Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, António Guterres, menyerukan dibentuknya kesepakatan keadilan iklim global baru di COP31, Rabu, 11 November 2026. Seruan ini disampaikan di Antalya, Turki di tengah belum terjawabnya pertanyaan terkait pembiayaan iklim dan masa depan bahan bakar fosil.

“Planet kita semakin panas. Waktu semakin menipis. Saatnya ‘beraksi atau memanggang’,” ujar Guterres sebagaimana dikutip dalam berita PBB. Ia mengingatkan para pemimpin dunia bahwa meskipun rencana nasional – dalam bentuk Nationally Determined Contribution/NDC – sepenuhnya bisa terlaksana, suhu bumi akan terus naik lebih dari 2,5°C pada akhir abad ini.

Hijauku.com sudah menurunkan laporan yang mengupas peluang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Masih ada harapan untuk mencegah kenaikan suhu bumi lepas kendali. Sementara kebutuhan untuk adaptasi perubahan iklim sudah terpetakan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan semangat yang disampaikan oleh Sekjen PBB yang menegaskan bahwa walaupun ambang batas 1,5°C kemungkinan akan terlewati, namun tidak berarti dunia harus menyerah kepada krisis iklim. “Ilmu pengetahuan tidak menyuruh kita menyerah. Ilmu pengetahuan menyuruh kita berjuang lebih keras,” tegasnya. Untuk itu, setiap fraksi untuk menghindari pemanasan global menjadi hal yang sangat penting.

Pencemar Harus Membayar

Guna membiayai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Guterres mengusulkan agar perusahaan-perusahaan pencemar bumi dengan polusi gas rumah kaca harus ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang terus mereka buat.

Guterres mendesak pemerintah untuk mengenakan pajak pada perusahaan bahan bakar fosil, untuk – sedikit saja – membantu negara-negara berkembang dan negara-negara kecil yang menanggung kerugian akibat krisis iklim yang mereka sebabkan.

Guterres membandingkan laba luar biasa yang diperoleh oleh sembilan perusahaan minyak terbesar dunia dalam satu kuartal yang mencapai $95 miliar, dengan dana internasional yang diterima untuk membantu negara-negara rentan pulih dari kerugian dan kerusakan akibat krisis iklim yang sebesar $600 juta.

“Angka $600 juta itu setara dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan fosil tersebut hanya dalam waktu 14 jam,” tegas Guterres, sehingga pemerintah diminta untuk mengenakan pajak atas windfall profit atau keuntungan tak terduga yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut di atas kerugian orang lain.

Selama ini perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil terus melobi para pemangku kepentingan, bahkan di COP sebelumnya (baca Cengkraman Pelobi Fosil Semakin Dalam di COP30), untuk mengamankan keuntungan mereka dan menunda tanggung jawab.

Kesepakatan Keadilan Iklim

Dengan latar belakang tersebut, Sekretaris Jenderal PBB mengusulkan dibentuknya “kesepakatan keadilan iklim” baru untuk membantu negara berkembang meninggalkan bahan bakar fosil sekaligus melindungi mereka yang sudah menderita akibat perubahan iklim. “Kita tidak bisa menuntut negara-negara untuk melakukan tranformasi ekonomi tanpa memberikan dukungan ke mereka untuk melakukannya,” ujarnya.

Percepatan transisi dari bahan bakar fosil menurut Guterres harus dilakukan melalui rencana nasional yang melindungi pekerja dan komunitas, sekaligus memperluas energi terbarukan.

Guterres juga menyeru dunia untuk melindungi populasi rentan dengan sistem peringatan dini, langkah adaptasi yang lebih kuat, dan dukungan yang lebih cepat setelah terjadi bencana iklim.

Caranya adalah dengan menyediakan pembiayaan iklim yang terjangkau, di mana negara-negara kaya memenuhi komitmen mereka dan lebih banyak investasi yang sampai ke negara berkembang (baca Dunia Tak Siap Beradaptasi Iklim) dan memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi hambatan perdagangan, kesenjangan teknologi, dan persaingan geopolitik.

Redaksi Hijauku.com