Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang luar biasa dalam tata kelola karbon global. Dari Kapuas Hulu sampai Sorong, masyarakat lokal terus dibanjiri janji-janji—baik dari pemerintah, investor, maupun NGO—bahwa menjaga hutan akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Tetapi janji-janji itu tak kunjung datang.
Banjir, longsor, dan degradasi ekosistem yang terjadi bukan semata akibat faktor alam, melainkan dampak langsung dari praktik bisnis ekstraktif yang terus mendapat dukungan pendanaan dari lembaga keuangan, termasuk bank-bank nasional.
Sebuah studi penting yang dilakukan di Inggris pada tahun 2023 memberikan gambaran yang jelas sekaligus mengkhawatirkan. Alih-alih menjadi solusi, fasilitas daur ulang justru memperburuk masalah yang seharusnya mereka atasi.
Apa yang sebenarnya terjadi di COP30? COP30 dijuluki sebagai "COP implementasi". Namun seperti yang sering terjadi dalam drama global semacam ini, realitas yang muncul jauh lebih rumit daripada narasinya.
Alih-alih bertindak tegas pada pelaku konsesi, pemerintah justru memilih jalan paling mudah dengan menyalahkan kondisi alam, membuat mereka seolah-olah tidak berdaya di hadapan perubahan iklim. Padahal, solusi untuk karhutla sudah jelas terpampang di depan mata.
Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan adalah hasil dari pola sistematis represi negara terhadap aspirasi rakyat. Pemerintah harus segera membuka akses penuh terhadap proses pembuatan regulasi terkait tenaga kerja, lingkungan, dan ekonomi digital.
