Dunia korporasi saat ini dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam dan tajam: apakah integrasi prinsip keberlanjutan hanya bertujuan untuk menghindari risiko finansial, ataukah juga untuk menciptakan nilai positif yang nyata bagi kehidupan manusia dan ekosistem?
Raja Swamy, profesor antropologi kebencanaan di Universitas Tennessee, hadir dengan sebuah pernyataan yang berani: bencana bukanlah peristiwa acak yang menimpa masyarakat yang rentan, melainkan produk dari sistem ekonomi yang secara aktif mengeksploitasi manusia dan alam.
Singapura kini sudah memiliki tutupan hijau 48%, dengan lebih dari 7.800 hektar ruang hijau yang terpelihara. Hampir separuh dari negara pulau itu hijau—dan mereka masih akan terus menambah. Pemerintah merencanakan penambahan 1.000 hektar dalam 10-15 tahun ke depan.
Apa yang terjadi di Sumatera bukanlah bencana alam. Ini adalah bencana sosio-ekologis. Ini adalah pembunuhan massal yang dilakukan secara perlahan oleh kebijakan tata ruang yang merusak, didorong oleh obsesi nasional terhadap ekstraksi sumberdaya yang kita sebut sebagai ‘pembangunan’.
Lemahnya penegakan regulasi dan kapasitas pengawasan di banyak daerah memerbesar celah antara klaim dan kinerja nyata perusahaan.
Di tengah kegagalan COP30 yang menyesakkan, muncul sebuah pengakuan eksplisit dan terukur atas peran sentral Solusi Berbasis Alam (NbS) dan masyarakat adat dalam perang melawan perubahan iklim. Apa dampaknya bagi Indonesia?
