Pernahkah Anda membayangkan, siapa yang membayar biaya nyata dari krisis iklim? Yang pasti, bukan pemerintah, bukan pula perusahaan penghasil polusi gas rumah kaca. Para perempuan dan keluarga berpenghasilan rendah di Afrika, Amerika Latin dan Asia (Global South) yang harus menanggung biayanya.

Hivos dan mitra lokal di Brasil dan Zambia melakukan penelitian untuk lebih memahami bagaimana perubahan iklim memaksa perubahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam anggaran, kesejahteraan emosional, dan strategi bertahan hidup.

Dalam laporannya berjudul “She Pays the Climate Bill”, Hivos mengungkap realitas ekonomi dan gender yang mendalam dari krisis iklim. Bahwa krisis perubahan iklim berdampak langsung dalam rumah tangga, dan perempuan menjadi pihak yang harus menanggung biaya terbesar melalui kerja mereka mengurus rumah tangga yang tidak dibayar seiring dengan meningkatnya pengeluaran, kehilangan pendapatan, dan hutang yang berkepanjangan dalam rumah tangga.

Ini adalah “biaya iklim yang tak terlihat”, subsidi yang tidak pernah dihitung yang dibayarkan oleh tubuh, waktu, dan tenaga kerja perempuan. Beberapa temuan kunci:

  • Rumah tangga di Zambia menghabiskan 10-30% dari pendapatan tahunan untuk pulih dari bencana iklim.
  • Perempuan yang bekerja di lapangan kerja informal di Brasil kehilangan hingga 40% dari pendapatan bulanan selama peristiwa cuaca ekstrem.
  • 58% rumah tangga harus rela melewatkan sarapan setelah guncangan iklim, dan keluarga sering terjerumus hutang untuk mengatasinya.
  • Biaya ini tidak ada dalam perencanaan iklim nasional, penganggaran, dan sistem pendanaan iklim global.
  • Biaya tenaga kerja dan rumah tangga perempuan yang tidak dibayar terus meningkat

Peristiwa cuaca ekstrem memaksa perempuan untuk membangun kembali rumah, mengamankan ketersediaan makanan untuk keluarga, merawat anak-anak dan orang tua, dan beradaptasi tanpa dukungan dari institusi. Mereka mengubah rutinitas sehari-hari, menyerap guncangan menggunakan sumber daya mereka sendiri, dan membawa beban mental dan emosional atas segala ketidakpastian yang terjadi.

Menurut laporan Hivos. iklim dan struktur ekonomi yang ada saat ini memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan. Mereka yang paling tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim (perempuan, pekerja informal, keluarga di pedesaan, perempuan muda dan anak perempuan) menjadi pihak yang membayar paling banyak untuk adaptasi dan kelangsungan hidup. Sementara itu, perusahaan bahan bakar fosil terus mendapat untung, dan anggaran publik tidak mencukupi untuk mengatasi skala kerugian di tingkat rumah tangga.

Hivos menegaskan sistem pendanaan iklim saat ini tidak memadai untuk realitas di garis depan. Sebagian besar pendanaan iklim tetap terkunci untuk aksi mitigasi, di lembaga besar, dengan birokrasi yang lambat. Pengeluaran rumah tangga tidak terlihat dalam anggaran publik dan dalam kerangka negosiasi iklim global. Perempuan selama ini sudah melakukan pekerjaan adaptasi, namun tanpa sumber daya, pengakuan, atau kekuatan untuk pengambilan keputusan.

Hivos mengajukan rekomendasi untuk memastikan bahwa biaya iklim tidak lagi dibayar oleh masyarakat yang paling terpinggirkan dan rentan secara ekonomi.

Untuk Pemerintah Nasional

  • Mengadopsi kerangka kerja Biaya Iklim (Climate Bills) untuk mengidentifikasi, melacak, dan menetapkan kembali biaya iklim hingga level rumah tangga.
  • Mengintegrasikan penganggaran responsif gender ke dalam arsitektur keuangan iklim dan rencana adaptasi nasional.
  • Mengarahkan subsidi bahan bakar fosil ke arah ketahanan, sistem perawatan, dan adaptasi yang dipimpin oleh masyarakat.
  • Alokasikan dana langsung ke inisiatif akar rumput dan yang dipimpin perempuan melalui mekanisme akses yang disederhanakan dan cepat.
  • Menetapkan kewajiban pelaporan publik terkait kerugian, biaya, dan kebutuhan adaptasi tingkat rumah tangga.

Untuk Lembaga Keuangan Iklim Internasional

  • Kenali pengeluaran rumah tangga untuk adaptasi iklim sebagai indikator inti dari kebutuhan yang tidak terpenuhi — dan sertakan sebagai kriteria untuk alokasi keuangan iklim, bukan hanya metrik berbasis proses yang terkait dengan Tujuan Global tentang Adaptasi.
  • Perluas dan sederhanakan jendela akses langsung untuk organisasi yang dipimpin perempuan, berbasis komunitas, dan lokal.
  • Reformasi tata kelola Dana Iklim Hijau dan mekanisme serupa untuk memastikan partisipasi yang bermakna dari gerakan akar rumput dan komunitas garis depan.
  • Mendukung pembatalan utang, restrukturisasi parsial, dan model keuangan campuran inovatif yang terkait dengan investasi iklim yang inklusif dan berpusat pada keadilan yang selaras dengan RUU Iklim.

COP30 Harus Menjadi Titik Balik

Ketika para pemimpin dunia berkumpul di Belém, salah satu wilayah yang paling terpapar iklim di planet ini, kenyataan sudah terungkap melampaui ruang-ruang negosiasi. Perempuan membayar krisis iklim dalam kelaparan, hutang, kerja yang tidak dibayar, tubuh yang kelelahan, dan masa depan yang tertunda, sementara keluarga harus membangun kembali hidup mereka lagi dan lagi akibat bencana iklim.

Biaya sebenarnya dari kelambanan iklim tidak diukur dalam indikator global, kurva, atau target karbon, tetapi dalam pengorbanan kelangsungan hidup sehari-hari yang terjadi di dalam rumah tangga.

COP30 harus menjadi titik balik: di mana pemerintah berhenti mengalihdayakan konsekuensi krisis iklim kepada perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah – dan mulai meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang paling bertanggung jawab atas krisis ini.

Biaya Iklim (Climate Bills) bukan hanya inovasi kebijakan namun kewajiban atas keadilan. Transisi harus cepat, adil, dan didanai, dan tidak ada wanita yang harus membayar krisis iklim dengan tenaganya atau masa depan anak-anaknya. Jika pendanaan iklim tidak menjangkau mereka, perempuan dan keluarga berpenghasilan rendah, laporan Hivos menegaskan: “Aksi iklim telah gagal!”

Redaksi Hijauku.com