Indonesia jelas bukan kekurangan kerangka keuangan berkelanjutan. Masalahnya, pemerintah sebagai satu-satunya aktor dengan mandat dan alat fiskal untuk menetapkan jalur dekarbonisasi, belum menjalankan peran itu dengan sungguh-sungguh. Alih-alih mendesain proyek energi terbarukan, kebijakan pemerintah malah membuka ruang bagi ekspansi batubara selanjutnya.
Di Indonesia, jutaan ton makanan terbuang setiap tahun sepanjang rantai pasok, mulai dari produksi hingga konsumsi. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Bagaimana dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melayani puluhan juta penerima manfaat setiap hari?
Laporan Banking on Climate Chaos (BOCC) 2026 yang dirilis tanggal 9 Juni 2026 oleh koalisi masyarakat sipil global membongkar anatomi pengkhianatan finansial dan ekologis terbesar di abad ke-21. Laporan ini menyingkap sebuah realitas yang seharusnya membuat para pihak yang peduli terhadap masa depan bumi tersentak.
Dari sudut pandang negara berkembang yang menuntut keadilan iklim, laporan pembiayaan iklim terbaru OECD terasa lebih seperti sebuah ilusi akuntansi, sebuah fatamorgana statistik yang secara sistematis menutupi kegagalan moral yang jauh lebih dalam.
Selama ini sebagian besar penelitian biochar menggunakan biomassa daratan seperti kayu, sekam padi, jerami, tongkol jagung, atau limbah pertanian lainnya. Namun, meningkatnya perhatian terhadap ekonomi biru (blue economy) dan pemanfaatan sumber daya laut telah membuka peluang baru dalam pengembangan biochar berbasis rumput laut atau makroalga.
Kalau saya merenungi salah satu isu keberlanjutan yang paling mendesak di Indonesia, salah satu yang selalu masuk ke dalam benak adalah kecenderungan bahwa bisnis yang paling bergantung pada alam adalah bisnis yang paling ‘rajin’ menghancurkannya.
