanlah dua kisah yang tersendiri, melainkan satu. Ia digerakkan oleh akumulasi kapital global industri bahan bakar fosil.

Genosida di Gaza, menurut Malm, adalah genosida pertama yang dilakukan oleh sistem Kapitalisme baru, Kapitalisme lanjutan yang digerakkan secara transnasional oleh negara-negara maju bersama Israel. Jangkarnya dimulai pada tahun 1840, ketika Inggris pertama kali menurunkan kapal uap bertenaga batubara dalam perang besar melawan Muhammad Ali Pasha yang menghancurkan Beirut dan Akka.

Pada abad yang sama, muncul gagasan tentang Zionisme Kristen (Christian Zionism) yaitu kolonisasi Palestina oleh orang-orang Yahudi. Gagasan ini bersumber dari Reformasi Protestan dan bangkitnya Puritanisme di Inggris yang memunculkan gerakan religius dan politik yang mendukung berdirinya negara Israel di tanah Palestina yang dianggap sebagai tanah tanpa penghuni. Zionisme, tulis Malm, sudah bersifat imperialis atau menjajah, jauh sebelum gerakan itu kemudian memanfaatkan dan kongkalikong bersama kelompok Yahudi Zionis.

Malm lalu menggarisbawahi tiga peristiwa penting. Yaitu saat Pemerintah Inggris mengumumkan dukungannya terhadap negara Yahudi melalui Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Saat minyak mulai ditemukan di sekitar Teluk Persia pada 1927. Dan saat pipa dibangun untuk menyalurkan minyak dari Kirkuk di Irak ke kilang di Haifa di Palestina pada tahun 1932-1934.

Menurut Malm, Inggris sejak awal sudah memposisikan wilayah Palestina sebagai wilayah logistik yang strategis untuk menjamin aliran minyak dari Timur Tengah ke wilayah Mediterania, sebelum masuk ke wilayah Eropa dan Amerika. Jadi, saat minyak ditemukan dan jaringan pipa distribusi minyak dibangun, para kapitalis perusahaan minyak Barat bersatu mendukung ide tersebut.

Perpaduan ketiga kepentingan di atas, menurut Malm terwujud dalam bentuk berdirinya negara Israel dan memicu apa yang kini dikenal sebagai Nakba (malapetaka atau bencana dalam bahasa Arab) yang dimulai sehari setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948.

Tentara Israel dengan dukungan penuh dari negara Barat menghancurkan, mengosongkan dan mengambil alih lebih dari 400 hingga 530 desa Palestina. Sekitar 750.000 hingga 800.000 warga Palestina (sekitar 75% dari populasi Arab Palestina saat itu) diusir paksa atau melarikan diri dari rumah dan tanah mereka. Diperkirakan antara 10.000 hingga 15.000 warga Palestina tewas dalam rangkaian kekerasan dan pembantaian (seperti tragedi Desa Deir Yassin). Israel lalu menguasai sekitar 78% dari total wilayah Mandat Palestina, sementara sisa wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza terkepung oleh Israel hingga sekarang.

Menurut Malm, upaya untuk mengamankan kepentingan kapitalis terus berlanjut dan sejak 1967, sejak berakhirnya Perang Enam Hari di Israel, Amerika Serikat melihat peluang menggantikan Inggris menjadi tuannya Israel (primary patron of Israel) dan memimpin perlindungan terhadap aset-aset industri minyak Barat.

Malm menolak teori yang menganggap Amerika Serikat benar-benar disetir Israel. Bagi Malm, Israel adalah alat Amerika yang menjadikannya sebagai polisi dan pangkalan militer bagi kepentingan hegemoni Barat. Amerika Serikat tidak hanya menganggap Israel sebagai mitra namun juga sebagai aset strategis di Timur Tengah.

Kini, Israel pun bergabung dalam jejaring kapitalis yang bersama dengan perusahaan-perusahaan minyak Barat melakukan ekspansi migas di Laut Utara. Menurut Malm, dalam enam puluh hari pertama operasi militernya di Gaza setelah 7 Oktober 2023, Israel telah menghasilkan emisi yang setara emisi tahunan dua puluh hingga tiga puluh tiga negara berkarbon rendah.

Malm menyandingkan dua kehancuran melalui satu gambar: Badai Daniel yang menerjang Libya, yang diperparah oleh pemanasan global, hanya beberapa hari sebelum 7 Oktober 2023 dan apa yang oleh seorang penyintas Palestina disebut sebagai “Nakba Kedua” yang terjadi setelah 7 Oktober 2023. Dua-duanya adalah wujud kehancuran yang dihasilkan oleh industri dan kapitalis fosil.

