Oleh: Farhan Helmy, Daisy Joyce Djohor, Lianda Lubis *
Pokok-Pokok Pemikiran
- Konservasi tidak cukup dipahami sebagai perlindungan satu spesies. Perdebatan mengenai masa depan badak Jawa di Ujung Kulon perlu ditempatkan dalam konteks keberlanjutan habitat, integritas ekosistem, risiko bencana, serta tata kelola sumber daya alam yang saling berhubungan.
- Translokasi konservasi memerlukan pembuktian ilmiah yang menyeluruh. Pembentukan populasi kedua badak Jawa dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi risiko kepunahan, tetapi harus didasarkan pada kelayakan ekologis, keselamatan satwa, dan kapasitas pengelolaan jangka panjang, tanpa mengurangi kewajiban melindungi dan memulihkan habitat asal.
- Kerusakan ekologis juga menyangkut manusia, kebudayaan, dan hak asasi manusia. Hubungan antara alam, kebudayaan, dan kepercayaan memperlihatkan bahwa hilangnya ruang hidup dapat memengaruhi penghidupan, keselamatan, kesehatan, pengetahuan lokal, identitas budaya, serta hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.
- Indonesia perlu mengevaluasi konsistensi tata kelola sumber daya alam. Kerangka hukum konservasi, lingkungan hidup, tata ruang, pertambangan, kebudayaan, penanggulangan bencana, dan hak asasi manusia perlu diperiksa secara terintegrasi, terutama untuk menemukan kesenjangan antara tujuan kebijakan, keputusan administratif, dan kondisi aktual.
- Komitmen keanekaragaman hayati harus berdiri sejajar dengan komitmen iklim. Ratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD), Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework, dan IBSAP 2025–2045 perlu dihubungkan dengan Second NDC, FOLU Net Sink 2030, LTS-LCCR 2050, dan National Adaptation Plan (NAP), dengan tetap membedakan tujuan, status hukum, dan mekanisme pelaksanaan masing-masing.
- Transformasi ekonomi harus melampaui nilai finansial. Pendekatan Total Economic Value (TEV) dapat membantu memperhitungkan manfaat ekologis dan sosial yang sering tidak tercermin dalam keputusan investasi, tetapi tidak seluruh nilai alam, kebudayaan, maupun hak masyarakat dapat atau seharusnya dinyatakan dalam uang.
- Pembiayaan konservasi membutuhkan inovasi sekaligus akuntabilitas. Pembiayaan keanekaragaman hayati, investasi hijau, adaptasi iklim, dan loss and damage memiliki tujuan serta persyaratan yang berbeda. Donor, investor, bank, dan lembaga pembiayaan perlu mempertanggungjawabkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang mereka dukung.
- Perubahan membutuhkan kolaborasi dan pembelajaran adaptif. Pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat adat, ilmuwan, dunia usaha, lembaga keuangan, masyarakat sipil, mahasiswa, media, dan organisasi keagamaan perlu berperan dalam identifikasi kesenjangan, evaluasi kebijakan, tindakan korektif, pemulihan, serta pemantauan hasil secara berkelanjutan.
Dari Badak Jawa ke Pertanyaan tentang Masa Depan Kita
Belakangan ini, perdebatan mengenai masa depan badak Jawa kembali mengundang perhatian, terutama berkaitan dengan kemungkinan pembentukan populasi kedua di luar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang selama ini menjadi habitat terakhir populasi liar spesies tersebut. Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur termasuk kawasan yang dibicarakan sebagai salah satu alternatif. Di satu sisi, kita memahami kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup spesies yang bergantung pada satu kawasan, termasuk risiko bencana dan gangguan ekologis yang dapat memengaruhi keseluruhan populasi. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah upaya menyelamatkan spesies sudah disertai kemampuan kita menjaga sistem kehidupan yang menopangnya, dan apakah keputusan konservasi telah memperhitungkan hubungan antara habitat, manusia, kelembagaan, serta tekanan pembangunan?
Pertanyaan tersebut mengingatkan saya pada The Last of the Mohicans, karya sastra yang menggunakan pengalaman sejarah dan perubahan sosial sebagai latar cerita tentang kehilangan, identitas, dan kelangsungan hidup. Judul artikel ini meminjam semangat reflektif tersebut, bukan untuk menyamakan manusia dengan satwa atau menyatakan bahwa masyarakat Baduy menghadapi kepunahan biologis sebagaimana badak Jawa. Masyarakat Baduy masih hidup dengan kelembagaan, pengetahuan, dan tradisinya sendiri, serta terus menghadapi perubahan di lingkungan sekitarnya. Justru karena itulah, pertanyaan mengenai kemungkinan hilangnya ruang hidup menjadi relevan: apa yang terjadi ketika hubungan antara alam, pengetahuan, kebudayaan, dan kepercayaan semakin terdesak oleh perubahan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh masyarakat yang hidup di dalamnya?
Refleksi ini juga berkaitan dengan keterlibatan saya sebagai salah satu pembicara dalam Sarasehan Kebudayaan “70 Taun DAMAS: Nyungsi Diri Ngawangun Sunda Kahareupna”, yang diselenggarakan oleh Daya Mahasiswa Sunda (DAMAS) bekerja sama dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB), pada 16 November 2026 di Aula Timur ITB, Bandung. Dalam kesempatan tersebut, melalui pembahasan bertajuk “Sunda Kahareupna: Dari Warisan Budaya Menuju Pengetahuan dan Transformasi Sistemik”, saya mengajak kawan-kawan DAMAS melihat bagaimana nilai-nilai Kasundaan, pengetahuan lokal, sains, inovasi, dan partisipasi masyarakat dapat menjadi landasan untuk menghadapi perubahan, termasuk krisis iklim, tekanan terhadap sumber daya alam, ketimpangan sosial, serta perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Bagi saya, menjaga kebudayaan tidak cukup dilakukan dengan melestarikan warisan masa lalu, tetapi juga dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pengetahuan, memengaruhi keputusan, dan membangun masa depannya. Keterlibatan dalam persoalan global tidak seharusnya menjauhkan kita dari akar kebudayaan dan kearifan lokal, karena pengalaman lokal justru dapat menjadi sumber gagasan, pembelajaran, dan kolaborasi yang relevan untuk menghadapi persoalan Indonesia maupun dunia. Dalam percakapan tersebut, saya juga menyinggung perkembangan di Ujung Kulon sebagai contoh bagaimana konservasi, perubahan penggunaan lahan, dan keberlanjutan kebudayaan perlu dipahami dalam hubungan yang lebih luas.
Dari perdebatan mengenai badak Jawa dan percakapan mengenai masa depan kebudayaan itulah saya kembali pada pertanyaan yang selama ini menjadi perhatian dalam pekerjaan saya: mengapa kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang terjadi di lapangan terus berulang, meskipun kita telah memiliki pengetahuan ilmiah, regulasi, kelembagaan, dan berbagai instrumen pembiayaan? Dalam pandangan saya, persoalan Ujung Kulon dapat menjadi pintu masuk untuk memeriksa bagaimana Indonesia mengelola sumber daya alamnya, bagaimana masyarakat memperoleh tempat dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana pilihan pembangunan hari ini menentukan apa yang masih dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Badak Jawa dan Sistem Kehidupan Ujung Kulon
Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu mamalia besar paling terancam di dunia. Keberadaannya di Ujung Kulon tidak dapat dipisahkan dari kondisi hutan, ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, kubangan, karakter tanah, serta gangguan yang dapat memengaruhi pergerakan dan reproduksinya. Ujung Kulon juga merupakan kawasan Warisan Dunia UNESCO, dengan nilai konservasi yang tidak hanya terletak pada keberadaan badak Jawa, tetapi juga pada keseluruhan ekosistem hutan hujan dataran rendah, wilayah pesisir, dan proses ekologis yang berlangsung di dalamnya.
Karena itu, perlindungan badak Jawa perlu dimulai dari perlindungan sistem kehidupan yang menopangnya. Keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari jumlah individu yang berhasil dipertahankan atau dipindahkan, melainkan juga dari kemampuan ekosistem menyediakan kondisi yang memungkinkan populasi bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Perubahan vegetasi, gangguan terhadap sumber air, fragmentasi habitat, atau tekanan kegiatan manusia dapat menimbulkan dampak yang tidak selalu terlihat melalui pemantauan jumlah individu dalam waktu singkat.
Gagasan translokasi bukan hal baru dalam ilmu konservasi. IUCN telah mengembangkan pedoman conservation translocation yang menekankan perlunya mempertimbangkan tujuan konservasi, kelayakan biologis, risiko ekologis, konsekuensi sosial, serta kemampuan pengelolaan dan pemantauan jangka panjang. Perlu pula dibedakan bahwa translokasi konservasi tidak otomatis berarti konservasi ex-situ, karena pembentukan populasi liar dalam habitat alami dapat tetap termasuk pendekatan in-situ, bergantung pada sejarah sebaran spesies dan tujuan pemindahan. Pengalaman internasional, termasuk pemulihan oryx Arab dan kondor California, memberikan pelajaran mengenai kemungkinan keberhasilan intervensi konservasi, tetapi juga memperlihatkan besarnya kebutuhan penelitian, pengelolaan, pembiayaan, dan pembelajaran jangka panjang.
