Akuntansi Iklim dan Pengkhianatan terhadap Negara-negara Berkembang

Oleh: Jalal

Laporan terbaru tahun 2026 dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013‑2024, terbit 21 Mei 2026 lalu, menyajikan sebuah narasi kemenangan: negara-negara maju akhirnya berhasil memobilisasi lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun untuk pembiayaan iklim. Mencapai 132,8 miliar dolar pada tahun 2023 lalu 136,7 miliar dolar pada tahun 2024, angka-angka ini disajikan dalam tabel dan diagaram batang yang rapi sebagai bukti tak terbantahkan bahwa komunitas global, terutama negara-negara maju, telah menepati janjinya.

Namun, jika kita membaca laporan tersebut dari sudut pandang negara-negara berkembang—dari garis depan krisis iklim di mana permukaan laut terus menelan atol-atol di Pasifik dan gelombang panas membakar lahan pertanian subsisten di Afrika—laporan ini tidak terasa seperti sebuah kemenangan. Laporan ini terasa seperti sebuah ilusi akuntansi, sebuah fatamorgana statistik yang secara sistematis menutupi kegagalan moral yang jauh lebih dalam.  Maka, izinkan saya membaca dokumen tersebut dari sudut pandang negara berkembang yang menuntut keadilan iklim.

Secara teknis, dokumen ini memang merangkum kemajuan yang tak terbantahkan dari kacamata birokrasi OECD. Target 100 miliar dolar AS yang awalnya dijanjikan pada KTT Kopenhagen tahun 2009 akhirnya terlampaui untuk kali pertama di tahun 2022. OECD dengan cermat mencatat bahwa pembiayaan publik multilateral terus meningkat, dan mobilisasi keuangan swasta untuk aksi iklim menunjukkan lintasan ke atas yang tajam, mencapai 30,5 miliar dolar pada tahun 2024. Mesin pembiayaan global tampak telah berputar. Namun, bagi negara-negara berkembang di Global South, angka-angka ini menyembunyikan realitas yang brutal tentang kualitas, waktu, dan keadilan dari uang yang mengalir tersebut. Laporan ini, menurut saya, sesungguhnya secara tidak sengaja membongkar bagaimana arsitektur keuangan global dirancang bukan untuk menyelamatkan Bumi ini, melainkan lebih untuk melindungi neraca keuangan negara-negara kaya.

Pertama, kita harus mengakui sejarah kelam dari janji yang terlambat ini. Target 100 miliar dolar AS bukanlah angka yang muncul dari ruang hampa; ia dijanjikan sebagai jembatan kepercayaan antara Utara dan Selatan, dengan tenggat waktu pencapaian yang sudah sangat longgar, yaitu pada tahun 2020. Negara-negara berkembang telah menunggu dengan sabar selama bertahun-tahun ketika janji tersebut ingkar. Ketika OECD akhirnya mengumumkan bahwa target ini baru tercapai pada tahun 2022, dan terus berlanjut pada 2023 dan 2024, itu sama sekali bukanlah sebuah prestasi yang patut dirayakan.

Itu jelas bisa dibaca sebagai adalah sebuah permintaan maaf yang terlambat. Kerusakan permanen yang terjadi selama tahun-tahun defisit pendanaan tersebut—mulai dari banjir besar yang menenggelamkan sepertiga Pakistan hingga kelaparan yang melanda berbagai wilayah di Afrika—tidak dapat dipulihkan hanya dengan memamerkan surplus statistik di tahun-tahun berikutnya. Waktu dalam krisis iklim adalah nyawa, dan keterlambatan ini telah dibayar dengan darah dan migrasi terpaksa. Lebih payah lagi, laporan tersebut secara tersirat mengakui bahwa data bilateral untuk tahun 2023 dan 2024 dari salah satu penyedia dana bahkan masih harus ‘diestimasi’ karena keterlambatan pelaporan dari negara-negara maju. Kemenangan finansial yang diklaim dalam laporan ini, tampaknya, sebagiannya dibangun di atas statistik yang masih harus dibuktikan di kemudian hari.

Ironi terbesar dari laporan OECD ini, dan mungkin penghinaan terbesar bagi keadilan iklim, bagi saya adalah soal bagaimana uang tersebut diberikan. Laporan ini secara gamblang mengonfirmasi sebuah fakta yang telah lama dikeluhkan oleh negara-negara berkembang: sebagian besar pembiayaan iklim publik bukanlah hibah, melainkan pinjaman. Pada tahun 2023, pinjaman menyumbang 73% dari total pembiayaan iklim publik, dan meskipun sedikit menurun menjadi 67% pada tahun 2024, dominasinya tetap mutlak. Bayangkan absurditas dari situasi ini: negara-negara berkembang, yang secara historis hanya menyumbang sebagian kecil dari emisi gas rumah kaca global, kini dipaksa untuk berutang guna membersihkan kekacauan yang diciptakan oleh industrialisasi negara-negara maju.

Alih-alih menawarkan ganti rugi akibat dosa iklim atau solidaritas global, negara-negara maju itu pada dasarnya menawarkan produk perbankan. Mereka memerburuk krisis utang yang sudah mencekik banyak negara berkembang. Laporan tersebut mencoba memoles realitas ini dengan memuji mekanisme ‘inovatif’ seperti debt-for-nature swaps (pertukaran utang untuk alam) atau pendanaan melalui Resilience and Sustainability Trust milik IMF. Namun bagi negara-negara berkembang, ini seringkali hanyalah restrukturisasi utang yang memaksa mereka menyerahkan kedaulatan atas sumberdaya alam mereka sendiri sebagai ganti keringanan pinjaman yang sangat kecil. Tidak heran bila banyak pakar yang menyatakan bahwa ini bukanlah keadilan iklim, melainkan neo-kolonialisme yang berkedok konservasi.

