Oleh: Jalal

Pada 7 Oktober 2026, dua jenis duka berlangsung di dua tempat. Di Tel Aviv dan Kibbutz Be’eri, Israel memperingati tiga tahun peristiwa itu, sementara di London dan banyak kota besar lainnya di seluruh dunia orang-orang tumpah ruah ke jalan menuntut perang di Gaza diakhiri. Keduanya berduka, keduanya yakin, dan keduanya jarang mau mendengar satu sama lain. Tulisan ini bermula dari kenyataan yang membuat dua duka itu sama-sama sah: manusia mati dalam jumlah yang sukar dibayangkan, dan tak satu pun dari mereka layak mati.

Mari mulai dari hari itu. Pada 7 Oktober 2023, Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya menyerang Israel selatan, membunuh hampir 1.200 orang dan menyandera 251. Sebagian besar korban adalah warga sipil: penonton festival musik, penghuni kibbutz, pekerja migran. Tak ada argumen politik yang bisa menjadikan pembunuhan sipil sebagai perlawanan terhormat. Siapa pun yang hendak bicara jujur tentang Palestina harus mengatakan hal ini terlebih dulu, tanpa embel-embel kata ‘tetapi’.

Kebohongan yang Terbongkar

Dunia tentu saja tersentak, dan sebagian besar sentakan itu dibentuk oleh arus informasi. Pada hari-hari pertama, kabar yang beredar, sebagian besar bersumber dari pejabat dan narasumber Israel atau yang berpihak padanya, memuat pemerkosaan massal dan bayi-bayi yang dipenggal. Berbulan-bulan kemudian, penelusuran fakta memberi gambaran yang lebih rumit daripada yang diperebutkan kedua kubu. Klaim pemenggalan bayi tak pernah terverifikasi, dan Gedung Putih meluruskan pernyataan Presiden Biden yang mengulanginya. Utusan PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, Pramila Patten, menyimpulkan ada dasar yang masuk akal untuk meyakini terjadinya pemerkosaan dan pemerkosaan berkelompok di sedikitnya tiga lokasi, tetapi timnya juga mendapati sedikitnya dua tuduhan yang tersebar luas di Be’eri tidak berdasar. Kebenarannya, dengan demikian, bukan kebohongan total dan bukan pula seluruh yang diberitakan. Pelajarannya pahit: horor yang nyata tak membutuhkan bumbu, dan bumbu itu belakangan dipakai sebagai bahan bakar.

Penyelidikan lalu bergerak ke arah yang lebih tak nyaman bagi Yerusalem. Penyelidikan militer Israel sendiri mengakui “kegagalan total” mencegah serangan itu, dan para pengamat perbatasan melaporkan aktivitas janggal sejak malam sebelumnya. The New York Times pernah mengungkap bahwa dokumen rencana serangan, yang dijuluki Tembok Jerikho, sudah beredar di lingkaran intelijen Israel setahun sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, menjelang pemilu Israel, pertanyaan lama kembali menyeruak: apa yang sebenarnya Netanyahu ketahui? Haaretz, yang bersumber dari buku jurnalis Shlomi Eldar dan Ruth Yuval, melaporkan bahwa Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed menelepon Netanyahu sekitar sepuluh hari sebelum serangan untuk memeringatkan bahwa Hamas menyiapkan “peristiwa besar”. Kantor Netanyahu menyebut laporan itu kebohongan mutlak, tetapi bukti ada di sisi seberang. NPR melaporkan pada 6 Oktober bahwa Mesir berulang kali mengirim peringatan tentang serangan yang akan datang dari Gaza, dan seorang pejabat senior Mesir yang tak disebut namanya membenarkannya. Sebelumnya, mantan Kepala Staf Herzi Halevi menyatakan bahwa kantor perdana menteri sudah diberi tahu soal aktivitas mencurigakan Hamas tiga jam sebelum peristiwa serangan, tetapi perwira intelijennya tak meneruskannya. Netanyahu selalu menegaskan ia tak menerima peringatan spesifik. Tapi Netanyahu dan kejujuran agaknya tak pernah bisa bercampur.