Dalam konteks badak Jawa, pembentukan populasi kedua dapat dipertimbangkan sebagai strategi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat ketergantungan pada satu lokasi. Namun, strategi tersebut harus diuji secara ilmiah dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi perlindungan Ujung Kulon. Pengurangan risiko kepunahan semestinya memperkuat konservasi dan pemulihan habitat asal sekaligus, apabila terbukti layak, membangun kemampuan pengelolaan populasi di lokasi lain.
Membandingkan Ujung Kulon dan Alas Purwo
Perbandingan ekologis antara Ujung Kulon dan Alas Purwo perlu memperhatikan bahwa Jawa bukan merupakan satu kesatuan ekologis yang homogen. Literatur regional The Ecology of Java and Bali oleh Whitten, Soeriaatmadja, dan Afiff (1996) memberikan landasan untuk memahami variasi iklim, vegetasi, kondisi tanah, sumber air, dan sejarah pemanfaatan sumber daya di Jawa dan Bali. Perbedaan antara Jawa bagian barat dan timur menjadi penting ketika kita membahas kemungkinan pemindahan spesies yang memiliki kebutuhan habitat khusus.
Perbandingan awal dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian kelayakan habitat yang dilakukan melalui survei lapangan, pemantauan musiman, dan analisis ekologis yang relevan dengan kebutuhan badak Jawa.
Tabel 1. Perbandingan awal karakteristik ekologis TN Ujung Kulon dan TN Alas Purwo
| Parameter | TN Ujung Kulon | TN Alas Purwo |
| Ekoregion | Hutan hujan Jawa bagian barat | Hutan hujan Jawa Timur–Bali |
| Curah hujan tahunan, indikatif | 3.200–3.300 mm | 1.100–1.500 mm |
| Musim hujan, indikatif | Oktober–April | November–April |
| Musim kemarau, indikatif | Mei–September | Mei–Oktober |
| Suhu yang dilaporkan | 25–30°C | 26–28°C |
| Kelembapan relatif | 80–90% | 75–81% |
| Rentang elevasi | 0–620 m | 0–322 m |
| Sumber air dan kubangan | Digunakan populasi badak yang ada | Memerlukan survei sepanjang tahun |
| Tumbuhan pakan badak | Tersedia dan dimanfaatkan populasi yang ada | Memerlukan inventarisasi dan analisis musiman |
| Daya dukung populasi | Habitat populasi liar yang bertahan | Belum dapat disimpulkan |
| Risiko ekologis | Risiko geofisika dan tekanan habitat | Perlu kajian kekeringan, penyakit, dan perubahan iklim |
Sumber: Sintesis awal penulis berdasarkan parameter ekologis yang dilaporkan dalam literatur, termasuk Whitten, Soeriaatmadja, dan Afiff (1996) untuk konteks ekologi regional Jawa–Bali serta Ariyanto dkk. (2024) untuk kajian yang relevan dengan konservasi badak Jawa. Angka iklim bersifat indikatif, belum berasal dari pengukuran terstandar pada calon lokasi translokasi, dan tidak diatribusikan secara langsung kepada buku ekologi regional. Seluruh angka memerlukan verifikasi sebelum digunakan untuk pengambilan keputusan.
Perbedaan yang ditampilkan dalam Tabel 1 tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Alas Purwo tidak sesuai sebagai habitat alternatif. Sebaliknya, perbedaan tersebut memperlihatkan mengapa keputusan konservasi harus didasarkan pada pemeriksaan lokasi yang lebih rinci, termasuk ketersediaan air sepanjang tahun, tumbuhan pakan yang sesuai, kualitas kubangan, kondisi tanah, risiko penyakit, gangguan manusia, dan daya dukung habitat. Dalam pendekatan sistem, parameter tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai variabel yang berdiri sendiri karena perubahan pada satu faktor dapat memengaruhi faktor lain, termasuk melalui variasi musiman dan tekanan penggunaan lahan.
Belajar dari Krakatau: Risiko Bencana dan Ketahanan Ekosistem
Ujung Kulon berada dalam lingkungan geologis yang memiliki sejarah bencana besar, sebagaimana diingatkan oleh letusan Krakatau pada 1883 dan tsunami yang dipicu aktivitas Anak Krakatau pada 2018. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa risiko bencana perlu dimasukkan ke dalam strategi konservasi jangka panjang, terutama ketika populasi spesies yang sangat terancam masih bergantung pada satu kawasan. Namun, sejarah bencana tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh wilayah Ujung Kulon menghadapi tingkat bahaya yang sama atau bahwa suatu kejadian tertentu pasti akan mengancam seluruh populasi badak Jawa.
Penilaian risiko memerlukan pembedaan antara bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas respons, dengan mempertimbangkan lokasi serta skenario yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka tersebut, konservasi dan pengurangan risiko bencana perlu dipertemukan melalui perlindungan ekosistem, pemantauan geofisika, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, penataan ruang berbasis risiko, dan rencana tanggap darurat yang sesuai. Ekosistem alami dapat membantu mengurangi risiko tertentu, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap sistem keselamatan yang dirancang secara khusus.
Manusia juga harus menjadi bagian dari analisis, terutama masyarakat pesisir dan kelompok yang menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi, melakukan evakuasi, atau mengakses layanan keselamatan. Penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta kelompok dengan keterbatasan ekonomi dan mobilitas perlu dilibatkan dalam perencanaan, bukan sekadar ditempatkan sebagai penerima bantuan ketika bencana telah terjadi. Pada saat yang sama, kita perlu membedakan ancaman geofisika seperti gempa bumi dan letusan gunung api dari dampak perubahan iklim, meskipun masyarakat dan ekosistem yang sama dapat menghadapi berbagai ancaman tersebut secara bersamaan.
Dari Inovasi Pembiayaan hingga Wacana Translokasi: Menelusuri Proses Kebijakan
Perdebatan mengenai masa depan badak Jawa tidak muncul dalam ruang kebijakan yang kosong. Sepanjang 2025–2026, sejumlah perkembangan yang berkaitan dengan pengelolaan populasi badak Jawa, pembiayaan taman nasional, kebijakan pemanfaatan ruang, dan wacana pembentukan populasi kedua telah memperoleh perhatian publik. Rangkaian tersebut perlu ditelusuri agar kita dapat membedakan keputusan yang telah memiliki dasar hukum, kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan gagasan kebijakan yang masih membutuhkan kajian, tanpa menganggap bahwa kedekatan waktu otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat.
Pada akhir 2025, pemerintah menjalankan kegiatan pengelolaan populasi badak Jawa melalui Operasi Merah Putih, termasuk upaya pemindahan individu dalam kawasan Ujung Kulon. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi ilmiah, terutama mengenai keselamatan satwa, kesehatan, reproduksi, dan efektivitas pengelolaan setelah intervensi dilakukan. Perkembangan berikutnya adalah pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, yang menempatkan pengembangan sumber pembiayaan konservasi dalam agenda nasional. Inisiatif pembiayaan semacam ini dapat membuka peluang bagi perlindungan dan pemulihan kawasan, tetapi mandat pembiayaan perlu dibedakan dari kewenangan teknis dan hukum untuk menentukan pemindahan satwa dilindungi.
Dalam konteks COP-31 pada November 2026, wacana mengenai kemungkinan pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo kembali menjadi perhatian, antara lain karena pertimbangan risiko bencana. Secara konseptual, pembentukan populasi kedua dapat dipahami sebagai pilihan untuk mengurangi risiko kepunahan, tetapi kelayakan ekologis, keselamatan individu, kesiapan habitat tujuan, dan kemampuan pengelolaan jangka panjang tetap memerlukan pembuktian. Pada periode yang berdekatan, perhatian publik juga tertuju pada kebijakan sektor pertambangan, termasuk dokumen yang disebut sebagai Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Tabel 2. Kronologi kebijakan, inisiatif pembiayaan, dan perdebatan konservasi badak Jawa (1990–2026)
| Waktu | Kebijakan atau perkembangan | Relevansi tata kelola |
| 1990–2024 | UU 5/1990 dan perubahan melalui UU 32/2024 | Dasar hukum konservasi dan kewenangan teknis |
| 1994 | Ratifikasi CBD melalui UU 5/1994 | Komitmen internasional keanekaragaman hayati |
| 2004–2013 | Ratifikasi Protokol Cartagena dan Nagoya | Keamanan hayati, sumber daya genetik, dan pembagian manfaat |
| 2022 | Adopsi Kunming–Montreal GBF | Sasaran global konservasi, restorasi, pembiayaan, dan partisipasi |
| 2024 | Peluncuran IBSAP 2025–2045 | Strategi nasional keanekaragaman hayati |
| Akhir 2025–awal 2026 | Operasi Merah Putih di Ujung Kulon | Keselamatan satwa dan pembelajaran operasional |
| Februari 2026 | Kepmen ESDM 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang dilaporkan berkaitan dengan wilayah pertambangan | Pemeriksaan dokumen, kesesuaian ruang, dan kewenangan sektoral |
| April 2026 | Keppres 8/2026 mengenai inovasi pembiayaan taman nasional | Mandat pembiayaan dan akuntabilitas |
| November 2026 | Wacana pembentukan populasi kedua badak Jawa dalam konteks COP-31 | Kelayakan ilmiah dan pengurangan risiko kepunahan |
| November 2026 | Tanggapan pemerintah, legislator, akademisi, dan masyarakat sipil | Transparansi dan pengawasan publik |
Sumber: Sintesis penulis berdasarkan kerangka hukum Indonesia, perkembangan komitmen keanekaragaman hayati, dan pemberitaan 2025–2026. Dokumen primer serta tanggal dan substansi sejumlah keputusan 2026 masih memerlukan verifikasi. Urutan kronologis tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.
