Guna meningkatkan pengetahuan tentang gambut dan partisipasi publik terutama masyarakat urban untuk bersama menjaga ekosistem gambut, Youth for Peatland (YFP) sebuah wadah tempat belajar tentang kelestarian gambut, menggelar sebuah diskusi melalui zoom call.
Diskusi tersebut mengangkat tema “Benar Memilih Agar Pulih” untuk menyambut pesta demokrasi pada Pilkada serentak nanti. Artinya masyarakat harus memilih calon kepala daerah yang bisa memulihkan ekosistem gambut atau tidak terlibat dalam korupsi SDA demi keberlangsungan hidup di masa depan.
Gambut tropis memiliki peranan penting dalam mempengaruhi iklim dunia, karena fungsinya sebagai penyimpan karbon terbesar. Lebih lagi Indonesia merupakan negara dengan sebaran gambut tropis terbesar di dunia.
Prof. Azwar Maas dari Universitas Gajah Mada memaparkan, total gambut di Indonesia sekitar 13,4 juta hektar. Paling banyak berada di pulau Sumatera, diikuti oleh Kalimantan dan Irian Jaya. Prinsip dasarnya, lahan gambut harus selalu dalam keadaan lembab sepanjang tahun.
Namun, ekosistem gambut kini sering terbakar dan sudah terdegradasi akibat eksploitasi lahan gambut yang terus terjadi. Hal ini menjadi ancaman serius, karena dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih besar kelak. Selain itu bahaya ISPA bagi masyarakat terpapar kabut asap Karhutla menjadi dua kali lipat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.
Di sisi lain, Hakimul Ikhwan Dosen Sosiologi Fisipol Universitas Gajah Mada menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan pencalonan pilkada terbilang mahal karena mampu menghabiskan dana puluhan hingga ratusan milyar.
Ia juga memaparkan data dari Kemendagri, yang menjelaskan bahwa hampir sepertiga Kepala Daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi. Kasus tersebut terjadi dengan motif mengembalikan modal Pemilukada sebelumnya, memelihara Pemilukada berikutnya dan lain-lain.
Selain itu, Nadia Hadad dari Koalisi Golongan Hutan juga mengungkapkan, 56% dari keseluruhan total hutan alam Indonesia dan 42% dari keselurahan total fungsi ekosistem gambut Indonesia di tahun 2019 berada di daerah penyelenggara Pilkada 2020. Namun, katanya lagi berdasarkan survey CSIS pada pemilu 2019 isu lingkungan belum menjadi prioritas bagi masyarakat Indonesia, termasuk anak muda.
Lalu menjadi pertanyaan, kenapa isu lingkungan menjadi penting dalam menentukan kepala daerah?
Nadia menjelaskan bahwa pemerintah daerah-lah yang kelak memiliki kewenangan yang vital dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut.
Nadia juga mengajak participant yang dihadiri oleh mahasiswa serta komunitas-komunitas lingkungan di Jogja dan Solo ini, untuk bijak dan peduli terhadap isu lingkungan.
“Ayo kita awasi proses pilkada dengan melihat rekam jejak si calon kepala daerah terhadap isu lingkungan dan korupsi sumber daya alam dengan bijak menggali informasi serta menggunakan sosial media”, tutupnya.
–##–
Leave A Comment