Oleh: Ica Wulansari *

Saat ini, ‘sustainable’ menjadi kata kunci dalam agenda global. Maka, terminologi ini disebutkan dalam rencana pembangunan negara-negara pada umumnya. Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) telah menggantikan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup dan keadilan sosial. MDGs telah meletakkan tahapan fundamental untuk melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi dalam pembangunan.

Prioritas agenda MDGs adalah menurunkan tingkat kemiskinan, pendidikan untuk semua (terutama untuk perempuan) dan mengurangi kematian ibu. Lebih lanjut, prioritas tersebut merupakan cara ideal untuk melanjutkan pembangunan dengan pertumbugan ekonomi tinggi dan menjamin keberlanjutan. Faktanya, terdapat ketimpangan pendapatan antara negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Maka, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi hal yang sulit bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Sementara itu, paradigma pembangunan yang umum diadopsi adalah modernisasi yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Modernisasi adalah kelanjutan dari revolusi industri. Pertumbuhan ekonomi dianggap berkontribusi bagi pembangunan. Menurut sudut pandang modernisasi, kegiatan ekonomi tanpa permodalan yang memadai tidak dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing berbentuk operasi perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional. Investasi ini menyediakan lapangan kerja dan berdampak positif bagi kondisi sosial ekonomi.

Konsekuensi dari modernisasi adalah kegiatan ekonomi lokal atau usaha kecil menjadi tidak populer karena tidak memiliki kekuatan yang sama dengan pemodal besar. Usaha kecil atau ekonomi sektor informal memiliki kekuatan saling mendukung, maka filosofi ‘mangan ora mangan, sing penting ngumpul’ merupakan nilai moral sektor informal.

Dalam satu dekade ini, gelembung perekonomian terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tentu berdampak positif, seperti tersedianya infrastruktur pendidikan, lapangan kerja, dan kemudahan bisnis. Pertumbuhan ekonomi ditandai pula dengan meningkatnya kelompok masyarakat kelas menengah. Kelompok masyarakat menengah ini membutuhkan kenyamanan yang kemudian mengubah gaya hidupnya. Untuk mendukung gaya hidup kelas menengah, kapitalis menawarkan kemudahan untuk menciptakan gaya hidup yang modern dan nyaman. Kelompok masyarakat atas dan menengah membutuhkan energi yang besar. Maka, perubahan gaya hidup berdampak serius terhadap meningkatnya bahan bakar, energi, listrik dan memproduksi banyak sampah yang tidak dapat diurai secara alamiah.

Setelah pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan terjadi, kesadaran akan eksploitasi alam memunculkan wacana agar bijak menggunakan energi sebagai bentuk ‘sustainable’. Di tengah masyarakat modern, wacana ‘sustainable’ untuk menjadi bagian gaya hidup merupakan hal yang cukup menantang. Masyarakat modern identik dengan konsumtif, boros energi dan memproduksi sampah anorganic (plastik, kertas, botol,kaleng).

Bandingkan dengan masyarakat adat yang sudah mempraktekkan keberlanjutan ini sejak lama selama hidupnya. Pangan tersedia dari alam, penggunaan energi tidak sebanyak masyarakat modern. Selain itu, mereka menghasilkan sampah anorganic tidak sebanyak masyarakat modern. Namun, masyarakat adat dianggap terpinggirkan karena standar modernisasi yang memandang mereka terbelakang dan standar hidupnya jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat modern.

Masyarakat adat menghargai mitos yang umumnya dianggap tidak logis bagi masyarakat modern. Namun, tidak semua perspektif tersebut salah, bisa saja perspektif lainnya menyimpan filosofi tersembunyi mengenai penghargaan terhadap alam. Mitos diciptakan untuk menghargai alam sebagai lahan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan melalui generasi berikutnya. Contohnya, ‘Leuweung Larangan’ di Kampung Naga, Tasikmalaya yang merupakan pantangan untuk memasuki apalagi merambah hutan. Pantangan tersebut berlaku bagi seluruh warga Kampung Naga. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga hutan dan mata air di Kampung Naga.

Kearifan lokal diwariskan dari leluhur. Namun, tidak populer dalam dunia akademik karena tidak masuk dalam teori. Kearifan lokal seringkali menyimpan ‘kebenaran’ namun tidak dapat menjadi kebenaran ilmiah. Sementara etika berkembang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Hegemoni teori pun turut meminggirkan kearifan lokal yang memiliki filosofi menjaga alam. Maka, teori pendukung modernisasi tersebut turut pula menenggelamkan popularitas kearifan lokal. Hal tersebut, ditambah dengan minimnya sorotan dari media, akademisi dan pemegang kebijakan. Maka, dokumentasi mengenai kearifan lokal menjadi sulit untuk diakses, apalagi diketahui secara luas.

Pembangunan berkelanjutan dengan perspektif global merupakan standar universal yang cocok untuk kebutuhan saat ini. Bagaimana dengan cara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal? Kearifan lokal yang efisien dan cocok dengan situasi saat ini, dapat menjadi pilihan. Maka yang dapat dilakukan adalah, pertama dengan mengumpulkan bentuk-bentuk kearifan lokal dari penjuru nusantara kemudian mengklasifikasikan seperti bagaimana mengelola hutan, air hingga alarm peringatan dini alamiah apabila terjadi bencana alam. Kemudian, kearifan lokal tersebut harus dikaji dengan mencari bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan program keberlanjutan. Namun, tantangan terbesar adakah niat untuk mencari serpihan kearifan lokal tersebut? Pilihan untuk program ‘sustainable’ ada di tangan kita.

–###–

* Ica Wulansari adalah mahasiswa doktoral sosiologi di Universitas Padjadjaran dan Penerima beasiswa LPDP.