Yang pertama adalah bencana akibat akumulasi modal para kapitalis minyak yang memicu melonjaknya emisi gas rumah kaca pemicu krisis iklim dan cuaca ekstrem. Dan yang kedua adalah akibat upaya untuk mengamankan modal industri fosil dan menciptakan hegemoni politik yang kemudian terwujud dalam bentuk negara Israel yang mengusir warga Palestina dari tanah mereka, melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan genosida.

Niat-niat jahat yang dibalur ideologi, keserakahan atas sumber daya dan hegemoni kuasa tersebut pelan-pelan terjelaskan dan menjadi benderang kaitannya. Malm lalu menyebut Gaza sebagai teknogenosida pertama, yang dijalankan dengan teknologi militer termaju dan sebagian digerakkan hasrat memulihkan supremasi teknologi yang dipermalukan oleh kemajuan yang dicapai oleh negara non-Barat.

Tak semua bagian buku itu diterima sama kuat. Menurut ulasan Allegra Lab yang saya baca, para pengkritik menerima kisah historis Malm tersebut namun menolak sikapnya soal perlawanan Palestina (karena tidak bicara soal korban sipil di Israel) dan peran lobi Israel (yang diremehkan dalam memengaruhi politik di AS). Di bagian kedua bukunya, Malm menjawab kritik tersebut dan mengakui aktivismenya sendiri tak selalu nirkekerasan. Ia merujuk pada perjuangan Mandela yang juga menimbulkan korban sipil yang tragis tetapi tak terelakkan.

Malm bercerita bahwa pengalamannya di Gaza dan perjumpaannya dengan gerakan perlawanan rakyat Palestina, justru yang pertama mengenalkannya pada perjuangan iklim. Itu adalah sebuah perdebatan nyata. Pemerintah Inggris seharusnya mendudukkan sikap Malm ini sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat, membalas argumen Malm dengan argumen, bukan dengan larangan masuk.

Saya ingin membandingkan peristiwa ini dengan apa yang terjadi pada sesama warga Swedia, Greta Thunberg. Pada 23 Desember 2025, di distrik keuangan London, polisi menangkapnya menggunakan Undang-Undang Terorisme karena memegang papan bertulisan tangan: “Saya mendukung para tahanan Palestine Action. Saya menentang genosida.” Beberapa pekan sebelumnya Greta bergabung dalam armada flotilla yang mencoba menembus blokade Gaza; Israel mencegatnya dan mendeportasi para aktivis. Sehari sebelum ditahan, Greta menyebut para tahanan yang mogok makan itu sebagai tahanan politik.

Thunberg bersaksi dengan fisiknya: ia duduk di trotoar, membawa selembar karton dengan seruan hati nurani. Sementara Malm menulis monograf dan genealogi, dan sejak How to Blow Up a Pipeline (yang diterbitkan pada 2021, dan difilmkan pada 2023) jelas sekali dirinya menggugat kesetiaan buta gerakan iklim pada pasifisme.

Kalau Thunberg masih percaya penguasa masih bisa digugah “hati dan huraninya”; Malm menduga mereka hanya bisa digerakkan oleh kepentingan modal, bukan nurani. Bisa jadi saya salah, itu adalah pembacaan saya, bukan pengakuan dari mereka. Namun satu hal yang pasti, Pemerintah Inggris tak peduli: apakah itu papan karton atau monograf, keduanya sama-sama dibaca sebagai ancaman keamanan. Padahal, Elbit Systems, perusahaan senjata Israel yang memiliki pabrik di Inggris, dan produknya digunakan untuk membunuh warga sipil dan anak-anak dan melakukan genosida, malah dilindungi. Palestine Action, yang memrotes kondisi tersebut malah dicap oleh Pemerintah Inggris sebagai organisasi teroris.

Jadi, mengapa “pintu Inggris” itu tertutup buat Malm? Jawabannya jelas jauh lebih tua dari 2026. Lewat Deklarasi Balfour, 2 November 1917, Inggris menjanjikan “rumah nasional” bagi orang-orang Yahudi, yang mereka taruh di Palestina tanpa pernah bertanya kepada majoritas besar penduduk Arabnya. Inggris pula yang ‘menumpas pemberontakan’ Arab 1936-1939 dengan pengeboman udara, perobohan rumah, hukuman kolektif, dan hukuman gantung, untuk melumpuhkan kepemimpinan Palestina menjelang 1948. Pada 1956 Inggris bersekongkol dengan Israel dan Prancis menyerang Mesir.