Ketimpangan ini semakin mencolok dan menyakitkan ketika kita melihat ke mana uang itu sebenarnya pergi. Laporan OECD menyoroti bahwa pembiayaan adaptasi—dana yang sangat dibutuhkan untuk membangun tembok laut, mengembangkan benih tanaman tahan kekeringan, dan melindungi komunitas rentan dari cuaca ekstrem—masih sangat tertinggal. Meskipun Pakta Iklim Glasgow tahun 2021 secara eksplisit mendesak negara-negara maju untuk setidaknya menggandakan pembiayaan adaptasi dari tingkat tahun 2019 pada tahun 2025, laporan ini dengan nada datar mengakui bahwa pertumbuhan tahunan antara 2022 dan 2024 sangatlah kecil, hanya mencapai sekitar 34,7 miliar dolar pada tahun 2024. Ini tidak lain adalah bentuk ‘apartheid adaptasi’. Mitigasi (seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya) mendominasi karena menjanjikan pengembalian finansial. Adaptasi tidak menghasilkan dividen bagi investor Wall Street, sehingga negara-negara miskin dibiarkan tanpa jaring pengaman, dipaksa untuk menanggung beban bencana yang tidak mereka ciptakan.

Narasi yang sering diangkat oleh negara-negara maju adalah bahwa sektor swasta akan menyelamatkan kita. Laporan tersebut memuji peningkatan mobilisasi keuangan swasta yang mencapai rekor 30,5 miliar dolar pada 2024. Namun, data OECD sendiri membongkar mitos ini. Keuangan swasta tidak mengalir ke tempat yang paling membutuhkan; ia mengalir ke tempat yang paling menguntungkan. Sebagian besar dana swasta ini terkonsentrasi di negara-negara berpendapatan menengah dan berfokus pada sektor energi. Bagi negara-negara kecil kepulauan dan yang kurang berkembang, sektor swasta pada dasarnya tidak ada. Laporan ini mencatat bahwa mobilisasi keuangan swasta di negara kurang berkembang hanya mewakili 3 persen, dan di negara kecil kepulauan jumlahnya nyaris nihil. Jelas, pasar bebas tidak akan membangun tembok penahan banjir di Tuvalu atau menyelamatkan lahan pertanian di Chad. Mengandalkan modal swasta untuk menyelamatkan negara-negara paling rentan adalah sebuah kebijakan yang lahir dari mimpi yang keterlaluan, bukan strategi yang sungguh-sungguh dipikirkan.

Puncak dari pengkhianatan ini terlihat pada analisis laporan terhadap kesepakatan terbaru dari COP29 mengenai Tujuan Kuantitatif Kolektif Baru. Alih-alih mengakui bahwa kebutuhan sebenarnya berada pada skala triliunan dolar, negara-negara maju berhasil mendorong target inti yang hanya menuntut mereka untuk memobilisasi minimal 300 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2035. Dari sudut pandang keadilan iklim, angka 300 miliar dolar pada tahun 2035, dengan memerhitungkan inflasi dan eskalasi bencana iklim, sebetulnya adalah sebuah pelecehan. Keputusan tersebut memang menyebutkan seruan untuk meningkatkan pembiayaan dari ‘semua sumber’ menjadi 1,3 triliun dolar, namun dengan secara strategis memisahkan tanggung jawab hukum negara-negara maju dari target tersebut. Ini, menurut hemat saya, adalah taktik negosiasi ‘klasik’: mengaburkan garis antara amal dan kewajiban hukum, serta mencoba menggeser beban pendanaan ke pundak negara-negara berkembang dan lembaga multilateral. Negara-negara maju telah berhasil mencuci tangan mereka dari sejarah, mengubah tagihan atas pembayaran dosa masa lalu mereka menjadi permintaan sumbangan belaka.

Ketika sampai di halaman-halaman akhir laporan, yang terpikir di benak saya adalah bahwa krisis iklim bukanlah sebuah bencana alam atau sekadar kegagalan pasar. Krisis iklim adalah konsekuensi langsung dari model pembangunan ekstraktif yang selama dua abad memerkaya negara-negara maju dengan mengorbankan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pembiayaan iklim tidak boleh dan tidak bisa dilihat sebagai bantuan luar negeri, projek amal atau kedermawanan dari negara-negara kaya. Ia adalah sebuah kewajiban moral yang mutlak, sebuah bentuk restitusi atas kerugian dan kerusakan yang telah mereka timbulkan.

Laporan OECD 2026 ini, dengan semua tabel, grafik, dan catatan kaki rincinya, mungkin berhasil meninabobokan para pembuat kebijakan di Washington, London, dan Tokyo bahwa mereka telah menunaikan tugas mereka. Mereka kini dapat menunjuk pada angka 136,7 miliar dolar dan tersenyum ke kamera ketika bicara di panggung konferensi internasional. Namun bagi miliaran orang di negara-negara berkembang yang menatap masa depan yang semakin tidak layak huni, laporan tersebut hanyalah pengingat menyakitkan bahwa dalam diplomasi iklim global, nyawa mereka masih dihargai jauh lebih murah daripada portofolio investasi.

Keadilan iklim menuntut lebih dari sekadar pinjaman yang memerbudak dan estimasi statistik yang menipu.  Keadilan iklim menuntut transfer kekayaan yang nyata, hibah tanpa syarat, dan pengakuan tulus atas utang sejarah yang sudah lama jatuh tempo. Sampai hari itu tiba, seratus miliar dolar hanyalah secuil angka di atas kertas, sementara air laut terus naik menelan daratan, dan matahari membakar lahan-lahan pertanian hingga tak ada lagi panen yang bisa diandalkan.

–##–