Oleh: Zaky Satria *
Jika kita menilai hutan dari banyaknya pohon yang masih berdiri, kita mungkin melewatkan pertanyaan penting: siapa yang berhak menentukan masa depannya? Di Minangkabau, pertanyaan ini dapat dijelaskan melalui hutan nagari. Nagari merupakan satuan kehidupan sosial dan pemerintahan setempat yang memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan ruang. Kehadiran lembaga pengelola hutan nagari memperlihatkan bahwa konservasi membutuhkan aturan, legitimasi, dan pengawasan yang dekat dengan masyarakat.
Contoh yang layak dibaca adalah Sungai Buluh di Padang Pariaman. Sebuah kajian tahun 2025 tentang relasi masyarakat adat dan negara membahas skema Hutan Nagari sebagai cara bernegosiasi atas kepentingan konservasi dan penghidupan. Kajian pengelolaan sebelumnya juga menggambarkan kaitan hutan di bagian hulu dengan pasokan air, irigasi persawahan, serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks seperti ini, menjaga tutupan hutan berkaitan langsung dengan menjaga kehidupan sehari-hari.
Ada satu pembedaan hukum yang sering terabaikan. Hutan nagari dalam skema perhutanan sosial tidak otomatis sama dengan hutan adat yang memperoleh pengakuan hukum tersendiri. Menyamakan keduanya bisa membuat tulisan konservasi terdengar menarik, tetapi mengaburkan rezim hak dan kewajiban yang berbeda. Ketepatan istilah menentukan apakah warga dipandang sebagai pengelola berdasarkan izin, pemegang hak yang diakui, atau sekadar penerima manfaat program.
Dalam bahasa tata kelola lingkungan, keberhasilan hutan tidak cukup diukur melalui luas wilayah atau jumlah kegiatan penanaman. Tolok ukur berikutnya adalah kualitas pengambilan keputusan. Apakah perempuan dilibatkan ketika aturan pemanfaatan hasil hutan ditentukan? Apakah kelompok yang bergantung pada air dan hasil hutan memiliki saluran keberatan? Apakah laporan keuangan lembaga pengelola dapat diperiksa? Apakah pelanggaran diselesaikan secara adil, termasuk ketika pelaku memiliki kedudukan sosial yang kuat?
Kewenangan masyarakat juga harus dibarengi kemampuan administratif. Pemetaan batas, pencatatan hasil hutan, penyelesaian sengketa, dan pemantauan perubahan tutupan lahan membutuhkan dukungan teknis. Pemerintah dapat menyediakan pendampingan, tetapi jangan sampai modelnya membuat setiap keputusan lokal bergantung pada pejabat di luar nagari. Tujuannya ialah memperkuat institusi yang mampu bertahan ketika program bantuan berakhir.
Perusahaan yang ingin menanam pohon sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungannya dapat memetik pelajaran dari sini. Pemberian bibit adalah keluaran jangka pendek; pengaturan hak kelola merupakan prasyarat jangka panjang. Sponsorship tidak seharusnya menggantikan musyawarah warga, dan dokumentasi kegiatan tidak boleh disamakan dengan hasil konservasi. Evaluasi harus mempertanyakan kelangsungan hidup tanaman, perubahan kualitas air, distribusi manfaat ekonomi, dan legitimasi lembaga lokal.
Hutan nagari juga memberi koreksi bagi cara kita membicarakan keberlanjutan. Penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) kerap dipahami sebagai urusan perusahaan dan investor. Padahal prinsip serupa—pertanggungjawaban, partisipasi, dan perlindungan lingkungan—sudah dapat dikaji dalam hubungan antara negara dan komunitas lokal. Pengalaman ini tidak berarti semua tata kelola adat selalu adil. Aturan adat pun perlu diuji dari sisi keterwakilan dan keterbukaan.
Karena itu, diskusi tentang hutan Minangkabau perlu bergerak dari romantisasi kearifan lokal ke pemeriksaan kelembagaannya. Hutan yang terlindungi berarti lebih banyak daripada bentang alam yang hijau: ada hak yang jelas, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat yang memiliki kemampuan nyata untuk menjaga sumber daya bersama.
–##–
* Zaky Satria adalah mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas. Ia menulis tentang komunikasi publik, tata kelola lingkungan, dan keberlanjutan di Indonesia.
SUMBER RUJUKAN
Leave A Comment