Relokasi dan Tanggung Jawab Konservasi Harus Berbasis Kajian Ilmiah

Oleh: La Ode M. Aslan

Ramai di media terkait rencana pemerintah untuk merelokasi badak jawa atau badak bercula satu Rhinoceros sondaicus dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, atau habitat alami terakhir di Indonesia ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ide ini telah memunculkan perdebatan penting mengenai arah kebijakan konservasi satwa liar di Indonesia. Khusus badak jawa ini Status konservasi globalnya tergolong  menurut IUCN adalah Critically Endangered atau Kritis.

Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada November 2026, dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Secara prinsip, membangun populasi cadangan (second habitat) merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko kepunahan suatu spesies akibat bencana alam maupun tekanan lingkungan. Namun, gagasan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka konservasi berbasis bukti ilmiah. Jangan sampai niat menyelamatkan badak jawa justru menimbulkan risiko ekologis baru akibat keputusan yang terburu-buru.

Persoalan utamanya bukan sekadar memindahkan badak dari satu kawasan ke kawasan lain, melainkan bagaimana menjamin kelangsungan hidup spesies yang menjadi salah satu kekayaan keanekaragaman hayati paling penting di dunia.

Badak Jawa: Warisan Keanekaragaman Hayati yang Harus Diselamatkan

Badak Jawa merupakan salah satu mamalia paling langka dan terancam punah di dunia. Spesies ini memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan konservasi yang sangat tinggi. Saat ini, populasi alaminya hanya diketahui bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon.

Keberadaan populasi yang terkonsentrasi pada satu kawasan merupakan persoalan serius dalam konservasi keanekaragaman hayati. Ketika seluruh individu suatu spesies bergantung pada satu habitat, ancaman bencana alam, penyakit, perubahan lingkungan, maupun gangguan manusia dapat berdampak besar terhadap kelangsungan populasinya. Karena itu, gagasan membangun habitat kedua patut dipertimbangkan. Namun, habitat kedua tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat pemindahan satwa. Kawasan tersebut harus mampu menyediakan kebutuhan ekologis, sumber pakan, ruang jelajah, keamanan, dan kondisi reproduksi yang memadai. Konservasi badak jawa pada akhirnya harus menjamin keberlangsungan populasi dalam jangka panjang, bukan sekadar memindahkan individu untuk mengurangi risiko geografis.

Ujung Kulon Tidak Boleh Ditinggalkan

Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar tempat hidup badak jawa, melainkan habitat alami terakhir bagi keberlangsungan spesies tersebut. Kawasan ini memiliki ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan karakteristik vegetasi dan lingkungan yang mendukung kehidupan berbagai jenis satwa liar. Kemampuan badak jawa bertahan melewati berbagai perubahan lingkungan sepanjang sejarah, termasuk dampak letusan Gunung Krakatau pada 1883, merupakan bagian penting dari sejarah ekologis spesies ini. Namun, kemampuan bertahan pada masa lalu tidak berarti bahwa ancaman bencana pada masa depan dapat diabaikan.

Sebaliknya, pengalaman tersebut perlu menjadi dasar penelitian lebih lanjut mengenai ketahanan ekologis, dinamika populasi, dan kemampuan adaptasi badak jawa terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas utama. Apabila pemerintah mengembangkan habitat kedua di Alas Purwo, langkah tersebut tidak boleh diartikan sebagai pengurangan tanggung jawab terhadap perlindungan habitat aslinya. Kita harus menghindari pendekatan konservasi yang hanya berorientasi pada pemindahan satwa, tetapi mengabaikan perlindungan ekosistem yang selama ini menjadi rumah bagi badak jawa.

Apakah Alas Purwo benar-benar layak menjadi habitat kedua?

Gagasan menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua perlu dikaji secara komprehensif. Tidak semua kawasan hutan yang masih alami secara otomatis sesuai untuk kehidupan badak jawa.

Setidaknya terdapat lima aspek penting yang harus menjadi dasar penilaian.

Pertama, kesesuaian ekologis. Perlu dilakukan penelitian mengenai ketersediaan tumbuhan pakan, sumber air, tutupan vegetasi, kondisi tanah, dan karakteristik lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biologis badak jawa.

Kedua, daya dukung habitat. Luas kawasan harus mampu menyediakan ruang jelajah yang memadai, sumber pakan berkelanjutan, serta kondisi yang memungkinkan individu berkembang biak.

Ketiga, keamanan kawasan. Ancaman perburuan liar, konflik manusia dan satwa, kebakaran hutan, penyakit, serta gangguan aktivitas manusia harus dapat dikendalikan.

