Nilai dana yang disediakan oleh negara maju untuk membantu negara berkembang menanggapi krisis iklim hanya sepertiga dari jumlah yang dilaporkan. Data ini terungkap dari analisis Oxfam yang diterbitkan hari ini, 19 Oktober 2020.

Laporan berjudul Climate Finance Shadow Report 2020 memperkirakan, negara donor melaporkan kinerja pendanaan iklim sebesar rata-rata $59,5 miliar per tahun pada tahun 2017 dan 2018 – tahun-tahun terakhir dimana angka-angkanya tersedia. Namun nilai sebenarnya dari pendanaan untuk aksi iklim hanya $19-22,5 miliar per tahun setelah dikurangi pembayaran kembali pinjaman, bunga, dan pelaporan berlebihan lainnya.

Seperti yang tercantum dalam Kesepakatan Paris/Perjanjian Paris, negara-negara maju berjanji menyediakan $100 miliar/tahun dalam bentuk pendanaan iklim pada tahun 2020.

Laporan Oxfam juga menemukan fakta yang mencengangkan lain. Sebanyak 80% ($47 miliar) dari semua pendanaan iklim publik yang dilaporkan tersebut, tidak diberikan dalam bentuk hibah – tetapi kebanyakan dalam bentuk utang/pinjaman. Dan sekitar setengah dari jumlah pinjaman tersebut ($24 miliar) adalah pinjaman non-konsesi atau utang yang ditawarkan dengan persyaratan yang tidak murah, yang membutuhkan pembayaran lebih tinggi dari negara-negara miskin.

Sehingga Oxfam menyimpulkan, nilai hibah untuk pendanaan mengatasi krisis perubahan iklim yang sesungguhnya – yaitu nilai pendanaan yang sebenarnya setelah dipotong pembayaran dan bunga – hanyalah kurang dari setengah jumlah yang dilaporkan.

Oxfam juga menemukan pelaporan pendanaan iklim yang berlebihan sebesar $19-22,5 miliar yang dimasukkan dalam kategori pendanaan iklim padahal pendanaan itu adalah pendanaan proyek pembangunan biasa.

Analisis ini juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang bagaimana negara maju mengalokasikan pendanaan iklim mereka. Oxfam mencatat, dari total pendanaan iklim yang dilaporkan:

Sekitar seperlima (20,5%) pendanaan masuk ke negara-negara miskin dan hanya 3% ke negara-negara di kepulauan kecil yang menghadapi ancaman paling parah dari perubahan iklim dan memiliki sumber daya paling terbatas.

Hanya seperempat (25%) pendanaan dihabiskan untuk membantu adaptasi krisis perubahan iklim sementara 66% dana dihabiskan untuk membantu negara-negara mengurangi emisi, walau nilai pendanaan untuk adaptasi meningkat secara signifikan dari $9 miliar per tahun pada 2015–2016 menjadi $15 miliar per tahun pada 2017–2018.

Tracy Carty, Penasihat Kebijakan Senior untuk Perubahan Iklim di Oxfam dan salah satu penulis laporan ini, mengatakan: “Pendanaan iklim bisa menjadi penyelamat bagi komunitas yang menghadapi rekor gelombang panas, badai yang mengerikan, dan banjir yang menghancurkan. Bahkan ketika pemerintah berjuang melawan COVID-19, pemerintah tidak boleh melupakan ancaman krisis iklim yang terus meningkat.

“Penggunaan skema pinjaman yang berlebihan atas nama bantuan iklim adalah sebuah skandal besar. Negara-negara termiskin di dunia banyak yang masih harus bergulat dengan hutang yang tidak berkelanjutan. Mereka tidak boleh dipaksa untuk menerima pinjaman untuk menghadapi krisis iklim yang tidak mereka buat.”

Analisis Oxfam juga menunjukkan kinerja beberapa negara dalam menyediakan pendanaan iklim dalam bentuk hibah, dan bukan utang/pinjaman.

Prancis misalnya, menyediakan hampir 97% dari “pendanaan iklim” bilateral mereka (dengan nilai mencapai $4,6 miliar) dalam bentuk utang/pinjaman dan instrumen non-hibah lainnya. Sementara nilai hibahnya hanya setara $1,3 miliar (27%).

Sebagai perbandingan, Swedia, Denmark, dan Inggris menyediakan sebagian besar pembiayaan iklim mereka dalam bentuk hibah.

Jepang mengklaim investasi mereka di pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang ‘efisien’ di Bangladesh sebagai pembiayaan iklim, meskipun sejalan dengan data OECD sebelumnya, pendanaan ini tidak masuk dalam kinerja pendanaan iklim sebesar $59,5 miliar/tahun yang dilaporkan.

Carty berkata: “Negara-negara maju harus menyediakan lebih banyak pendanaan iklim dalam bentuk hibah daripada pinjaman, mengalokasikan lebih banyak dana untuk adaptasi dan memprioritaskan negara-negara yang paling rentan – termasuk negara-negara tertinggal dan negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil. Mereka juga harus menggunakan KTT iklim COP26 di Glasgow November mendatang sebagai kesempatan untuk memutuskan jalur baru untuk pendanaan iklim setelah tahun 2020 dengan menyetujui standar akuntansi yang kuat dan mengalokasikan dana khusus untuk adaptasi. ”

Menurut Oxfam pendanaan iklim banyak tersedia melalui berbagai sumber, termasuk melalui pengalihan subsidi bahan bakar fosil yang telah merugikan dunia lebih dari $320 miliar pada tahun 2019. Bagaimana dengan Indonesia?

Redaksi Hijauku.com