Bagi saya, kronologi tersebut memperlihatkan pentingnya memeriksa hubungan antara konservasi, pembiayaan, tata ruang, dan kewenangan kelembagaan secara bersamaan, tetapi tetap membedakan mandat dan bukti yang tersedia. Pertanyaan terpenting bukan apakah kita sejak awal harus mendukung atau menolak translokasi, melainkan apakah pilihan-pilihan yang tersedia telah diuji secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan konsisten dengan tujuan konservasi jangka panjang.
Pertambangan, Tata Ruang, dan Potensi Persoalan Hukum
Perdebatan mengenai konservasi Ujung Kulon juga perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan penggunaan ruang dan sumber daya alam di wilayah yang lebih luas, terutama kemungkinan ketidaksesuaian antara kepentingan konservasi, penetapan wilayah pertambangan, perizinan, dan pengelolaan kawasan penyangga. Dalam pemeriksaan tersebut, kita harus membedakan penetapan wilayah usaha pertambangan, penerbitan izin usaha pertambangan, dan kegiatan pertambangan yang benar-benar berlangsung di lapangan, karena ketiganya merupakan kategori administratif dan faktual yang berbeda.
Keberadaan suatu wilayah dalam dokumen pertambangan tidak otomatis membuktikan bahwa kegiatan penambangan telah berlangsung atau bahwa terjadi pelanggaran hukum. Sebaliknya, kesesuaian administratif pada satu sektor juga tidak cukup untuk memastikan bahwa seluruh dampak ekologis dan sosial telah dipertimbangkan. Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen hukum, batas kawasan konservasi, zonasi, rencana tata ruang, wilayah pertambangan, status perizinan, persetujuan lingkungan, dan kondisi penggunaan lahan aktual dengan menggunakan sumber data resmi yang dapat ditelusuri.
Saya tidak melihat manfaat dari membangun tuduhan bahwa gagasan translokasi badak Jawa merupakan kedok bagi kepentingan pertambangan tanpa bukti yang memadai. Namun, saya juga tidak melihat alasan untuk menghindari pemeriksaan terhadap kemungkinan konflik kebijakan yang dapat memengaruhi keberlanjutan kawasan konservasi. Pemeriksaan yang terbuka justru dapat membantu membedakan kekhawatiran yang memiliki dasar faktual dari spekulasi, sekaligus memberikan kesempatan kepada lembaga terkait untuk menjelaskan dasar keputusan dan tanggung jawabnya.
Dari Ujung Kulon ke Seluruh Taman Nasional Indonesia
Ujung Kulon bukan satu-satunya kawasan konservasi yang perlu memperoleh perhatian. Indonesia memiliki jaringan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang menghadapi kondisi ekologis, tekanan ekonomi, dan tantangan kelembagaan yang berbeda. Data yang digunakan dalam penyusunan naskah ini mencatat 57 taman nasional dengan luas sekitar 17,98 juta hektare pada 2025, tetapi angka tersebut masih perlu dikonfirmasi terhadap statistik resmi terbaru sebelum publikasi.
Pengalaman di kawasan seperti Meru Betiri, Kutai, dan Batang Gadis menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara perlindungan kawasan, kegiatan ekonomi, perubahan penggunaan lahan, dan pengawasan. Namun, setiap kawasan memiliki sejarah, karakter ekologis, dan status hukum yang berbeda, sehingga tidak tepat menjadikannya bukti bahwa seluruh taman nasional menghadapi persoalan yang sama. Yang dibutuhkan adalah evaluasi nasional terhadap integritas kawasan konservasi dengan menggunakan indikator yang memungkinkan kita membedakan kawasan yang relatif terjaga, kawasan yang menghadapi tekanan tetapi masih dapat dipulihkan, dan kawasan yang membutuhkan tindakan korektif kelembagaan secara lebih mendasar.
Evaluasi tersebut sebaiknya dimulai dari kondisi ekologis dan kesenjangan pengelolaan, bukan dari ketersediaan sumber pembiayaan. Dengan demikian, prioritas anggaran, penelitian, restorasi, dan pengawasan dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar ditemukan, sementara komitmen nasional melalui IBSAP 2025–2045 digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menilai apakah pengelolaan kawasan telah memberikan kontribusi terhadap hasil konservasi yang diharapkan.
Tahura sebagai The Last Resort dari Peradaban
Perhatian terhadap taman nasional perlu diperluas ke Taman Hutan Raya atau Tahura, yang memiliki fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, pelestarian budaya, dan pemanfaatan secara terbatas sesuai ketentuan. Data kerja yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan 51 Tahura dengan luas sekitar 485.649 hektare pada akhir 2025, meskipun angka tersebut juga memerlukan pemeriksaan kembali terhadap publikasi resmi.
Bagi saya, Tahura memiliki posisi yang menarik karena banyak di antaranya berada dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk kawasan perkotaan dan wilayah yang mengalami perubahan penggunaan lahan dengan cepat. Tahura Ir. H. Djuanda di Bandung, misalnya, memperlihatkan bagaimana kawasan konservasi dapat menjadi ruang pendidikan, penelitian, rekreasi, serta pertemuan masyarakat dengan sejarah alam dan kebudayaan. Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur menghadirkan konteks berbeda yang berkaitan dengan perubahan bentang alam dan dinamika pembangunan wilayah.
Saya menggunakan istilah the last resort secara reflektif, bukan untuk menyatakan bahwa Tahura merupakan satu-satunya benteng terakhir peradaban, tetapi untuk menekankan pentingnya mempertahankan ruang ekologis dan kultural yang masih tersedia di tengah perubahan pembangunan. Ketika ruang-ruang tersebut terus terdesak, yang hilang bukan hanya vegetasi atau habitat, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk memahami, mengalami, dan mewariskan hubungan dengan alam kepada generasi berikutnya. Dalam pengertian ini, perlindungan Tahura merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengetahuan, identitas, dan kualitas kehidupan masyarakat.
Dari Baduy ke Dayak: Ketika Alam dan Kebudayaan Kehilangan Ruang Hidup
Perdebatan mengenai habitat badak Jawa membawa saya pada pertanyaan lain tentang bagaimana kita memahami ruang hidup manusia, khususnya masyarakat yang memiliki hubungan panjang dengan alam. Masyarakat Baduy di Banten memiliki sistem pengetahuan, aturan adat, dan hubungan dengan wilayahnya yang tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya dan kepercayaan, sementara berbagai komunitas Dayak di Kalimantan memiliki sejarah, kelembagaan, praktik pengelolaan wilayah, dan hubungan spiritual dengan alam yang beragam. Keduanya tidak dapat disamakan, dan keragaman di dalam masyarakat Dayak sendiri juga perlu dihormati, tetapi pengalaman mereka mengingatkan kita pada pentingnya hubungan antara ruang hidup, pengetahuan, kebudayaan, dan kemampuan masyarakat menentukan masa depannya.
Kajian ekologi Kalimantan oleh MacKinnon, Hatta, Halim, dan Mangalik (1996) memberikan gambaran mengenai kompleksitas ekosistem pulau tersebut, termasuk hubungan antara hutan tropis, keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan aktivitas manusia. Literatur ini mengingatkan kita bahwa Kalimantan bukan sekadar wilayah yang memiliki cadangan sumber daya untuk dimanfaatkan, melainkan bentang kehidupan dengan keragaman ekologis dan sejarah hubungan manusia dengan alam.
Namun, untuk menilai tekanan kontemporer seperti deforestasi, fragmentasi habitat, kebakaran hutan dan gambut, serta perubahan penggunaan lahan, kajian regional tersebut harus dilengkapi dengan data geospasial dan penelitian mutakhir.
Kerusakan hutan, perubahan tata guna lahan, dan gangguan terhadap sumber air dapat memengaruhi penghidupan sekaligus pengetahuan yang diwariskan antargenerasi. Dalam konteks Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada tutupan vegetasi, tetapi juga pada kesehatan masyarakat, pendidikan, mobilitas, kegiatan ekonomi, dan kehidupan satwa liar. Perubahan habitat orangutan dan spesies lain memperlihatkan bahwa persoalan konservasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika bentang alam yang lebih luas, termasuk keputusan investasi, pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan pengawasan kegiatan ekonomi.
