Selasa, 23 Januari 2024 – Institut Hijau Indonesia melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Tujuan dari audiensi ini guna menyampaikan Perspesi 5325 Kaum Muda yang diperoleh dari 35 Provinsi di Indonesia melalui program Indonesia dan Dunia 2050 di bawah naungan Institut Hijau Indonesia. Adapun persepsi yang disampaikan tersebut didapatkan pula melalui 50 orang penggerak perubahan, 991 mahasiswa, 455 komunitas anak muda, 1430 pemuda melalui jejak pendapat, 1979 pelajar, 360 harapan orang muda yang disampaikan melalui website serta 60 artikel populer yang ditulis oleh orang muda..

Kegiatan audiensi Insitut Hijau Indonesia ini diikuti oleh sejumlah anak muda dari Institut Hijau Indonesia dan didampingi Direktur Institut Hijau Indonesia Selamet Daroini. Sementara dari pihak KPU RI ditemui oleh Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Bapak Dohardo Pakpahan beserta jajaran lainnya. Dalam sambutannya direktur Institut Hijau Indonesia menegaskan bahwa IHI menjadi wadah untuk kaum muda menjadi pemimpin yang berperspektif keadilan dan ekologis. “Kami dari Institut Hijau Indonesia memiliki berbagai program yang pada intinya bertujuan melahirkan pemimpin dimasa depan yang memiliki perspektif keadilan sosial dan ekologis” Pungkasnya

Project Officer dari Program Indonesia dan Dunia 2050 Muhammad Ichlassul Amal menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda lanjutan guna menyampaikan persepsi para kaum muda di tahun politik. “Audiensi ini kami laksanakan karena sangat penting dilakukan sebagai rencana tindak lanjut serta momentum tahun politik para pemangku kebijakan kedepan serta siapapun yang menjadi pemimpin negara ini kedepannya perlu mengetahui persepsi kaum muda ini. Sehingga dapat dituangkan kedalam pengambilan kebijakan yang strategis kedepan. Saat ini terdapat 98 persen kaum muda menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada kontestasi politik tahun 2024 baik di level nasional maupun daerah, dan terdapat 2% lainnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya” Tegas Amal

Pemuda yang kerap disapa Amal ini juga menegaskan penilaian kaum muda saat ini terkait situasi kritis serta isu yang sedang disoroti. “Beberapa persepsi kaum muda yang kami sampaikan ada sembilan topik yang menjadi sorotan, diantaranya perilaku sosial, rendahnya literasi digital, kebijakan pemerintah, pengelolaan sampah, ekonomi modern, kualitas politisi dan partai politik, pangan air dan energi, korupsi serta perilaku dunia usaha. Kaum muda juga menilai bahwa di level dunia saat ini sedang menghadapi situasi krisis, yaitu: Konflik dan Ketegangan Antar Negara (33,8%); Ancaman krisis air, pangan, dan energi (21,5%); Krisis iklim (16,1%); Krisis ekonomi global (13,7%); Pencemaran dan kerusakan lingkungan (10,8%); dan Kejahatan Batas Lintas Negara (4%)” Pungkas Amal

Selain persepsi dari ribuan kaum muda tersebut, Institut Hijau Indonesia juga menyampaikan tujuh rekomendasi diantaranya.

1. Mendorong dan pemerataan fasilitas dan kualitas Pendidikan. Meninjau kembali biaya Pendidikan tinggi yang semakin mahal. Memprioritaskan kesejahteraan guru (khususnya yang bukan ASN).
2. Menghilangkan kemiskinan struktural dan menjalankan amanat pasal 34 UUD 45 terkait fakir miskin dan anak terlantar dipeliharan oleh negara.
3. Memperkuat upaya pelestarian budaya lokal yang semakin pudar. Khususnya di kalangan generasi muda akibat perkembangan teknologi dan akulturasi budaya yang tidak terkendali.
4. Menghilangkan praktik ketidak adilan sosial di berbagai wilayah yang selama ini terjadi khsusnya dalam praktik perampasan tanah, penggusuran, ketimpangan agrarian hingga kurangnya fasilitas publik serta ketiadaan akses modal bagi rakyat miskin.
5. Memperkuat budaya literasi masyarakat khususnya dalam pengelolaan teknologi sehingga masyarakat di level bawah tidak lagi menjadi korban penyebaran hoaks maupun penipuan, pencitraan, dan perpecahan di kalangan masyarakat.
6. Pemerintah harus mengawal jalannya Artificial Inteligent dengan baik. Artificial Inteligent telah membuat seniman tradisional, penulis, dan banyak bidang pekerjaan terancam
7. Pelibatan orang muda, perempuan, disabilitas dan kelompok marginal lainnya secara bermakna sudah harus menjadi prioritas pemerintah dalam menentukan kebijakan dan pembangunan. Sehingga inklusifitas dapat diwujudkan.