Laporan terbaru dari Program Lingkungan PBB (UNEP) memberikan gambaran detil mengenai dampak perubahan iklim bagi negara di Kepulauan Pasifik.

Laporan yang dirilis bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim (COP18) di Doha, Qatar, Jum’at (30/11) ini menyebutkan, sebanyak 10 juta penduduk Kepulauan Pasifik akan mengalami kerugian ekonomi dan lingkungan yang semakin parah akibat perubahan iklim.

Kenaikan permukaan air laut, badai tropis, banjir dan kekeringan – disertai praktik penangkapan ikan dan pembangunan kawasan pesisir yang tak berkelanjutan – adalah penyebabnya.

Menurut UNEP, negara-negara di wilayah Pasifik yang terletak di dataran rendah akan tergerus produk domestik bruto (PDB) mereka hingga 18% akibat perubahan iklim.

Laporan UNEP ini menganalisis dampak perubahan iklim di 22 negara yaitu: Samoa Amerika, Kepulauan Cook, Micronesia, Fiji, Polynesia, Guam, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Caledonia Baru , Niue, Kepulauan Mariana Utara, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Pitcairn, Samoa, Kepualan Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis dan Futuna.

UNEP menemukan sejumlah tren penting yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah peningkatan tekanan atas lahan. Luas daratan di Kepulauan Pasifik hanya 2% dari seluruh wilayah negara di lokasi tersebut. Kebutuhan perumahan dan pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk menjadi masalah utama.

Populasi penduduk di wilayah Pasifik meningkat – sebesar lebih dari 3% per tahun – antara tahun 1990 hingga 2011 dengan pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan mencapai dua kali lipat dari tingkat pertumbuhan nasional.

Sampah organik dan sampah kimia (yang berasal dari pertambangan) terus mencemari daratan maupun lautan. Menurut UNEP, kerusakan hutan mangrove sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun luas wilayah hutan secara umum mengalami kenaikan pada periode 2000-2009.

Di bidang keanekaragaman hayati, sebanyak 60% reptil dan 21% spesies mamalia dan 13% burung di wilayah ini telah masuk dalam daftar merah IUCN atau terancam kelestariannya. Perubahan iklim dan peningkatan keasaman air laut telah merusak terumbu karang yang penting sebagai habitat hewan laut dan perlindungan terhadap gelombang.

Masalah ketersediaan air tawar juga menjadi tantangan besar bagi wilayah ini. Praktik konservasi air – seperti mengumpulkan air hujan – belum banyak diterapkan dan jumlah air tawar yang hilang akibat kebocoran di pipa atau saluran air mencapai lebih dari 50%.

Di sektor perikanan, praktik penangkapan empat spesies tuna naik 10 kali lipat dalam periode 1960-2009, melampaui batas yang ditetapkan. Eskploitasi sumber daya alam di sektor pertambangan juga terus meningkat memicu konflik lahan. Peralihan dari pertanian tradisional ke pertanian komoditas seperti kelapa sawit juga terjadi di wilayah ini.

Menurut UNEP, komitmen berbagai pihak untuk beralih ke sistem pembangunan yang berkelanjutan perlu lebih ditingkatkan. Banyak negara yang telah memiliki kebijakan dan program guna mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti polusi, sampah dsb. Namun implementasi dari program dan kebijakan tersebut masih terus dipertanyakan. Perlu keterlibatan masyarakat agar negara sukses menerapkan program dan kebijakan yang telah digariskan.

Laporan lengkap Pacific Environment and Climate Change Outlook, bisa diunduh di tautan berikut: Pacific Environment.

Redaksi Hijauku.com