Saya melihat hubungan tersebut melalui tiga dimensi, yaitu Nature, Culture, and Belief. Alam menyediakan kondisi material bagi kehidupan, kebudayaan membentuk pengetahuan dan praktik sosial yang berkembang dalam suatu ruang, sedangkan kepercayaan dapat memberikan makna, tanggung jawab, dan batas etis terhadap cara manusia memperlakukan lingkungan. Hubungan ketiganya tidak selalu sederhana atau harmonis, tetapi perubahan besar pada salah satu dimensi dapat memengaruhi dimensi lainnya. Karena itu, kehilangan ruang hidup tidak cukup dinilai dari luas hutan yang berubah atau besarnya kerugian ekonomi, sebab terdapat pengetahuan, hubungan sosial, identitas, dan nilai spiritual yang mungkin tidak dapat dipulihkan hanya melalui kompensasi finansial.
Pengalaman berdialog bersama DAMAS juga mengingatkan saya bahwa kebudayaan bukan hanya persoalan identitas dan warisan, tetapi juga kemampuan masyarakat menghasilkan pengetahuan dan melakukan transformasi. Nilai-nilai Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh dapat menjadi landasan etis bagi pembelajaran bersama, kepedulian sosial, dan tanggung jawab antargenerasi, sepanjang diterjemahkan ke dalam partisipasi bermakna, pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan publik. Dalam konteks lingkungan, hal ini berarti menempatkan pengetahuan lokal dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas ekosistem, menghadapi krisis iklim, dan membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih adil.
Regulasi Sudah Ada, Mengapa Kesenjangan Terus Berulang?
Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang luas untuk melindungi sumber daya alam, mengatur pemanfaatan ruang, mengendalikan dampak lingkungan, serta menjaga kebudayaan dan keselamatan masyarakat. Kerangka tersebut mencakup UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2024, PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam beserta perubahannya, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, serta PP Nomor 22 Tahun 2021.
Kerangka tersebut perlu dibaca bersama UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahannya dan PP Nomor 21 Tahun 2021, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, UU Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta perubahannya, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hubungan antarinstrumen ini penting karena keputusan yang dianggap sesuai dalam satu sektor belum tentu telah memperhitungkan seluruh kewajiban dan dampak yang relevan pada sektor lain.
Perubahan UU Konservasi melalui UU Nomor 32 Tahun 2024 juga patut mendapat perhatian karena memperkuat pengaturan mengenai penyelenggaraan konservasi, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan dukungan pendanaan. Dengan demikian, pembiayaan konservasi tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan mencari sumber dana baru, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan tata kelola yang harus menghasilkan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
Namun, keberadaan berbagai regulasi nasional tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana Indonesia menjalankan kewajiban internasionalnya, melindungi hak masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam, serta memastikan bahwa keputusan antarlembaga menghasilkan tujuan yang konsisten. Ketiga persoalan ini perlu dibaca sebagai bagian dari satu kerangka tata kelola, bukan sebagai agenda hukum dan kebijakan yang berdiri sendiri. Karena itu, saya melihat perlunya menelaah tiga dimensi yang saling berhubungan, mulai dari komitmen Indonesia terhadap keanekaragaman hayati, landasan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat, hingga kesenjangan regulasi dan pembelajaran kelembagaan yang menentukan bagaimana kedua dimensi tersebut diterjemahkan dalam praktik.
Pertama, komitmen Indonesia terhadap keanekaragaman hayati melalui Convention on Biological Diversity (CBD). Indonesia telah meratifikasi Convention on Biological Diversity melalui UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. Ratifikasi tersebut penting karena menempatkan konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan komponennya, dan pembagian manfaat yang adil serta setara dari pemanfaatan sumber daya genetik sebagai bagian dari komitmen internasional Indonesia. CBD tidak hanya berbicara mengenai perlindungan spesies tertentu, tetapi juga mengenai keanekaragaman pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik, serta hubungan antara pelestarian alam dan kegiatan manusia.
Dalam konteks artikel ini, sejumlah ketentuan CBD memiliki relevansi langsung. Pasal 8 mengenai konservasi in-situ menempatkan perlindungan habitat dan pengelolaan kawasan sebagai bagian penting dari konservasi, sementara Pasal 8(j), dengan memperhatikan ketentuan hukum nasional, membahas penghormatan, pelestarian, dan pemeliharaan pengetahuan, inovasi, serta praktik masyarakat adat dan komunitas lokal yang relevan bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Pasal 10(c) juga relevan karena berkaitan dengan perlindungan dan dorongan terhadap pemanfaatan sumber daya hayati secara tradisional yang sesuai dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan berkelanjutan. Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara konservasi dan pengetahuan masyarakat bukan tambahan yang muncul belakangan, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka internasional keanekaragaman hayati.
Indonesia juga telah meratifikasi Cartagena Protocol on Biosafety melalui UU Nomor 21 Tahun 2004 dan Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing melalui UU Nomor 11 Tahun 2013. Kedua protokol tersebut memiliki lingkup khusus yang berbeda dari persoalan translokasi badak Jawa, tetapi tetap relevan dalam arsitektur tata kelola keanekaragaman hayati nasional, terutama berkaitan dengan keamanan hayati, akses terhadap sumber daya genetik, dan pembagian manfaat. Karena itu, keberadaannya perlu dicatat tanpa memberikan kesan bahwa seluruh instrumennya secara langsung mengatur kasus Ujung Kulon.
Perkembangan penting berikutnya adalah adopsi Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) pada CBD COP15 tahun 2022, yang memuat empat tujuan global menuju 2050 dan 23 target aksi menuju 2030. Target 1 berkaitan dengan perencanaan ruang yang mempertimbangkan keanekaragaman hayati, Target 2 mengenai restorasi ekosistem terdegradasi, Target 3 mengenai konservasi kawasan secara efektif dan berkeadilan, sedangkan Target 4 berkaitan dengan pemulihan spesies terancam dan konservasi keanekaragaman genetik. Target 19 menempatkan mobilisasi pembiayaan sebagai bagian dari pelaksanaan, sementara Target 22 menekankan partisipasi, akses terhadap informasi dan keadilan, penghormatan hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta perlindungan pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan.
Kerangka global tersebut perlu diterjemahkan melalui sasaran dan kebijakan nasional, bukan diperlakukan sebagai kewajiban numerik yang otomatis sama bagi setiap negara. Dalam konteks Indonesia, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan komitmen internasional dengan perencanaan nasional, pengelolaan ekosistem, penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan pemantauan hasil. Bagi saya, keberadaan IBSAP seharusnya memperkuat pertanyaan mengenai apakah kebijakan tata ruang, pengelolaan kawasan konservasi, dan investasi benar-benar menghasilkan kondisi ekologis yang sejalan dengan tujuan keanekaragaman hayati nasional.
Kedua, hak asasi manusia dan hak masyarakat adat sebagai landasan tata kelola sumber daya alam. Persoalan konservasi juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika keputusan penggunaan ruang dan sumber daya alam memengaruhi kesehatan, keselamatan, penghidupan, pengetahuan, identitas budaya, serta kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam menentukan masa depannya. Dalam kerangka konstitusi Indonesia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 18B ayat (2) mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dengan persyaratan konstitusional yang berlaku. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Landasan tersebut diperkuat oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk Pasal 9 ayat (3) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konteks perlindungan lingkungan, UU Nomor 32 Tahun 2009 juga penting karena mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akses terhadap informasi, partisipasi, serta keadilan lingkungan melalui Pasal 65, dengan tetap memperhatikan perubahan hukum yang berlaku.
Di tingkat internasional, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) memberikan rujukan mengenai hak masyarakat adat, termasuk kebudayaan, wilayah tradisional, partisipasi, dan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Namun, UNDRIP merupakan deklarasi, bukan perjanjian internasional yang diratifikasi seperti CBD atau kedua kovenan hak asasi manusia. Demikian pula, Resolusi Majelis Umum PBB 76/300 tahun 2022 mengenai hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan memperkuat pengakuan internasional, tetapi tidak memiliki status yang sama dengan perjanjian internasional yang mengikat.
Hubungan antara keanekaragaman hayati dan hak asasi manusia semakin jelas dalam KM-GBF, terutama melalui Target 22 yang menekankan representasi dan partisipasi yang penuh, setara, inklusif, efektif, dan responsif gender dalam pengambilan keputusan, termasuk bagi masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas. Target tersebut juga menempatkan akses terhadap informasi, keadilan, dan perlindungan pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan sebagai bagian dari tata kelola keanekaragaman hayati. Dengan demikian, dimensi hak tidak perlu diperlakukan sebagai agenda yang terpisah dari konservasi, karena keduanya telah memiliki hubungan substantif dalam kerangka internasional.
Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak menganggap setiap perubahan lingkungan otomatis merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penilaian demikian memerlukan pemeriksaan terhadap hak yang relevan, kewajiban negara, tindakan atau kelalaian yang terjadi, dampaknya, serta dasar hukum yang berlaku. Kita juga perlu membedakan hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan environmental and social safeguards, karena safeguards merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menangani dampak lingkungan maupun sosial, termasuk risiko terhadap hak, tetapi tidak menggantikan kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi hak tersebut.
Bagi saya, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan sejak awal pengambilan keputusan. Partisipasi bermakna tidak cukup dilakukan melalui konsultasi setelah pilihan kebijakan ditetapkan, sebagaimana penghormatan terhadap pengetahuan lokal tidak cukup diwujudkan dengan mencantumkannya dalam laporan. Masyarakat yang berpotensi terdampak perlu memperoleh informasi yang dapat dipahami, kesempatan memengaruhi keputusan, serta akses terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif. Dalam konteks masyarakat adat, penerapan FPIC juga perlu memperhatikan situasi, hak, dan ketentuan hukum yang relevan, bukan dijadikan istilah umum tanpa konsekuensi prosedural yang jelas.
Ketiga, kesenjangan regulasi dan pentingnya pembelajaran kelembagaan. Dengan kerangka hukum dan komitmen yang demikian luas, pertanyaan yang perlu diajukan bukan semata apakah Indonesia membutuhkan regulasi baru, tetapi apakah aturan yang tersedia telah dilaksanakan secara konsisten, apakah kewenangan antarlembaga saling mendukung, dan apakah keputusan investasi serta penggunaan ruang telah memperhitungkan dampak ekologis dan sosial secara memadai. Kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil di lapangan dapat muncul karena desain aturan yang kurang tepat, konflik kewenangan, keterbatasan kapasitas, lemahnya pengawasan, insentif ekonomi yang tidak selaras, atau kegagalan pembelajaran kelembagaan.
Dalam pendekatan sistem, persoalan yang terus berulang merupakan alasan untuk memeriksa struktur dan hubungan yang menghasilkan persoalan tersebut, bukan sekadar menambah prosedur atau memperbaiki kegiatan teknis. Karena itu, saya mengusulkan regulatory and institutional gap review yang menghubungkan ketentuan hukum, komitmen internasional, keputusan perizinan, tata ruang, pembiayaan, kondisi aktual, hak masyarakat, dan hasil pengelolaan kawasan. Regulasi yang relevan perlu ditegakkan, ketentuan yang tumpang tindih perlu diselaraskan, dan keputusan yang terbukti tidak sesuai dengan hukum atau tujuan perlindungan publik perlu dikoreksi, termasuk melalui pencabutan apabila dasar hukum dan prosedurnya terpenuhi.
Reformasi kelembagaan tidak cukup diukur dari jumlah aturan yang diterbitkan atau disederhanakan, tetapi dari kemampuan sistem pemerintahan menghasilkan keputusan yang konsisten, mencegah kerusakan, dan memperbaiki kesalahan ketika bukti baru menunjukkan perlunya perubahan. Dalam pengertian ini, pembelajaran kelembagaan merupakan bagian dari tanggung jawab tata kelola, bukan kegiatan tambahan setelah suatu program selesai dilaksanakan.
Pembiayaan Konservasi, Investasi Hijau, dan Ekonomi Politik Pembangunan
Perlindungan ekosistem memerlukan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan, terutama karena perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, penelitian, pemantauan populasi satwa, dan penguatan kapasitas masyarakat membutuhkan dukungan dalam jangka panjang. Pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dapat membuka peluang untuk memperluas sumber pendanaan melalui kerja sama pemerintah, filantropi, lembaga internasional, dan instrumen lain yang sesuai. Namun, persoalan konservasi tidak akan selesai hanya dengan menyediakan dana tambahan apabila kita tidak memeriksa bagaimana keputusan ekonomi dibuat, siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan apakah kerusakan ekologis telah diperhitungkan.
Dalam banyak keputusan pembangunan, nilai finansial yang dapat diperoleh dalam jangka pendek lebih mudah dihitung dibandingkan manfaat ekologis yang berlangsung selama puluhan atau ratusan tahun. Nilai kayu, mineral, tanah, dan komoditas lain dapat dicatat dalam transaksi ekonomi, sementara fungsi pengaturan air, perlindungan tanah, penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan pengurangan risiko bencana sering tidak memperoleh perhatian yang sebanding. Di sinilah pendekatan Total Economic Value (TEV) menjadi relevan, karena dapat membantu memperluas penilaian terhadap nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai pilihan, nilai keberadaan, dan nilai warisan bagi generasi mendatang.
Namun, pendekatan tersebut memiliki batas karena tidak seluruh nilai ekologis, budaya, spiritual, dan hak masyarakat dapat diterjemahkan menjadi nilai moneter. Perhitungan ekonomi tidak boleh digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak atau kerusakan yang melampaui batas ekologis hanya karena suatu kegiatan menghasilkan keuntungan finansial lebih besar. Karena itu, TEV sebaiknya digunakan bersama penilaian dampak, prinsip kehati-hatian, batas ekologis, penghormatan hak masyarakat, serta analisis distribusi manfaat dan biaya, sehingga keputusan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan besarnya nilai yang dihasilkan, tetapi juga nilai yang berisiko hilang dan siapa yang menanggung kehilangan tersebut.
Pertama, memperluas arsitektur pembiayaan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks konservasi dan transformasi ekonomi, kita perlu membedakan jalur pembiayaan yang memiliki tujuan serta karakter berbeda. Investasi hijau dan berkelanjutan dapat mendukung restorasi ekosistem, penghidupan berkelanjutan, kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi alam, serta inovasi yang mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Namun, keberhasilannya harus dinilai berdasarkan manfaat ekologis dan sosial yang nyata, bukan hanya penggunaan label hijau atau besarnya investasi yang berhasil dimobilisasi.
Pembiayaan konservasi dan keanekaragaman hayati memiliki karakter khusus karena banyak kegiatan perlindungan spesies dan habitat menghasilkan manfaat publik yang besar tanpa memberikan keuntungan komersial langsung. Karena itu, anggaran pemerintah, filantropi, hibah, dana konservasi jangka panjang, serta instrumen pembiayaan lain perlu dipertimbangkan secara saling melengkapi. Kita tidak dapat mengharapkan seluruh fungsi konservasi dibiayai melalui mekanisme investasi yang menuntut tingkat pengembalian finansial tertentu, terutama ketika manfaat ekologis dan sosialnya tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh mekanisme pasar.
Pembiayaan adaptasi perubahan iklim juga memiliki peran penting untuk mendukung ketahanan ekosistem, pengelolaan air, perlindungan pesisir, pengurangan kerentanan masyarakat, dan pendekatan adaptasi berbasis ekosistem. Sementara itu, mekanisme penanganan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim atau loss and damage berkaitan dengan dampak buruk perubahan iklim, termasuk kerugian ekonomi dan non-ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat dihindari melalui mitigasi maupun adaptasi. Bagi negara berkembang, persoalan tersebut semakin penting karena sebagian dampak perubahan iklim dapat mengganggu penghidupan, merusak ekosistem, dan mengancam warisan budaya.
Namun, pembiayaan loss and damage tidak boleh diperlakukan sebagai sumber pendanaan umum untuk seluruh bentuk kerusakan lingkungan. Kerusakan akibat pertambangan, perubahan penggunaan lahan, atau bencana geofisika tidak otomatis termasuk dalam kerangka kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Dalam kasus Ujung Kulon, ancaman tsunami akibat aktivitas vulkanik perlu dibedakan dari risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti kenaikan muka laut atau perubahan karakter bahaya hidrometeorologis, agar pilihan instrumen pembiayaan memiliki dasar ilmiah, hukum, dan kelembagaan yang tepat.
Kedua, memperkuat akuntabilitas donor, investor, dan lembaga keuangan.
Memperluas sumber pembiayaan tanpa memperjelas tanggung jawab berisiko menghasilkan persoalan baru, terutama ketika donor, lembaga filantropi, bank, investor, lembaga pembiayaan pembangunan, dan pengelola dana iklim dapat memengaruhi prioritas investasi, desain program, persyaratan pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Karena itu, uji tuntas lingkungan dan sosial, keterbukaan informasi, penghormatan hak masyarakat, mekanisme pengaduan, dan pemantauan hasil perlu menjadi bagian dari arsitektur pembiayaan sejak awal.
Bank dan investor tidak cukup hanya menilai kelayakan finansial suatu kegiatan, karena risiko lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dibiayai, termasuk dampak kumulatif terhadap kawasan konservasi dan masyarakat, perlu diperhitungkan sesuai tanggung jawab serta kewenangannya. Prinsip yang sama berlaku bagi pembiayaan berlabel hijau atau berkelanjutan, sebab tujuan dan sumber dana yang baik tidak dengan sendirinya menjamin hasil yang baik di lapangan. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara APBN/APBD, BPDLH, lembaga keuangan pembangunan, filantropi, dana iklim, dan sumber pembiayaan lain perlu dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis serta kelembagaan yang telah diidentifikasi.
