Hanya 3% dari 900 kota di Asia yang memiliki rencana aksi mengatasi perubahan iklim. Hal ini terungkap dari penelitian terbaru Clean Air Initiative for Asian Cities (CAI-Asia) dan Cities Development Initiative for Asia (CDIA) berjudul “Climate Change Plans and Infrastructure in Asian Cities” yang diterbitkan akhir Juli lalu.

Yang lebih mengejutkan lagi, dari 29 kota yang memiliki rencana aksi perubahan iklim, hanya lima yang berstatus sebagai ibu kota yaitu Bangkok, Delhi, Seoul, Singapura dan Tokyo. Sebagian besar rencana aksi perubahan iklim ini terdapat di kota-kota di India, China dan Vietnam.

Kota-kota tersebut adalah: 8 kota di India (Ahmedabad, Assam, Chennai, Delhi, Gorakhpur, Indore, Orissa, Surat), 2 kota di Indonesia (Bandar Lampung, Semarang), 2 kota di Jepang (Tokyo, Yokohama), 8 kota di China (Baoding, Chongqing, Guiyang, Hangzhou, Nanchang Shenzhen, Tianjin, Xiamen), Singapura, Seoul di Korea Selatan, 3 kota di Thailand (Bangkok, Chiang Rai, Hat Yai), dan 4 kota di Vietnam (Can Tho, Danang, Ho Chi Minh, Qui Nhon).

Laporan yang didukung oleh GIZ, lembaga Kerjasama Internasional Jerman, ini memberikan gambaran mengenai prioritas-prioritas aksi perubahan iklim dalam kebijakan, perencanaan dan investasi kota-kota Asia guna membantu pengambilan keputusan terkait perubahan iklim pada masa datang.

“Masih banyak yang perlu dilakukan di Asia, tempat tinggal separuh populasi dunia, yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Sophie Punte, Direktur Eksekutif CAI-Asia dalam berita yang dirilis CAI-Asia.

Perencanaan Perubahan Iklim menempatkan fungsi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara sejajar walaupun pada prakteknya kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional.

Sebanyak 79% rencana aksi perubahan iklim memberikan prioritas pada kebijakan distribusi dan pasokan energi, prioritas kebijakan terkait bangunan dan pasokan air (59%), perencanaan perkotaan, penggunaan lahan dan sektor transportasi (48%) serta perlindungan terhadap banjir (41%).

Penemuan menarik lain; masalah perubahan iklim belum dimasukkan dalam perencanaan perkotaan seperti rencana pembangunan sosial dan ekonomi serta rencana pengelolaan risiko bencana. Satu pengecualian adalah perencanaan transportasi di kota-kota India. Namun tidak ada dari semua perencanaan tersebut yang memberikan rincian investasi bagi pembangunan infrastruktur perkotaan guna melindungi kota-kota Asia dari dampak perubahan iklim.

Hajo Junge, Ahli Senior Tata Kelola Perkotaan CDIA menyatakan, “Tidak mengagetkan jika kota-kota Asia saat ini mengalami defisit infrastruktur yang sangat besar, guna menjaga kota dari dampak perubahan iklim.”

Untuk itu, negara, menurut Sophie Punte, harus mengarahkan kota agar memasukkan masalah perubahan iklim dalam berbagi kebijakan lintas sektoral guna memastikan kebijakan tersebut saling terkait dengan masalah-masalah lingkungan lokal lainnya seperti masalah polusi udara.

Mari manfaatkan dekade kritis untuk beraksi mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim.

Redaksi Hijauku.com