Mengikuti pembacaan Malm, ini bukan bentuk kesetiaan buta Inggris pada Zionisme, sebab pada 1939 Inggris sendiri membatasi imigrasi kaum Yahudi ke negerinya. Ini adalah kesetiaan pada kepentingan imperial, yang nyaris selalu berpihak pada yang kuat, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik. Negara seperti Inggris menggunakan kolonialisme, apartheid, atau genosida sebagai cara mendapatkan keuntungan itu.

Pengakuan Inggris atas Negara Palestina baru datang pada 2025, setelah ratusan ribu korban meninggal sejak Oktober 2023, dan jauh lebih banyak lagi setelah Deklarasi Balfour. Saat terjadi genosida di Gaza, pola “dukungan berbasis kepentingan” dari Inggris ini juga muncul dalam bentuk lain, tidak hanya sekadar birokratis.

September 2024, Inggris yang saat itu dipimpin oleh Keir Starmer, seorang pengacara HAM, menangguhkan sekitar 30 dari sekitar 350 lisensi ekspor senjata ke Israel, tetapi mengecualikan komponen program jet tempur F-35, yang sekitar 15 persennya dipasok oleh Inggris. Pengadilan Tinggi menilainya sah-sah saja, dan para menteri di bawah Starmer berdalih, menghentikannya akan mengganggu keamanan dan pertahanan NATO. Sick!

Juli 2025, setelah anggota Palestine Action menyemprot cat pada dua pesawat di pangkalan RAF yang menimbulkan kerugian sekitar tujuh juta pound, kelompok itu kemudian dilarang, berdasarkan Undang-Undang Terorisme. Palestine Action menjadi organisasi pertama yang dilarang atas klausul “kerusakan properti serius”, bukan kekerasan terhadap manusia.

Mendukung Palestine Action kini bisa diancam penjara hingga empat belas tahun, dan hingga akhir April 2026 sedikitnya 3.070 orang ditangkap karena menunjukkan dukungannya. Pada Februari, Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan, larangan itu melanggar kebebasan berekspresi dan berkumpul; namun Pengadilan Banding Inggris membatalkan putusan itu pada Juni. Di bulan yang sama, pemerintahan Starmer melarang masuk dua komentator Amerika, Hasan Piker dan Cenk Uygur, dengan alasan yang sama. Jonathon Porritt, tokoh keberlanjutan terkemuka, kini sedang menunggu proses pengadilan sebagai teroris lantaran terang-terangan membela Palestine Action.

Apa dalih pemerintah Inggris? Pengadilan Tinggi menilai Palestine Action pada intinya memerjuangkan tujuan politiknya lewat tindak pidana, dan Pengadilan Banding menganggap larangan terhadap Palestine Action itu pembatasan yang sah, yang tak menghalangi dukungan terbuka bagi perjuangan Palestina. Namun Malm bukan Palestine Action. Menyamakan keduanya justru membuktikan betapa lentur alasan ‘keamanan’ itu dipergunakan.

Bagi saya, di sinilah kerusakan yang jauh lebih luas akan terlihat. Demokrasi jarang runtuh oleh satu larangan besar; ia terkikis oleh pergeseran-pergeseran kecil tentang apa yang boleh dibicarakan dan yang tidak.

Pengadilan Tinggi Inggris sendiri menyebut larangan Palestine Action sebagai campur tangan yang sangat signifikan terhadap hak-hak Konvensi, termasuk mengriminalkan ungkapan dukungan bagi Palestina. Ketika selembar karton menjadi pelanggaran terorisme dan pidato seorang profesor ekologi dianggap tak kondusif bagi keamanan publik, kemampuan dan akal sehat untuk membedakan kritik dari ancaman dan monograf dari bom, akan ikut tersingkirkan.

Rabu, 4 November nanti, Mahkamah Agung Inggris akan mulai mendengar sidang banding yang diajukan Huda Ammori, salah satu pendiri Palestine Action. Namun sidang itu hanya dibatasi soal apakah Menteri Dalam Negeri menerapkan kebijakannya sendiri dengan benar. Klaim soal pelanggaran hak asasi manusia sudah ditolak tanpa alasan yang masuk akal.

Sementara itu, di acara Tribune akan ada kursi kosong. Malm yang menulis tentang pelanggaran batas oleh Israel yang begitu sering hingga batas itu kehilangan arti tidak akan hadir. Pemerintah Inggris agaknya tengah menunjukkan bahwa apa yang ditulis Malm itu memang benar. Pemerintah Inggris terus membatasi hak-hak warganya sendiri, sementara pengabdian pada kepentingan modal, imperial, atau pada Zionisme, tampaknya tak berbatas.

–##–

Depok, 31 Oktober 2026 06:55