Pembiayaan campuran atau blended finance dapat membantu memperluas sumber dana dan membagi risiko, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Semakin banyak aktor dan instrumen yang terlibat, semakin penting kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan, pelaksanaan, dan dampaknya. Bagi saya, inovasi pembiayaan seharusnya dimulai dari pemahaman mengenai kesenjangan ekologis dan kelembagaan serta hasil yang ingin dicapai, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan sumber dan instrumen yang paling sesuai.
“Pembiayaan boleh berasal dari berbagai sumber, tetapi tanggung jawab ekologis, sosial, dan kelembagaan tidak boleh terfragmentasi.”
Dari Konservasi Menuju Transformasi Ekonomi Indonesia
Persoalan Ujung Kulon, kawasan konservasi, kebakaran hutan dan lahan, serta perubahan penggunaan ruang perlu dibaca dalam konteks komitmen internasional dan nasional Indonesia mengenai keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah meratifikasi CBD melalui UU Nomor 5 Tahun 1994 dan mengembangkan IBSAP 2025–2045 sebagai salah satu kerangka strategis nasional, sementara KM-GBF memberikan arah global mengenai konservasi, restorasi, pemanfaatan berkelanjutan, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat. Komitmen tersebut perlu ditempatkan berdampingan dengan Second NDC, FOLU Net Sink 2030, LTS-LCCR 2050, serta NAP, tanpa menganggap bahwa seluruh instrumen memiliki tujuan atau status hukum yang sama.
Second NDC menetapkan komitmen iklim nasional, FOLU Net Sink 2030 memberikan arah penting bagi sektor kehutanan dan penggunaan lahan, LTS-LCCR 2050 menempatkan transformasi rendah karbon dan ketahanan iklim dalam perspektif jangka panjang, sedangkan NAP memperkuat agenda adaptasi terhadap risiko perubahan iklim. Perlu pula dibedakan bahwa 2050 merupakan horizon strategi LTS-LCCR yang disampaikan kepada UNFCCC, sedangkan 2060 atau lebih cepat merupakan ambisi jangka panjang Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih. Sementara itu, CBD, KM-GBF, dan IBSAP memberikan kerangka yang lebih langsung bagi perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, pemanfaatan berkelanjutan, serta pembagian manfaat.
Kedua kelompok komitmen tersebut perlu dipertemukan, tetapi tidak boleh disamakan. Perlindungan keanekaragaman hayati bukan sekadar bagian dari strategi penurunan emisi, karena suatu ekosistem atau spesies tetap memiliki nilai konservasi meskipun manfaat pengurangan emisinya relatif kecil atau sulit diukur. Demikian pula, kegiatan yang berhasil menurunkan emisi belum tentu memberikan hasil yang baik bagi keanekaragaman hayati atau hak masyarakat. Karena itu, keberhasilan transformasi ekonomi perlu dinilai melalui indikator yang lebih luas, termasuk integritas ekosistem, kondisi spesies dan habitat, kerentanan sosial, penghormatan hak, kualitas penghidupan, serta kemampuan mempertahankan nilai ekonomi total bagi generasi mendatang.
Dalam konteks COP-31 dan agenda internasional keanekaragaman hayati, Indonesia perlu memperlihatkan bahwa komitmen internasional diterjemahkan menjadi konsistensi kebijakan domestik, termasuk dalam pengelolaan hutan, gambut, kawasan konservasi, penggunaan lahan, pembiayaan, dan perlindungan masyarakat. Transformasi ekonomi rendah karbon yang mengabaikan keanekaragaman hayati, hak masyarakat, atau kerentanan sosial belum dapat disebut transformasi yang utuh, sebagaimana perlindungan kawasan konservasi yang tidak disertai tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan akan sulit menghasilkan perubahan jangka panjang.
Membaca Persoalan sebagai Sebuah Sistem
Untuk mempertemukan berbagai persoalan tersebut, saya menggunakan pendekatan tata kelola sumber daya alam yang sistemik dan adaptif, dengan menempatkan konservasi, hukum dan kelembagaan, manusia dan kebudayaan, serta ekonomi dan pembiayaan berkelanjutan sebagai dimensi yang saling berinteraksi. Kerangka ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan seluruh persoalan menjadi satu hubungan sebab-akibat, tetapi untuk membantu kita memahami bagaimana keputusan pada satu sektor dapat memengaruhi kondisi dan hasil pada sektor lainnya, termasuk melalui hubungan yang tidak selalu terlihat secara langsung.

Gambar 1. Kerangka sistemik dan adaptif tata kelola sumber daya alam yang mengintegrasikan regulasi nasional, tujuan dan komitmen iklim serta keanekaragaman hayati, dan landasan HAM serta hak masyarakat adat untuk konservasi, keberlanjutan sosial-budaya, dan transformasi ekonomi. Sumber: Farhan Helmy (2026) & ASCODI Lab, sintesis konseptual.
Sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 1, persoalan Ujung Kulon ditempatkan sebagai isu strategis yang menghubungkan perlindungan badak Jawa, integritas habitat, risiko bencana, dan tekanan pemanfaatan ruang. Kerangka regulasi nasional berada pada satu sisi, sedangkan tujuan dan komitmen pembangunan, termasuk komitmen iklim dan keanekaragaman hayati, berada pada sisi lainnya. Kedua sisi tersebut berinteraksi dengan tata kelola sumber daya alam yang mencakup empat dimensi utama, yaitu ekologi dan konservasi, hukum dan kelembagaan, manusia dan kebudayaan, serta ekonomi dan pembiayaan berkelanjutan.
Hak asasi manusia dan hak masyarakat adat ditempatkan sebagai landasan lintas dimensi, bukan sebagai komponen tambahan yang berdiri sendiri. Penempatan tersebut memiliki konsekuensi penting karena partisipasi, penghormatan hak, keadilan, dan akuntabilitas perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, pemantauan, dan tindakan korektif. Demikian pula, komitmen keanekaragaman hayati tidak hanya berfungsi sebagai daftar target yang harus dilaporkan, tetapi juga sebagai tolok ukur untuk menilai apakah keputusan pembangunan mempertahankan atau memulihkan fungsi ekosistem.
Di dalam kerangka tersebut, mekanisme pembelajaran adaptif berlangsung melalui identifikasi kesenjangan, evaluasi bukti dan dampak, koreksi kebijakan, pemulihan, serta pemantauan yang saling berhubungan dan dapat berulang. Hasil pemantauan, misalnya, dapat menunjukkan bahwa suatu kegiatan konservasi belum berhasil, sementara evaluasi lebih lanjut mungkin menemukan bahwa persoalannya bukan hanya keterbatasan teknis, tetapi juga konflik kewenangan, insentif ekonomi, atau asumsi kebijakan yang kurang tepat. Dalam keadaan demikian, memperbaiki prosedur teknis saja tidak cukup karena struktur kelembagaan atau keputusan kebijakannya mungkin perlu ditinjau kembali.
Saya membedakan pembelajaran operasional, yang menilai apakah kegiatan dilaksanakan dengan baik, dari pembelajaran kelembagaan, yang mempertanyakan apakah aturan, insentif, kewenangan, dan tujuan kebijakan sudah tepat. Analisis perlu dimulai dari kesenjangan yang dapat diidentifikasi, bukti empiris, serta pemahaman mengenai batas sistem sebelum menentukan metode lanjutan yang sesuai. Model kausal, analisis geospasial, simulasi, dan kajian ekonomi dapat digunakan apabila memang membantu menjelaskan persoalan dan didukung oleh data yang memadai.
Dalam pengalaman saya menggunakan berbagai pendekatan sistem, salah satu tantangan terbesar justru muncul ketika persoalan yang kompleks terlalu cepat disederhanakan menjadi variabel teknis. Tidak semua hubungan kelembagaan, nilai budaya, keputusan politik, atau perilaku manusia dapat dinyatakan secara memadai dalam sebuah persamaan, sehingga kita perlu menjaga keseimbangan antara ketelitian analitis dan kemampuan memahami realitas yang sedang dikaji. Yang terpenting adalah tidak kehilangan persoalan nyata hanya karena kita terlalu cepat masuk ke dalam perdebatan mengenai variabel dan teknik pemodelan.
Dari Keprihatinan Menuju Tanggung Jawab Bersama
Perdebatan mengenai Ujung Kulon seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pembangunan Indonesia secara lebih menyeluruh. Kita tidak kekurangan lembaga, regulasi, pengetahuan ilmiah, maupun komitmen internasional, tetapi masih menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa seluruh kapasitas tersebut bekerja secara konsisten, saling terhubung, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh ekosistem maupun masyarakat. Karena itu, diperlukan agenda kolaboratif yang menghasilkan pemeriksaan bersama, keputusan korektif, pembiayaan yang bertanggung jawab, serta pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan.
