Jakarta, 25 Juni 2020 – Minggu ini merupakan waktu yang menentukan bagi industri batu bara nasional dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di tanah air. Pasalnya, tiga mega bank pendana batu bara dari Jepang, yakni Mizuho, MUFG dan SMBC akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Indonesia tentu masih dilirik sebagai negara penerima investasi batu bara ini, apalagi setelah diterbitkannya UU Minerba yang memberikan karpet merah bagi pengusaha batu bara serta penyedia listrik tenaga batu bara.

Sisilia Nurmala Dewi, Koordinator Team Indonesia dari lembaga 350.org menyampaikan bahwa, “Pendanaan dari institusi keuangan Jepang adalah urat nadi industri energi batu bara di Indonesia, sebab dari Jepang lah didatangkan pinjaman modal terbesar. Kami ingin memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan investor di sana akan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan bagi masyarakat tempat proyek industri energi fosil ini beroperasi.”

Berikut ini adalah sekelumit kisah yang dikumpulkan 350.org Indonesia dari warga Desa Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat tentang keseharian mereka hidup di sekitar kawasan PLTU Indramayu.

Tahun 2020 menandai 10 tahun PLTU Indramayu yang pertama beroperasi dan juga penderitaan yang harus dihadapi para warga Desa Mekarsari. Namun mereka tidak pernah berhenti menyuarakan kekhawatiran dan penderitaan yang ditimbulkan dari proyek tersebut melalui gerakan dan komunitas bernama JatAyu (Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu).

Selain menuntut dihentikannya operasi PLTU Indramayu pertama, mereka juga menuntut para investor dan pemimpin bank Jepang untuk tidak mendanai PLTU kedua di desa mereka. “Kepada para investor dan bank-bank Jepang, saya minta dengan hormat, kami mohon Anda untuk menghentikan pembiayaan kedua PLTU di Indramayu. PLTU Indramayu yang pertama sudah menyiksa dan membinasakan kehidupan dan masa kami. Mengapa Anda membiayai PLTU kedua jika Anda tahu itu akan lebih menyiksa kami?” tanya Pak Domo, seorang pelukis dan pembuat patung dari, Desa Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia.

Menurut Pak Domo, ada 3K atau tiga kerusakan yang ditimbulkan PLTU pertama di Desa Mekarsari. “Pertama kerusakan alam dan lingkungan, kedua kerusakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan ketiga kerusakan moral dan kehidupan sosial,” jelas Pak Domo.

“Kini, pemerintah Indonesia justru merencanakan untuk membangun PLTU yang kedua di desa kami,” kata Domo. Pemerintah dikabarkan mendapatkan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA), sebuah lembaga bantuan pemerintah Jepang.

“Kalau pemerintah Jepang tetap merencanakan untuk mendukung proyek PLTU ini
–kenapa mereka tidak bom saja desa kami sekarang? Daripada membunuh kami secara perlahan seperti 10 tahun terakhir? Kami kelaparan dan tak punya harapan. Kalau memang Jepang akan tetap mendanai PLTU di Indonesia, artinya Jepang menjajah Indonesia yang kedua kalinya!” teriak Pak Domo.

Teriakan yang sama juga dilontarkannya saat pertemuan di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Beberapa tahun belakangan, mereka juga telah berhasil melakukan beberapa pertemuan bersama Bupati Indramayu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Sekretariat Negara, dan bahkan mereka diundang ke Istana Negara.

Namun, tidak ada satu pun dari pihak-pihak tersebut telah melakukan sesuatu yang signifikan untuk menghentikan rencana pemerintah Indonesia dalam membangun PLTU Indramayu yang kedua. Direktur WALHI Jawa Barat, Meiki Paendong, yang mendampingi masyarakat setempat menyatakan, “Walaupun berulang kali JatAyu melakukan upaya advokasi ke pemangku kebijakan, tapi semangat untuk tetap berjuang menuntut hak mereka tidak pernah surut. Karena mereka sangat mengerti apa tujuan yang ingin dicapainya, yaitu mempertahankan dan menyelamatkan ruang hidup dan sumber kehidupan.“

Kini JatAyu terus berjuang, untuk memastikan masa depan Indonesia tak lagi dijajah dalam bentuk apapun, dan merdeka untuk menentukan masa depan yang lestari dan berkelanjutan.

–##–

Kontak Media:

Sisilia Nurmala Dewi
Indonesia Team Leader 350.org Phone : +6282110056308
Email : sisilia.dewi@350.org

Meiki Paendong
Direktur WALHI Jawa Barat Phone: +62 857-2145-2117
Email: meikipaendong@walhijabar.id