Keempat, aspek genetik dan reproduksi. Pemilihan individu yang akan dipindahkan harus mempertimbangkan keragaman genetik, hubungan kekerabatan, kesehatan, dan potensi keberhasilan reproduksi.

Kelima, risiko translokasi. Proses penangkapan, transportasi, adaptasi, dan pelepasliaran dapat menimbulkan stres, cedera, bahkan kematian. Oleh sebab itu, seluruh tahapan harus dirancang berdasarkan protokol veteriner dan konservasi satwa liar yang ketat.

Hasil penelitian tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan apakah Alas Purwo benar-benar layak menjadi habitat kedua, bukan sekadar lokasi alternatif yang dipilih karena memiliki kawasan hutan.

Lima Agenda Strategis Penyelamatan Badak Jawa

Menurut saya, terdapat lima agenda prioritas yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan keberhasilan konservasi badak jawa.

Pertama: Memperkuat perlindungan habitat asli di Ujung Kulon.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan kawasan, mencegah perburuan liar, mengendalikan spesies invasif, memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan, serta memperkuat pemantauan populasi. Pemanfaatan teknologi seperti kamera jebak, drone, dan analisis DNA lingkungan dapat mendukung pengawasan dan penelitian populasi.

Kedua: Melaksanakan kajian ilmiah independen terhadap habitat kedua.

Penentuan lokasi habitat kedua harus melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, ahli ekologi, ahli genetika, dokter hewan satwa liar, dan organisasi konservasi nasional maupun internasional. Hasil kajian perlu dibuka kepada publik agar proses pengambilan keputusan berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga: Mengembangkan sistem konservasi berbasis dua habitat.

Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa Alas Purwo memenuhi persyaratan ekologis dan teknis, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai habitat kedua. Tujuannya bukan menggantikan Ujung Kulon, tetapi membangun populasi cadangan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana yang berdampak pada satu kawasan.

Keempat: Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan konservasi.

Masyarakat sekitar kawasan konservasi harus menjadi bagian penting dari strategi penyelamatan badak jawa. Keterlibatan mereka dapat diwujudkan melalui pendidikan konservasi, pengawasan kawasan, restorasi ekosistem, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan.

Kelima: Menjamin pendanaan konservasi jangka panjang.

Penyelamatan badak jawa membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan skema pendanaan yang transparan melalui APBN, kemitraan dunia usaha, kerja sama internasional, serta mekanisme pendanaan keanekaragaman hayati. Pembiayaan tidak boleh hanya difokuskan pada proses relokasi, tetapi juga mencakup perlindungan habitat, penelitian, pemantauan, dan pengelolaan populasi.

Keenam: Konservasi Harus Berbasis Ilmu Pengetahuan

Perdebatan mengenai relokasi badak jawa seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Kebijakan konservasi tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan politik, kekhawatiran terhadap bencana, atau gagasan yang terdengar strategis. Setiap keputusan harus didukung data populasi, karakteristik habitat, analisis risiko ekologis, kelayakan teknis, dan kajian dampak jangka panjang.

Indonesia juga perlu memanfaatkan kapasitas perguruan tinggi dan lembaga penelitian nasional untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti. Kolaborasi dengan lembaga konservasi internasional dapat memperkuat kualitas penelitian, transfer teknologi, dan pengembangan standar pengelolaan satwa langka.

Lebih jauh, perlindungan badak jawa harus menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, mitigasi perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan konservasi tidak diukur dari jumlah satwa yang berhasil dipindahkan, melainkan dari kemampuan populasi untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan membentuk populasi yang sehat dalam jangka panjang.

Penutup: Selamatkan Badaknya, Lindungi Rumahnya

Badak jawa bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga bagian dari warisan keanekaragaman hayati dunia. Keberadaannya merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Saya berpandangan bahwa gagasan membangun habitat kedua patut dikaji secara serius sebagai strategi mengurangi risiko kepunahan. Namun, Ujung Kulon harus tetap dilindungi sebagai habitat asli dan pusat konservasi badak jawa. Relokasi tidak boleh dilakukan sebelum tersedia bukti ilmiah yang kuat bahwa lokasi tujuan benar-benar layak dan proses pemindahan dapat menjamin keselamatan individu serta keberlanjutan populasinya.

Kita tidak boleh mempertentangkan perlindungan badak dengan perlindungan habitatnya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menyelamatkan badak jawa bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Menyelamatkan badak jawa berarti memastikan bahwa hutan, sumber pakan, ruang hidup, keamanan, dan masa depan populasinya tetap terjamin.

Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa konservasi keanekaragaman hayati bukan hanya komitmen dalam forum internasional, melainkan tindakan nyata yang berlandaskan ilmu pengetahuan, kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab antargenerasi.

–##–