Lalu ada jam-jam yang seolah hilang. Rekaman video ruang komando militer yang dilihat Jerusalem Post menunjukkan tak seorang jenderal pun berada di ruang itu pada jam-jam awal. Sejam setelah invasi dimulai, markas besar baru mengetahui sekitar 40% titik penerobosan dari Gaza, dan Netanyahu, Menteri Pertahanan Gallant, dan Halevi baru berbicara hampir empat jam setelah serangan dimulai. Laporan-laporan ini melukiskan kelumpuhan komando dan permusuhan di puncak kekuasaan, namun itu mungkin bukan bukti pembiaran yang disengaja. Namun bagi para pengkritik, rangkaian fakta ini tetap penting. Negara yang gagal separah itu punya insentif untuk mengubah kegagalan keamanan menjadi perang tanpa batas, dan menjadikan 7 Oktober dalih bagi hukuman kolektif terhadap dua juta lebih warga sipil, tindakan yang dilarang Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat. Pemerintah Israel menyatakan tujuannya mengalahkan Hamas dan memulangkan para sandera. Tetapi seluruh dunia sekarang tahu itu cuma omong kosong Netanyahu dan pendukungnya.

Ada pula Direktif Hannibal (Hannibal Directive), aturan yang memerintahkan segala cara mencegah tentara tertawan, bahkan jika itu berarti menewaskan orang di sekitarnya. Investigasi Haaretz pada Juli 2024 melaporkan bahwa direktif itu diperintahkan pada hari serangan. Penyelidik PBB menyimpulkan militer Israel kemungkinan besar menerapkannya dan menewaskan banyak warga sipil Israel. Insiden yang paling banyak dibicarakan terjadi di Be’eri, ketika sebuah tank menembaki rumah berisi pejuang dan 14 sandera, dan 13 sandera tewas. Berapa banyak warga sipil yang benar-benar ditewaskan serangan Hamas dan berapa yang dibunuh tentara Israel?  Entahlah.

Sejarah Tak Dimulai dari Serangan Hamas

Sejarah berdarah itu tak lahir dari ruang hampa. Palestina kehilangan tanah dan rumah dalam Nakba 1948; pendudukan sejak 1967 kini dinilai Mahkamah Internasional melanggar hukum (opini penasihat Juli 2024), dan oleh Amnesty, Human Rights Watch, serta B’Tselem yang berbasis di Israel disebut apartheid. Ratusan resolusi PBB telah mencatat pelanggaran itu; yang kerap menahan konsekuensinya adalah satu tangan di Dewan Keamanan, veto Amerika Serikat. Maka ketika Israel mulai membalas sejak 8 Oktober 2023, hari ini tepat tiga tahun lampau, jelas orang-orang yang terdidik tak melihatnya sebagai peristiwa tersendiri. Pada 16 September 2025, Komisi Penyelidik PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, dengan empat dari lima tindakan yang didefinisikan Konvensi Genosida. Israel menolaknya sebagai “ocehan fitnah”, namun makin banyak lembaga HAM dan sarjana genosida bergerak ke kesimpulan yang sama.

Angka-angka membuat perdebatan itu sulit dielakkan. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 74.243 korban jiwa (data pada 5 Oktober 2026). Rincian korban yang identitasnya terverifikasi menunjukkan sekitar sepertiga adalah anak-anak dan sekitar 18% perempuan dewasa, dan temuan OHCHR menyebut 70% korban tewas di bangunan hunian adalah perempuan dan anak. Kementerian tak memisahkan kombatan dari warga sipil, dan Israel meragukan angka-angkanya. Tetapi riset ilmiah independen menunjuk ke arah sebaliknya: jumlah korban yang sebenarnya lebih tinggi. Studi The Lancet pada Januari 2025 memerkirakan 64.260 kematian akibat trauma hingga 30 Juni 2024, 41% di atas catatan kementerian, dengan 59% korban perempuan, anak, dan lansia.

Survei lapangan di The Lancet Global Health memerkirakan 75.200 kematian akibat kekerasan hingga 5 Januari 2025, padahal catatan kementerian untuk periode itu 49.090; 56,2% di antaranya perempuan, anak, dan lansia, termasuk sekitar 22.800 anak di bawah 18 tahun. Pola demografisnya cocok dengan data kementerian, sehingga selisihnya terletak pada pencatatan yang kurang, bukan pemalsuan.  Hari ini perkiraan jumlah korban meninggal yang teridentifikasi adalah antara 75.000 – 81.000; dan untuk memerkirakan total korban yang kehilangan akibat genosida Israel, Lancet menyarankan pengalian empat sebagai cara perkiraan yang konservatif. Artinya, angka perkiraan konservatifnya ada di antara 300.000 hingga 324.000.

Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 menghentikan pertempuran skala besar, dan jasad sandera terakhir dipulangkan pada Januari 2026. Namun menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 1.460 orang tewas sejak gencatan itu dan sekitar 80% bangunan rusak. UNICEF mencatat sedikitnya 100 anak tewas dalam tiga bulan pertamanya, hampir satu anak setiap hari. Sekjen PBB António Guterres mengatakan gencatan itu belum memberi keamanan, peluang untuk bantuan memadai, maupun jalan menuju pemulihan.

Dunia yang Berubah, di Antaranya Lantaran ‘Orang Dalam’

Dunia pun berubah. Walau majoritas warga dunia sudah lama berada di sisi Palestina, namun angka pemihakannya, terutama di kalangan generasi muda, semakin tinggi.  Mereka adalah generasi yang menyaksikan secara langsung genosida dilakukan dan ditayangkan oleh tentara Israel lewat media sosial mereka. Yang sangat mengejutkan, dan saya sendiri tak pernah bisa menyangka, hal yang sama juga terjadi di negeri yang sejak setidaknya lima dekade lampau pembelaan membabi buta terhadap Israel adalah standar umum.  Dalam jajak pendapat Gallup Februari 2026, 41% warga Amerika lebih bersimpati kepada Palestina dan 36% kepada Israel, untuk pertama kalinya sejak Gallup mulai bertanya pada 2001. Tiga tahun lalu, 54% menyatakan condong ke Israel dan 31% ke Palestina; kini sekitar dua pertiga Demokrat lebih bersimpati kepada Palestina. Yang menarik, pergeseran itu tak hanya didorong dari luar. Banyak informasi, argumen, dan keberanian moral datang dari ‘orang dalam’: para tokoh Yahudi yang menolak berada di sisi Israel.

Ilan Pappé, sejarawan Israel yang menulis The Ethnic Cleansing of Palestine, meninggalkan Universitas Haifa pada 2007. Norman Finkelstein tumbuh sebagai anak penyintas Ghetto Warsawa dan kamp Majdanek. Gabor Maté, dokter kelahiran Budapest 1944, kehilangan kakek-neneknya di Auschwitz. Peter Beinart, yang lama dikenal pembela moderat Israel, menulis pada 2020 bahwa ia tak lagi percaya pada negara Yahudi. Omer Bartov, sejarawan Holocaust kelahiran Israel, awalnya menahan diri memakai kata genosida, lalu pada 2025 menyatakan kata itulah yang tepat. Dari generasi yang lebih muda, adaa Yuval Abraham, jurnalis +972, yang juga salah satu sutradara No Other Land, dokumenter peraih Oscar 2025. Simone Zimmerman, membuat film dokumenter Israelism yang membuat dunia sadar atas indoktrinasi gila di kalangan warga Yahudi Amerika Serikat sejak kecil, dan ikut mendirikan IfNotNow.

Harga yang mereka bayar tak ringan. Mereka dituduh berkhianat bukan hanya pada Israel, melainkan pada komunitas dan agama sendiri; label “Yahudi pembenci kaum sendiri” dilemparkan kepada mereka seperti batu yang menghunjam tubuh. Finkelstein kehilangan jalur akademiknya setelah gagal mendapat masa jabatan tetap di Universitas DePaul pada 2007. Pappé memilih pergi dari negeri tempat ia lahir. Para pembuat film dan jurnalis menerima ancaman, dan sebagian kolega sinagoge menutup pintu. Mereka bicara di tengah keluarga yang berduka karena peristiwa 7 Oktober, dan bagi saya justru karena itu pilihan mereka lebih berat daripada pilihan kita yang jauh.