Pertama, DPR RI dan DPRD perlu memperkuat pengawasan dan konsistensi kebijakan. DPR perlu menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasannya untuk meninjau kesesuaian antara kebijakan konservasi, pertambangan, tata ruang, lingkungan hidup, komitmen keanekaragaman hayati, dan komitmen iklim. Evaluasi tersebut harus membedakan regulasi yang perlu ditegakkan, ketentuan yang membutuhkan harmonisasi, serta keputusan yang perlu diperbaiki atau dicabut berdasarkan bukti dan dasar hukum. DPRD perlu memperkuat pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk dalam pengelolaan Tahura, tata ruang daerah, dan perlindungan masyarakat yang terdampak.
Kedua, Kementerian Kehutanan perlu memastikan integritas kawasan dan keberlanjutan populasi. Kajian mengenai masa depan badak Jawa, termasuk pilihan pembentukan populasi kedua, perlu dilaksanakan secara terbuka dan berbasis bukti dengan mempertimbangkan kondisi populasi asal, kesesuaian habitat, keragaman genetik, risiko penyakit, ketersediaan air dan pakan, serta kapasitas pengelolaan jangka panjang. Dalam lingkup nasional, evaluasi integritas taman nasional dan, bersama pemerintah daerah, Tahura perlu menjadi dasar prioritas perlindungan dan pemulihan, sementara pelaksanaan CBD dan IBSAP harus tercermin dalam indikator hasil konservasi, bukan hanya laporan kegiatan.
Ketiga, Kementerian Lingkungan Hidup perlu memperkuat pengendalian dampak dan akuntabilitas lingkungan. Pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi perlu memperhatikan dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif, termasuk melalui penilaian lingkungan, pengawasan ketaatan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum. Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, ESDM, ATR/BPN, KKP, dan lembaga terkait perlu diperkuat agar keputusan lintas sektor tidak saling melemahkan atau menghasilkan dampak yang luput dari tanggung jawab kelembagaan.
Keempat, pemerintah daerah perlu menghubungkan kebijakan nasional dengan realitas lapangan. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu memperkuat konsistensi tata ruang, pengelolaan wilayah penyangga, perlindungan masyarakat, serta kesiapsiagaan bencana sesuai kewenangannya. Pengelolaan Tahura membutuhkan kapasitas kelembagaan, pembiayaan, dan kesinambungan program yang tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan, sementara perencanaan dan pelayanan publik perlu memperhatikan aksesibilitas serta kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok lain yang menghadapi kerentanan.
Kelima, masyarakat adat dan komunitas lokal perlu menjadi mitra penentu dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat harus dimulai sejak perumusan masalah, penilaian alternatif, dan pengambilan keputusan hingga pemantauan hasil, dengan menghormati pengetahuan ekologis, praktik budaya, kelembagaan adat, dan hubungan dengan ruang hidup. Pengakuan hak, partisipasi bermakna, serta penerapan prinsip FPIC sesuai konteks dan ketentuan yang relevan perlu disertai keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, dan akses terhadap pemulihan yang efektif.
Keenam, perguruan tinggi, ilmuwan, dan kaum intelektual perlu memperkuat bukti dan pembelajaran kelembagaan. Kajian lintas disiplin mengenai kesesuaian habitat, risiko bencana, perubahan penggunaan lahan, hukum, ekonomi lingkungan, dan efektivitas kebijakan perlu dikembangkan dengan menggunakan GIS, penginderaan jauh, GeoAI, analisis sistem, serta berbagai metode pemodelan sesuai kebutuhan. Independensi ilmiah, transparansi kepentingan, keterbukaan terhadap kritik, dan penghormatan terhadap pengetahuan masyarakat perlu dijaga agar penelitian tidak sekadar menjadi pembenaran terhadap keputusan yang telah dibuat.
Ketujuh, dunia usaha dan lembaga keuangan perlu memperhitungkan nilai ekonomi secara utuh. Pelaku usaha, bank, investor, donor, dan lembaga pembiayaan pembangunan perlu mempertanggungjawabkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dijalankan maupun dibiayai. Pendekatan TEV, penilaian biaya eksternal, uji tuntas lingkungan dan sosial, serta transparansi pembiayaan perlu digunakan untuk memperbaiki keputusan investasi, sementara keberhasilan pembiayaan konservasi dan pembangunan berkelanjutan harus dinilai berdasarkan hasil ekologis dan sosial yang dapat diperiksa, bukan hanya jumlah dana yang disalurkan.
Kedelapan, masyarakat sipil, mahasiswa, media massa, dan organisasi keagamaan perlu memperluas partisipasi dan akuntabilitas publik. Organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa dapat memperkuat pemantauan independen, literasi lingkungan, serta dialog kebijakan, sementara media massa memiliki peran penting dalam memeriksa informasi, menjelaskan persoalan ilmiah dan hukum secara proporsional, dan mengawasi tindak lanjut keputusan publik. Organisasi keagamaan juga dapat berkontribusi melalui pendidikan, nilai etika, jaringan sosial, dan gerakan perlindungan lingkungan, dengan tetap menghormati keragaman keyakinan dan hak masyarakat adat.
Kesembilan, seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan komitmen keanekaragaman hayati, iklim, dan transformasi ekonomi. CBD, KM-GBF, IBSAP 2025–2045, Second NDC, FOLU Net Sink 2030, LTS-LCCR 2050, dan NAP perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan penggunaan lahan, konservasi, pembiayaan, pemulihan ekosistem, dan pengurangan kerentanan masyarakat. Agenda ini memerlukan indikator yang tidak hanya mengukur emisi dan investasi, tetapi juga integritas ekosistem, keanekaragaman hayati, keselamatan manusia, penghormatan hak, distribusi manfaat, serta nilai ekonomi total yang dipertahankan atau dipulihkan.
Kesembilan agenda tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembagian tugas yang berdiri sendiri, karena persoalan yang kita hadapi justru sering muncul pada hubungan antarkewenangan dan antarkeputusan. Kolaborasi membutuhkan mekanisme koordinasi, akses terhadap informasi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta evaluasi hasil yang dapat diperiksa publik. Tanpa kemampuan untuk mempelajari kegagalan dan memperbaiki keputusan, daftar rekomendasi yang panjang sekalipun berisiko menjadi tambahan dokumen yang tidak mengubah keadaan.
Jangan Biarkan Baduy dan Badak Jawa Tinggal Menjadi Cerita Masa Lalu
Saya kembali pada pertanyaan yang muncul ketika mengikuti perdebatan mengenai masa depan badak Jawa: apakah kita sedang berusaha menyelamatkan spesies dari kepunahan, atau sekaligus memperbaiki cara kita memperlakukan sistem kehidupan yang menopangnya? Bagi saya, keduanya tidak seharusnya dipisahkan, karena keberlanjutan spesies, ekosistem, dan kehidupan manusia merupakan bagian dari persoalan tata kelola yang saling berhubungan. Badak Jawa membutuhkan habitat yang tetap berfungsi, sementara masyarakat membutuhkan ruang hidup yang aman dan bermartabat, kebudayaan membutuhkan kesinambungan pengetahuan dan hubungan dengan lingkungannya, serta pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya dan jasa ekosistem yang tidak terus-menerus dikorbankan demi keuntungan jangka pendek.
Kita tentu tidak sedang menyamakan ancaman kepunahan biologis yang dihadapi badak Jawa dengan tantangan keberlanjutan kehidupan masyarakat Baduy. Keduanya berbeda, tetapi mengingatkan kita pada tanggung jawab yang sama untuk tidak membiarkan keputusan pembangunan merusak fondasi kehidupan yang ingin kita pertahankan. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan memindahkan spesies, menetapkan kawasan baru, menerbitkan regulasi tambahan, atau menyediakan pembiayaan yang lebih besar, karena dalam banyak keadaan yang lebih mendesak justru kemampuan untuk memeriksa kembali keputusan yang telah dibuat, memahami mengapa kesenjangan terus berulang, dan memiliki keberanian kelembagaan untuk memperbaikinya.
Dalam cara pandang ini, alam tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai persediaan sumber daya, sebagaimana manusia tidak cukup ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan dan kebudayaan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai peninggalan masa lalu. Ketiganya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang terus berkembang, saling memengaruhi, dan membentuk fondasi keberlanjutan masyarakat. Karena itu, transformasi ekonomi Indonesia perlu dinilai tidak hanya dari nilai finansial yang berhasil diciptakan, tetapi juga dari kemampuan kita mempertahankan fungsi ekologis, menghormati hak dan martabat manusia, serta menjaga kesinambungan pengetahuan dan kebudayaan bagi generasi mendatang.
“Melindungi alam, manusia, dan kebudayaan bukanlah penghalang pembangunan. Ketiganya adalah fondasi kemakmuran yang ingin kita bangun bersama.”
–##–
Referensi Utama
Konservasi, Ekologi, dan Translokasi
- UNESCO World Heritage Centre. Ujung Kulon National Park. https://whc.unesco.org/en/list/608/
- IUCN/SSC. (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. IUCN Species Survival Commission.
