Limbah medis dan sampah plastik melonjak akibat pandemi COVID-19. Penggunaan masker, sarung tangan dan alat pelindung diri (APD) sekali pakai memicu peningkatan jumlah limbah dan sampah ini.

Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membawahi perdagangan, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) memperkirakan, nilai penjualan masker sekali pakai tahun ini (2020) akan melonjak menjadi $166 miliar dari $800 juta tahun tahun lalu (2019).

Berdasarkan data historis, sebanyak 75% masker sekali pakai dan sampah terkait pandemi yang lain akan berakhir di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) sementara sebagian lainnya mencemari lingkungan, berserakan di jalanan, selokan, sungai, hingga mencemari lautan.
Perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, memicu krisis sampah ini.

Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebutkan, limbah dan sampah ini tidak hanya memicu kerusakan lingkungan tapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan dengan nilai kerugian mencapai $40 miliar.

Limbah medis – yang sebagian besar terbuat dari plastik sekali pakai – akan menimbulkan masalah kesehatan dan polusi udara jika dibuang dan dibakar sembarangan. Masker bekas juga berpotensi menularkan penyakit ke mereka yang terpapar.

“Polusi plastik sudah menjadi salah satu masalah terbesar bagi planet kita sebelum pandemi COVID-19. Penggunaan produk-produk pelindung diri dari COVID-19 semakin memperparah masalah ini,” ujar Pamela Coke-Hamilton, Direktur Perdagangan Internasional di UNCTAD.

Data UNEP menyebutkan, solusi sampah yang ada saat ini hanya bisa memangkas sampah plastik hingga 80%. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menanggulangi lonjakan limbah medis ini. Jika hal itu tidak dilakukan, menurut Inger Andersen, Direktur UNEP sebagaimana dikutip dalam berita PBB, jumlah sampah plastik yang mencemari lautan akan naik tiga kali lipat (300%) pada 2040, dari 11 juta ton ke 29 juta ton per tahun.

Apa solusinya? Laporan berjudul “Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution”, yang disusun The Pew Charitable Trusts dan Systemiq memberikan jawabannya.

Setidaknya ada tiga solusi yang harus diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah limbah plastik.

Solusi pertama adalah mengganti regulasi yang kurang tegas dalam menyelesaikan sampah plastik. Solusi kedua adalah mengubah model bisnis dan memberikan insentif untuk mengurangi produksi plastik.

Solusi ketiga adalah dengan mendesain ulang produk dan kemasan agar lebih mudah didaur ulang dan dikumpulkan limbahnya, terutama di negara-negara miskin dan negara-negara yang penduduknya tidak berdisiplin dalam membuang sampah.

Walaupun ketiga solusi ini sudah diterapkan, menurut laporan Pew/ Systemiq masih akan ada 5 juta ton sampah plastik yang bocor mencemari lautan. Sehingga masih ada peluang untuk memperbaiki tata kelola sampah plastik di level dunia.

Analisis UNCTAD yang diterbitkan bulan lalu, juga menyebutkan peran kebijakan perdagangan global dalam mengurangi polusi plastik. Banyak negara yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait plastik.

Yang diperlukan adalah mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan tersebut agar lebih efektif dalam mencegah limbah plastik. Pembuangan sampah dan limbah plastik dalam kontainer dari negara maju ke negara berkembang termasuk ke Indonesia adalah salah satu masalah riil yang saat ini terus berlangsung.

Masih ada satu Langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk mengurangi secara dramatis sampah plastik. Yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi guna menciptakan bahan baku produk yang tidak beracun, mudah terurai dan dikumpulkan.

Bahan baku atau material tersebut bisa dikembangkan dari berbagai macam sumber serat-serat alami (natural fibers) seperti jerami dan karet alam. Bahan-bahan ini mudah diperoleh di negara berkembang seperti Indonesia. Selain ramah lingkungan, pemakaian bahan-bahan alami ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru. Apa yang kita tunggu?

Redaksi Hijauku.com