KSKP IPBSIARAN PERS KRKP-KSKP IPB, 24 Desember 2013

Pemerintah Gagal Wujudkan Swasembada dan Kedaulatan Pangan

Jakarta, Selasa, 24 Desember 2013 – Hampir genap 10 tahun pemerintah menggulirkan program revitalisasi pertanian, perikanan dan perkebunan dengan maksud supaya negara tahan pangan dan mampu swasembada. Revitalisiasi ini khususnya pada sektor tanaman pangan (beras) mengingat pentingnya sektor ini dalam konteks politik. Untuk mencapai hal itu penguatan penyuluhan, perbaikan infrastruktur dan penggunaan tenologi unggul pada input produksi (benih unggul/hibrida, pupuk) dilakukan. Sebagai ukuran keberhasilan revitalisasi pertanian maka pemerintah telah menargetkan swasembada atas lima komoditas strategis yaitu padi, kedelai, jagung, daging dan gula.

Upaya membangkitkan sektor pertanian pangan tersebut pada kenyataannya masih belum tercapai. Fakta dilapangan menunjukkan kenyataan lain. Revitalisasi yang dilakukan dengan tujuan akhir menyejahterakan petani justru malah makin meminggirkan petani. Pada sisi lain ketahanan pangan selalu berada pada situasi mengkhawatirkan karena besarnya laju impor. Nilai impor tanaman pangan dalam kurun 2009-2011 saja sudah menembus 13 miliar USD.

Berdasarkan kenyataan itu Said Abdullah, manager advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai bahwa pembangunan pertanian pangan selama ini dilakukan setengah hati. Program dan gerakan pembangunan kuat diatas kertas namun lemah diimplementasi.

“Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian kedaulatan pangan. untuk mencapai ini tak ada pilihan lain selain bersungguh-sungguh membangun pertanian pangan dan petani. Situasi sekarang menunjukkan pemerintah mengabaikan amanat itu” ujar Said. Target swasembada tahun 2014, hampir dipastikan tidak akan tercapai walaupun terjadi peningkatan produksi namun tak cukup untuk mengeluarkan Indonesia dari jeratan impor. Laju impor yang besar menempatkan negara dalam ‘kuasa’ pihak lain dan mengindikasikan kegagalan menjaga kedaulatan.

Sementara Hermanu Triwidodo, dosen fakultas pertanian mengemukakan bahwa pembangunan pertanian yang dilakukan setengah hati menimbulkan implikasi muncul ancaman kirisis pangan. Hal itu nampak pada pendekatan peningkatan produksi padi. Produksi yang didorong dengan menggunakan input luar yang tinggi (pupuk kimia sintetis, pestisida, benih hibrida) menjadikan situasi rentan akan munculnya ledakan hama penyakit.

Menurut Hermanu, sepanjang tahun 2013 telah terjadi spot-spot serangan hama terutama wereng disentra produksi padi di Jawa. Jika hal ini dibiarkan, apalagi ditambah perkiraan cuaca yang cenderung lebih basah, maka diyakini akan terjadi ledakan hama dan gagal panen secara luas. Jika hal ini terjadi maka situasinya akan sama dengan tahun 2010-2011, terjadi gagal panen dan impor akan kembali meningkat.

Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB memandang pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di sektor pertanian pangan. Keselarasan kebijakan diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah. Tanpa itu diyakini persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi.

Pembangunan pertanian dengan pendekatan pertanian berkelanjutan dan pengendalian hama penyakit secara terpadu (PHT) perlu dilakukan. Karena itu Suryo mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan dan mempraktekan pertanian yang ramah lingkungan dan adanya adopsi kegiatan PHT. Hal ini untuk menghindari terjadinya gangguan hama penyakit seperti dalam kasus wereng yang muncul kembali tahun ini.

Atas situasi ini, Said mendesak pemerintah disisa pemerintahannya untuk segera mengeluarkan paket kebijakan yang bisa menyelamatkan petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Pemberian stimulus harga dasar dan proteksi kegagalan panen kepada petani segera dilakukan. Selain itu segera merealisasikan janji reforma agraria sebagai kunci jaminan produksi.

Adapun Hermanu mengingatkan kepada pemerintah, untuk terhindar dari situasi penuh ancaman ledakan hama dan krisis pangan ini untuk segera berbuat menyelamatkan petani dari kerugian sekaligus menyelamatkan negera dari krisis pangan. Salah satunya dengan moratorium dan merevisi peraturan yang mengatur peredaran pestisida. Dalam kasus wereng pestisida menjadi salah satu pemicu utama ledakan. Selain itu telah mendegradasi ekosistem secara masif.

Info lebih lanjut:

Said Abdullah – Manager Advokasi dan jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Sindangbarang Grande No 16, Sindangbarang, Bogor Telp/fax. 0251 8423752, 081293666788. Email: admin@kedaulatanpangan.net, ayip@kedaulatanpangan.net www.kedaulatanpangan.net www.iniayip.web.id

Hermanu Triwidodo, Departemen Proteksi Tanaman, Fakutas Pertanian, IPB Telp. 081290173517 Email. petanimerdeka@gmail.com

Suryo Wiyono, Direktorat Kajian Strategis Kebijakan Pertanian IPB Telp. 081398535771 Email. swiyono2@yahoo.de

———————————————————————–

Catatan redaksi:

Ancaman Ledakan Wereng 2014

1. Bila tidak dilakukan langkah dan tindakan yang tepat dan cepat, maka diprediksi akan terjadi ledakan wereng coklat pada tahun 2014 yang setara ledakan wereng tahun 1986 atau mencakup lebih kurang luasan 1,188 juta ha sawah di Pulau Jawa.

2. Ledakan wereng coklat tersebut disebabkan oleh: 1). adanya spot populasi wereng coklat di hampir semua daerah sentra produksi padi di Pulau Jawa, 2). prakiraan curah hujan di atas normal pada berbagai sentra beras pada musim hujan 2014, 3). Penggunaan pestisida secara berlebihan oleh petani

3. Penggunaan pestisida yang berlebihan disebabkan oleh marketing dan distribusi pestisida yang tidak terkontrol, kekalahan pelayanan pemerintah di bidang pertanian di banding kios pestisida, banyaknya bantuan pestisida oleh pemerintah, dan petani lupa akan Pengendalian Hama Terpadu

4. Berdasar pada permasalahan tersebut kami merekomendasikan: Penegasan kembali Inpres 3 tahun 1986 tentang penerapan PHT dan pelarangan 57 jenis insektsiida , plus tambahannya untuk padi Moratorium pengadaan pestisida oleh pemerintah serta pengalokasian pendidikan petani dan pemberdayaan pembuatan sarana pengendalian ramah lingkungan

5. Semua pihak untuk berkerja cermat dan cepat dalam kampanye dan penerapan PHT, sinkronisasi dan harmonisasi kinerja aparat pertanian secara vertikal (pusat-daerah) dan horisontal (antar lembaga pelayanan pertanian)

6. Penataan kembali regulasi pengelolaan pestisida mulai pendaftaran, produksi, distribusi, pemasaran dan pemusnahannya