PP No. 31 Tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas merupakan momentum untuk menggeser paradigma pembangunan Indonesia, dari sekadar memenuhi hak menuju pembangunan yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi warga negara.
Upaya ini bisa menjadi upaya terakhir Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal, António Guterres, untuk mengembalikan tatanan dunia yang menghormati diplomasi, aturan, regulasi, norma-norma antar bangsa.
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan Indonesia semakin tegas: negara harus memimpin. Proyek strategis nasional diperluas, intervensi ekonomi diperkuat, dan narasi kesejahteraan rakyat dikedepankan. Ini adalah wajah state-driven development—model yang menjanjikan lompatan cepat menuju kemakmuran.
Bagaimana jika keberlanjutan sejati bukan tentang menemukan cara untuk melanjutkan gaya hidup kita saat ini dengan jejak karbon lebih rendah, melainkan tentang mengubah definisi kemajuan itu sendiri?
Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim harus menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia.
Seluruh manusia, baik itu generasi sekarang maupun mendatang, haruslah menjadi yang utama dalam pembangunan. Pembangunan tak boleh meminggirkan sebagian sangat besar masyarakat demi segelintir yang lain.