- Whitten, T., Soeriaatmadja, R. E., & Afiff, S. A. (1996). The Ecology of Java and Bali. The Ecology of Indonesia Series, Vol. II. Periplus Editions.
- MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H., & Mangalik, A. (1996). The Ecology of Kalimantan. The Ecology of Indonesia Series, Vol. III. Periplus Editions.
- Morris, S. D., dkk. (2021). Factors affecting success of conservation translocations of terrestrial vertebrates: A global systematic review. Global Ecology and Conservation. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01630
- Rahmat, U. M., dkk. (2012). Kajian pemodelan kesesuaian habitat badak Jawa di Ujung Kulon. https://journal.ipb.ac.id/jmht/article/view/6046
- Ariyanto, dkk. (2024). Kajian ekologis yang relevan dengan konservasi badak Jawa. Global Ecology and Conservation, 53, e03020. https://research.utwente.nl/files/423852877/1-s2.0-S2351989424002245-main.pdf
Convention on Biological Diversity dan Instrumen Terkait
- United Nations. (1992). Convention on Biological Diversity, khususnya Pasal 1, 8, 8(j), dan 10(c). https://www.cbd.int/convention/
- Republik Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity.
- Republik Indonesia. UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.
- Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.
- Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. (2022). Decision 15/4: Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework, khususnya Target 1, 2, 3, 4, 19, dan 22. https://www.cbd.int/gbf
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.
Hak Asasi Manusia, Hak Masyarakat Adat, dan Partisipasi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33.
- Republik Indonesia. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 9 ayat (3).
- Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- Republik Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- United Nations General Assembly. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, khususnya Pasal 10, 19, 26, dan 32.
- United Nations General Assembly. (2022). Resolution 76/300: The Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment.
- Republik Indonesia. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 65, dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku.
Konservasi, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Regulasi Sektoral
- Republik Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1990, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2024, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Republik Indonesia. PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, beserta perubahannya.
- Republik Indonesia. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahannya, dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Republik Indonesia. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya.
- Republik Indonesia. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta perubahannya.
- Republik Indonesia. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Republik Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350720/keppres-no-8-tahun-2026-satuan-tugas-inovasi-pembiayaan-pengelolaan-taman-nasion
- Kementerian ESDM. Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Dokumen primer, substansi, dan cakupan spasial perlu diverifikasi.
Komitmen Iklim, Ekonomi Lingkungan, dan Pembiayaan
- Government of Indonesia. (2025). Second Nationally Determined Contribution. UNFCCC.
- Government of Indonesia. (2021). Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. UNFCCC.
- Government of Indonesia. (2025). National Adaptation Plan. UNFCCC.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Indonesia FOLU Net Sink 2030.
- United Nations, European Commission, FAO, IMF, OECD, dan World Bank. (2021). System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting.
- World Bank. (2023). Indonesia Country Climate and Development Report.
- UNFCCC. Warsaw International Mechanism for Loss and Damage Associated with Climate Change Impacts.
- UNFCCC. Fund for Responding to Loss and Damage.
Pemberitaan dan Perkembangan Kebijakan 2026
- Kompas.com. (30 April 2026). Pemerintah Siapkan 13 Taman Nasional Jadi Konservasi Kelas Dunia. https://nasional.kompas.com/read/2026/04/30/08124121/pemerintah-siapkan-13-taman-nasional-jadi-konservasi-kelas-dunia
- Kompas.com. (17 November 2026). Menguji Dalih Pemerintah Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon. https://nasional.kompas.com/read/2026/11/17/13392701/menguji-dalih-pemerintah-pindahkan-badak-jawa-dari-ujung-kulon
- Deutsche Welle Indonesia. (2026). Wacana Badak Jawa Dipindah Tuai Sorotan. https://www.dw.com/id/wacana-badak-jawa-dipindah-tuai-sorotan/a-79964682
- detikNews. (2026). Wacana Badak Jawa Dipindah Tuai Sorotan. https://news.detik.com/berita/d-8756070/wacana-badak-jawa-dipindah-tuai-sorotan
Catatan referensi: Daftar ini merupakan rujukan kerja yang mencakup instrumen hukum mengikat, deklarasi internasional, kerangka kebijakan, literatur ilmiah, dan pemberitaan. Status hukum masing-masing tidak disamakan. Detail bibliografis sejumlah artikel, dokumen primer kebijakan 2026, status perubahan peraturan terkini, dan statistik kawasan konservasi masih memerlukan pemeriksaan sebelum publikasi.
Catatan Penulis
Artikel ini merupakan bagian dari pengembangan research concept note yang sedang dirumuskan oleh ASCODI Lab (Advanced Systems, Computing, Design and Innovation) bersama Habitat Foundation, dengan menggunakan Ujung Kulon sebagai salah satu kasus awal untuk memahami hubungan antara konservasi keanekaragaman hayati, tekanan pemanfaatan ruang, risiko bencana, hak masyarakat, pembiayaan, dan keputusan ekonomi. Gagasan ini berangkat dari refleksi terhadap perdebatan mengenai masa depan badak Jawa, kemudian diperluas menjadi pertanyaan mengenai tata kelola sumber daya alam, perlindungan ekosistem, keberlanjutan sosial-budaya, serta transformasi ekonomi Indonesia.
Riset yang diusulkan bertujuan mengembangkan kerangka analisis sistemik dan adaptif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan, regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan hasil pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan yang sedang dikembangkan menggabungkan kajian regulasi dan kelembagaan, analisis geospasial dan perubahan penggunaan lahan, penilaian ekologis, pemetaan pemangku kepentingan, serta evaluasi ekonomi lingkungan, termasuk TEV, dengan mempertimbangkan bagaimana komitmen keanekaragaman hayati dan iklim nasional dapat diterjemahkan ke dalam keputusan yang dapat diperiksa hasilnya.
Dalam pendekatan tersebut, gap analysis dan pemetaan sistem menjadi dasar untuk memahami persoalan sebelum menentukan metode analisis lanjutan, sementara model kausal, simulasi, maupun metode kuantitatif lain dapat dikembangkan apabila tersedia bukti dan variabel yang memadai. Pembelajaran kelembagaan ditempatkan sebagai mekanisme yang berlangsung terus-menerus, bukan tahapan terakhir suatu proyek. Kajian juga akan mempertimbangkan pilihan pembiayaan konservasi, investasi hijau, pembiayaan adaptasi, serta mekanisme loss and damage dengan memperhatikan perbedaan tujuan, persyaratan, dan tanggung jawab masing-masing instrumen.
Artikel ini bukan laporan hasil penelitian akhir, audit hukum, ataupun kesimpulan mengenai kelayakan translokasi badak Jawa. Sejumlah persoalan masih memerlukan verifikasi dokumen, kajian ilmiah, pemeriksaan lapangan, dan dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tujuan membuka ruang diskusi dan kolaborasi untuk mengembangkan penelitian serta tindakan kebijakan yang berbasis bukti.
* Tentang Penulis
Farhan Helmy adalah peneliti dan praktisi yang bekerja pada pendekatan sistem, analisis geospasial, perubahan iklim, tata kelola lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Ia mengembangkan ASCODI Lab (Advanced Systems, Computing, Design and Innovation), berkiprah bersama Thamrin School of Climate Change and Sustainability, serta menjadi Lead, Asia-Africa Inclusive Nexus Network (AAIN). Kegiatannya mencakup penelitian, pengembangan metodologi, dialog kebijakan, dan kolaborasi lintas disiplin untuk memperkuat transformasi ekonomi yang inklusif, rendah karbon, dan berketahanan iklim.
Daisy Joyce Djohor, adalah mantan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan saat ini merupakan Associate Expert on Biodiversity di ASCODI Lab (Advanced Systems, Computing, Design and Innovation). Ia memiliki pengalaman dalam kebijakan dan tata kelola keanekaragaman hayati, keamanan hayati, sumber daya genetik, serta pengelolaan spesies asing invasif. Ia juga berpengalaman dalam berbagai kegiatan dan forum internasional terkait Convention on Biological Diversity (CBD), termasuk isu keamanan hayati produk rekayasa genetik dan Living Modified Organisms (LMOs). Ia memiliki latar belakang pendidikan di IHE Delft Institute for Water Education, Belanda.
Lianda Lubis adalah mantan pejabat kehutanan dan praktisi konservasi yang pernah menjabat sebagai Kepala Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda, Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan pendiri Yayasan Habitat, penulis, dan aktivis lingkungan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan kawasan konservasi, pendidikan lingkungan, pengembangan wisata alam, serta pelibatan masyarakat dalam perlindungan ekosistem. Ia juga aktif dalam inisiatif When the Land Speaks, yang menghubungkan kepedulian terhadap alam dengan ekspresi kebudayaan, seni, dan kesadaran publik. Melalui karya seni, prosa lirik, serta platform Kontenplasi.id, ia mengembangkan pendekatan kreatif untuk memperluas dialog dan advokasi lingkungan. Kiprahnya mempertemukan praktik konservasi, pengetahuan, kebudayaan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan alam.
Leave A Comment