Mereka pun bukan fenomena baru. Pada 1925, Brit Shalom sudah menyerukan negara bersama bagi Yahudi dan Arab. Gerakan buruh Yahudi Bund menolak Zionisme sebelum Israel berdiri. Pada Desember 1948, Albert Einstein, Hannah Arendt, dan puluhan intelektual Yahudi lain menulis surat kepada The New York Times untuk memeringatkan bahaya partai Herut pimpinan Menachem Begin. Sesudahnya datang Uri Avnery, Noam Chomsky, Judith Butler, Naomi Klein, Gideon Levy dan Amira Hass, para veteran Breaking the Silence, hingga Jewish Voice for Peace, bahkan rabi-rabi ortodoks yang menolak Zionisme atas dasar iman. Pencarian saya menemukan sedikitnya lima puluh nama, dengan motivasi yang beragam: religius, sosialis, liberal, penyintas dan keturunan penyintas, hingga mereka yang sekadar tak tahan melihat penderitaan.

Keberagaman itu sendiri adalah argumen. Jika yang terjadi adalah perang agama, orang-orang ini tak akan ada, atau setidaknya tak akan sebanyak ini. Zionisme lahir pada akhir abad ke-19 sebagai gerakan nasionalis sekular di Eropa yang dihantam antisemitisme; Theodor Herzl menulis Der Judenstaat pada 1896 sebagai proposal politik, dan banyak pendiri negara Israel adalah sosialis sekular yang bukan saja  tak taat ritual, banyak di antaranya bahkan terang-terangan atheis. Sebagian besar rabi ortodoks pada masa awal justru menentangnya, dan hingga kini komunitas seperti Satmar dan Neturei Karta menganggap negara Yahudi buatan manusia sebagai pelanggaran atas ajaran agama. Bahkan bentuk Zionisme yang pertama adalah Kristen, bukan Yahudi: para penganut restorasionisme di Inggris sudah menggagas ‘kembalinya’ orang Yahudi ke Palestina jauh sebelum Herzl. Konfliknya soal tanah, kedaulatan, air, perbatasan, dan hak. Sementara, warga Palestina pun bukan hanya Muslim; umat Kristen Palestina ikut terusir pada 1948, ikut hidup di bawah pendudukan, dan ikut menjadi korban di Gaza.

Namun tak bisa dimungkiri bahwa agama memang kerap dipanggil ketika dibutuhkan untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Komisi PBB mencatat bahwa dalam surat kepada para prajurit pada November 2023, Netanyahu membandingkan operasi di Gaza dengan “perang suci pemusnahan total” dalam Alkitab Ibrani, yang oleh komisi tersebut dikutip sebagai bukti hasutan. Teks yang sama menyimpan tradisi lain, yang menegaskan bahwa menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan dunia seluruhnya, dan yang para nabinya menuntut keadilan bagi yang tertindas. Tafsir mana yang dipakai ditentukan oleh kepentingan penafsirnya, bukan oleh kitabnya. Karena itu, mereduksi konflik ini menjadi ‘Yahudi melawan Muslim’ bukan hanya keliru; itu persis hadiah bagi pihak-pihak yang diuntungkan oleh kebencian antar-agama.

Bagi pembaca Indonesia, ini seharusnya terasa akrab. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan dukungan kita pada Palestina berakar pada prinsip antikolonial itu, bukan pada solidaritas seagama. Di situlah buku yang sedang kami kerjakan menemukan pijakannya. Bersama dua rekan lain, saya sedang menyelesaikan naskah akhir buku berjudul sementara Dari Abraham hingga Zimmerman: Kisah 50 Tokoh Yahudi Penentang Kolonialisme, Apartheid, dan Genosida. Abraham, yang saya maksud adalah Yuval Abraham, sutradara Israel yang membongkar kejahatan perang Israel—tetapi ia juga nama bapak tiga agama monoteistik yang menjadi simbol keramahan terhadap tamu—hingga Zimmerman, generasi muda yang menolak diam ketika nama mereka dicatut untuk membenarkan kekerasan.  Buku ini mengikuti orang-orang yang membuktikan bahwa latar belakang Yahudi tak berarti kewajiban membela apa pun yang dilakukan Israel. Kami berharap buku itu menunjukkan bahwa potensi kerjasama kemanusiaan terbuka lebar dengan siapa pun, lantaran kemanusiaan tak pernah menyaratkan agama, bangsa, atau bahkan korban yang kita sukai.

–##–

Jakarta, 8 Oktober 2026